Wamendikdasmen Fajar Buka MPLS PJJ 2026 Percepat Penanganan Anak tidak Sekolah

Pemerintah optimistis sasaran Wajib Belajar 13 Tahun dapat tercapai lebih sigap melalui model pendidikan nan adaptif terhadap kondisi kehidupan anak-anak Indonesia.(Dok. Istimewa)

WAKIL Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, secara resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Pendidikan Jarak Jauh (MPLS PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2026/2027 pada Senin (3/8/2026). Langkah ini menjadi strategi krusial pemerintah dalam mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui jasa pendidikan nan elastis dan inklusif.

Program ini merupakan penerapan nyata dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun SDM unggul, serta inisiatif Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam mewujudkan "Pendidikan Bermutu untuk Semua". PJJ diposisikan sebagai solusi bagi anak-anak nan mempunyai keterbatasan akses geografis, ekonomi, maupun mobilitas.

Target dan Sebaran Peserta

Berdasarkan info laporan penyelenggara, sebanyak 870 calon siswa telah dinyatakan lolos verifikasi untuk mengikuti PJJ tahun ini. Mereka mencakup anak-anak nan putus sekolah, kudu bekerja, alias tinggal di wilayah terpencil. Secara nasional, tantangan pendidikan menengah tetap cukup besar dengan nomor ATS nan signifikan.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Wamendikdasmen menegaskan bahwa PJJ adalah "jembatan emas" bagi anak-anak nan terpinggirkan. Penanganan ATS sekarang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. "Negara kudu aktif menjemput bola, mendata, dan mendampingi anak hingga lulus, bukan sekadar menunggu mereka datang ke sekolah," ujar Fajar.

Dukungan wilayah terlihat dari kehadiran sejumlah kepala wilayah secara daring dan luring:

• Maluku Utara: Gubernur Sherly Tjoanda menekankan pentingnya PJJ bagi wilayah kepulauan (800 pulau) agar anak tetap memperoleh keahlian kerja.
• Jawa Timur: Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengandalkan gugus tugas lintas sektor dan diseminasi info imajinatif untuk menjaring murid.
• Sumatra Barat: Gubernur Mahyeldi Ansharullah melibatkan tokoh masyarakat dan pembuat konten untuk menjangkau pelosok nagari.
• DKI Jakarta: Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana menyiapkan PJJ sebagai pengganti bagi penduduk di Kepulauan Seribu.

Strategi 5P dan Regulasi

Penyelenggaraan PJJ saat ini merujuk pada Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014, namun Kemendikdasmen tengah menggodok rancangan Permendikdasmen baru untuk memperkuat tata kelola. Strategi utama nan diterapkan adalah 5P:

1. Pendataan
2. Penjangkauan
3. Penjaringan
4. Pendampingan
5. Penuntasan

Dengan penguatan pada sisi penjaminan mutu dan ekspansi kemitraan, pemerintah optimistis sasaran Wajib Belajar 13 Tahun dapat tercapai lebih sigap melalui model pendidikan nan adaptif terhadap kondisi kehidupan anak-anak Indonesia.