Dedi Mulyadi Kritisi Kesenjangan Beban Kerja dan Penghasilan ASN

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat mengunjungi Polda Jawa Barat(MI/BAYU ANGGORO)

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritisi kesenjangan penghasilan antar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah.

Ia menilai sistem pengelompokan tunjangan keahlian (tukin) belum mencerminkan azas keadilan dan beban kerja nan riil di lapangan.

Dedi menjelaskan, saat ini terjadi ketimpangan penghasilan ASN lantaran nan memikul tanggungjawab dan akibat berat justru menerima tunjangan lebih mini dibanding mereka nan berada di posisi aman. Kondisi ini merupakan polarisasi antara ASN elit dan ASN sulit.

"Masa satu pemerintah kabupaten misalnya dinasnya beda, kemudian beda tunjangannya. Pasti nan tinggi-tinggi itu misalnya di badan pendapatan, di badan pengelolaan keuangan. Sudah tugasnya tidak berat, tunjangannya tinggi. Coba Satpol PP, sudah tunjangannya kecil, tugasnya berat," ujarnya, di Bandung, Jumat (26/6).

Menurut dia, ketimpangan ini memicu potensi negatif di kalangan pegawai nan selalu mencari posisi kondusif demi mengincar tunjangan tanpa kemauan untuk bekerja keras. Kondisi tersebut dinilai mencederai rasa keadilan bagi para ASN nan selama ini total dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

"Kan sikap-sikap nan selalu milih jalan nan paling damai, paling tenang, misalnya memilih jalan fungsional, itu kan tujuannya mau terima tukin tapi enggak mau kerja. Nah, iba dong orang-orang nan hari ini bekerja," katanya.

Usulan ditolak

Dedi mengaku sempat mengusulkan perbaikan sistem ini langsung kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) agar wilayah bisa mendongkrak tunjangan bagi pegawai nan bekerja ekstra. Namun, izin membikin usulan tersebut belum bisa diakomodasi.

"Maka saya ngusulin ke Menpan RB agar orang-orang nan bekerja keras di pemda ini mendapat tunjangan nan lebih tinggi dibanding dengan nan tidak bekerja keras. Tapi kan tidak disetujui, tidak ada aturannya," tandasnya.

Meski begitu, Dedi meluruskan bahwa persoalan utama ASN saat ini bukanlah tingkat kesejahteraan nan rendah, melainkan ketidakmerataan pengedaran pendapatan berasas beban kerja. Secara umum, pendapatan ASN, terutama di wilayah dengan APBD tinggi, sudah sangat mumpuni.

"ASN tuh hari ini sudah sejahtera, Pak. Hari ini tinggi, Pak. Sok dicek deh, terutama daerah-daerah dengan APBD tinggi. Itu penghasilan eselon 4 di kabupaten nan APBD-nya cukup, itu bisa mencapai Rp13 sampai Rp14 juta dengan tunjangan," katanya.