Anggaran Jumbo MBG 2026 Rp335 Triliun Jadi Sorotan Investor Asing Masuk RI

Anggaran Jumbo MBG 2026 Rp335 Triliun Jadi Sorotan Investor Asing Masuk RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Alokasi anggaran pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan menjadi porsi paling besar dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sorotan kepercayaan penanammodal asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Pemerintah menetapkan anggaran MBG pada APBN 2026 sebesar Rp335 triliun, naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan sasaran mencapai 82,9 juta penerima manfaat. 

Direktur PT Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, penanammodal asing lebih menyukai negara berkembang nan membenahi prasarana terlebih dahulu, sebelum memberikan makan cuma-cuma kepada masyarakat. Sebab aspek ini bakal menjadi jalan bagi penanammodal untuk mengembangkan proyek di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan baru.

"Kalau kita lihat, 3 Presiden di tahun pertama untuk penggunaan anggaran, jika kita lihat 2006 pak SBY, 2016 pak Jokowi, dan 2026 pak Prabowo. Pak SBY nomor satunya pendidikan, pak Jokowi pertama dia baru naik dia beresin infrastruktur, kemudian pak Prabowo MBG," ujarnya dalam aktivitas Corporate Forum di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Dia membandingkan alokasi anggaran pada tahun pertama di 2 era presiden sebelumnya, ialah Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Era Presiden SBY nan pertama kali dibenahi adalah sektor pendidikan, tercermin dengan porsi anggaran terbesar nan digelontorkan pada tahun 2006 sebesar Rp40,12 triliun setara proporsi 18,72 persen.

Sementara pada tahun pertama era Presiden Joko Widodo nan paling utama dibenahi adalah infrastruktur, tercermin dari pengalokasian anggaran Kementerian PUPR di tahun 2016 sebesar Rp103,81 triliun setara proporsi 13,24 persen.

Sedangkan di era Presiden Prabowo Subianto nan pertama kali dibenahi adalah makan bergizi gratis, terlihat dari porsi anggaran nan digelontorkan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp268 triliun setara proporsi 17,74 persen.

"Kalau di mata penanammodal asing, negara berkembang itu semestinya dibenahi infrastruktur, kasih makan itu nanti. Jadi jika pak Jokowi, kita tidak bilang indeksnya bagus, tapi paling tidak di mata penanammodal asing, itu nan benar, bangun infrastruktur," sambungnya.