Tito: Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Temukan 76% Tak Tepat Sasaran

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap hasil uji coba digitalisasi penyaluran support sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi menemukan sekitar 76 persen penerima tidak tepat sasaran. Temuan tersebut menjadi dasar pemerintah memperluas penerapan sistem digitalisasi bansos ke ratusan wilayah lain.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bansos dilakukan dengan mengintegrasikan info kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan info dari beragam kementerian dan lembaga.

"Dan di Banyuwangi kita coba aplikasi tersebut, tiga program ini, ditaruh, untuk bansos aja. Ternyata, hari itu, 76 persen nan menerima tidak layak. 76 persen enggak tepat sasaran," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8).

Menurut Tito, sistem tersebut memanfaatkan teknologi pengenalan wajah (face recognition) nan terhubung dengan beragam pedoman info pemerintah sehingga proses verifikasi penerima bansos dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima hingga sepuluh detik.

"Hanya dalam waktu 5 sampai 10 detik, dari wajah, langsung tahu dia layak alias tidak. Karena dia tahu punya motor nggak, punya rumah nggak, dari ATR BPN, ya, pekerjaannya seperti apa, ketahuan semua di sana," jelas Tito.

Beri Ruang Sanggahan

Tito menjelaskan, penerima bansos nan dinilai tidak lagi memenuhi syarat bakal dikeluarkan dari daftar penerima. Namun, pemerintah tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan sanggahan andaikan info nan digunakan tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Di sisi lain, pembaruan info juga sukses menjaring masyarakat nan sebelumnya belum terdaftar, tetapi dinilai layak menerima support sosial.

"Sementara bisa menjaring, nyaris 50 persen masyarakat nan layak untuk mendapatkan bantuan, itu terjaring baru," kata Tito.

Diperluas ke 143 Daerah

Berdasarkan hasil uji coba di Banyuwangi, pemerintah memperluas penerapan digitalisasi bansos dari satu wilayah menjadi 43 kabupaten/kota. Pada Agustus 2026, program tersebut kembali diperluas ke 100 wilayah tambahan.

"Jadi tahun ini, untuk piloting bansos ada di 143 kabupaten dan kota," ujarnya.

Tito mengatakan pemerintah menargetkan cakupan program terus bertambah hingga 243 kabupaten/kota. Daerah nan dipilih diprioritaskan mempunyai akses internet nan memadai, keahlian Dukcapil nan baik, serta kepala wilayah nan mendukung pembaruan info bansos.

"Kita pilih kepala wilayah nan welcome. nan mau untuk memperbaiki info agar bansosnya tepat sasaran. Itu juga kan berfaedah bagi mereka. Akan mengurangi kemiskinan," tegas Tito.