Donald Trump Mendadak Batalkan Pengesahan RUU Perumahan Murah AS

Presiden Donald Trump mendadak membatalkan pengesahan RUU perumahan nan didukung lintas partai. Trump mengusulkan syarat politik baru mengenai patokan pemilu.(White House)

PRESIDEN Donald Trump secara mengejutkan membatalkan persetujuannya terhadap rancangan undang-undang (RUU) perumahan berhistoris nan bermaksud menurunkan biaya tempat tinggal bagi penduduk Amerika Serikat. Pembatalan ini diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara penandatanganan resmi dijadwalkan berjalan di Capitol Hill.

Sebelumnya, kedua bilik di Kongres AS telah menyetujui legislasi tersebut melalui kesepakatan lintas partai (bipartisan) nan langka. Hal ini menandakan sungguh mendesaknya masalah krisis biaya kediaman bagi para pemilih di Amerika Serikat saat ini.

Melalui media sosialnya, Trump menegaskan tidak bakal menandatangani RUU tersebut sampai undang-undang terpisah mengenai persyaratan identitas pemilih (voter ID) nan ketat disahkan. Regulasi nan dimaksud adalah Safeguard American Voter Eligibility Act (SAVE), nan mewajibkan penduduk AS menunjukkan bukti kebangsaan untuk memberikan bunyi dalam pemilu.

"Acara Konferensi Pers dan Penandatanganan Perumahan hari ini dengan ini dibatalkan sampai tiba waktunya kita mengesahkan SAVE AMERICA ACT nan sangat dibutuhkan, nan saya anggap sebagai Darurat Nasional," tulis Trump dalam unggahannya.

Kebingungan di Capitol Hill

Pembatalan mendadak ini menuai respons beragam di Kongres. Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat, nan menjadi salah satu sponsor undang-undang tersebut, menyatakan keheranannya atas sikap presiden.

"Ini sama sekali tidak masuk akal, selain apa pun nan mau dia lakukan, ini adalah corak ketidakpedulian total terhadap himpitan biaya nan dialami keluarga-keluarga Amerika," ujar Warren kepada CNBC.

Di sisi lain, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, tetap optimistis bahwa Trump pada akhirnya bakal melunakkan sikapnya.

"Itu adalah keputusan nan kudu dia ambil," kata Thune kepada CNN. "Apa nan mau saya katakan adalah bahwa undang-undang ini merupakan hasil kerja keras nan sudah berjalan lama. Ini adalah masalah keterjangkauan biaya, dan pada akhirnya saya berambisi dia bakal menemukan jalan untuk menandatanganinya."

Langkah Krusial Mengatasi Krisis Hunian

RUU berjudul 21st Century ROAD to Housing Act ini dinilai para mahir sebagai kebijakan perumahan paling komprehensif dari Kongres pada abad ke-21. Aturan ini memuat lebih dari 40 ketentuan nan menargetkan masalah pasokan properti secara langsung, termasuk mempermudah proses pembangunan rumah dan membatasi jumlah rumah tapak nan dapat dibeli oleh penanammodal institusional.

Berdasarkan info Bipartisan Policy Center, sebanyak 89% pemilih menginginkan tindakan nyata dari Kongres untuk membikin nilai rumah lebih terjangkau. Saat ini, nilai median rumah di AS mencapai sekitar US$403.000, melonjak drastis dari US$223.000 pada 2010.

Francis Torres, Direktur Perumahan dan Infrastruktur di Bipartisan Policy Center, menilai RUU ini adalah langkah awal federal nan sangat krusial meskipun tidak langsung mengubah nilai sewa secara instan di musim panas tahun 2026 ini.

Jika Trump tidak mengusulkan veto resmi dalam waktu 10 hari ke depan dan Kongres tidak memasuki masa reses, RUU perumahan ini otomatis dapat tetap disahkan menjadi undang-undang tanpa tanda tangan presiden. (BBC/Z-2)