Wamen Investasi Todotua Blak-blakan Soal Reformasi Izin-Regulasi Usaha

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu membeberkan, bahwa pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi khususnya mengenai perizinan.

Mulanya, Todotua menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai sasaran pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Salah satu nan bisa mendukung itu adalah teralisasinya sasaran investasi nan masuk ke dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai Rp 1.950 triliun alias 3% lebih tinggi dari nan ditargetkan. "Jadi ini kita memandang memang pergerakan realisasi investasi ini cukup baik. Kita tetap punya level confidence terhadap itu, tapi kita mengerti realisasi investasi beberapa perihal perlu kita lakukan perbaikan," terang Todotua dalam aktivitas Mindialogue 2026, Rabu (12/8/2026).

Untuk memberikan kepastian investasi, pada tahun lampau pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (PP) 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini intinya berisi tentang pengajuan perizinan nan lebih cepat.

"Saya contoh hotel 28 hari itu izin sudah keluar dan pelaku upaya bisa bangun. Memang kita mengerti bahwa ada persyarataj teknis nan menjadi tantangan, Amdal, BKKPR, dulu disebut izin membikin bangunan, ini memang nan bikin cycle realisasi investasi kita bikin post audit. Sehingga kita mengajar itu antara pemberian izin dan kalu memang ada post audit. kita mau mepersingkat cycle investasi sehingga bisa paraelel," terang Todotua.

Atas patokan itu, beberapa investasi aturannya bakal lebih singkat. Saat ini reformasi dari jenis upaya sebanyak 560 jenis upaya kurang lebih menjadi 287.
"Kita disupport Kemenko Perekonomian lantaran ini mengintegrasikan, lantaran birokrasi negara kita terlalu banyak," ungkap Todotua.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]