Tanggapi Julukan 'Jabar Barbar', KDM: Jawa Barat Provinsi Paling Terbuka

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menanggapi munculnya istilah "Jabar Barbar" nan belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Menurutnya, julukan tersebut tidak mencerminkan kondisi masyarakat Jawa Barat nan selama ini dikenal terbuka dan toleran.

KDM mengatakan beragam dinamika nan terjadi di Jawa Barat kudu disikapi secara dewasa dan tidak dijadikan dasar untuk memberikan stigma negatif kepada seluruh masyarakat.

"Saya selalu memandang segala sesuatu nan berkembang itu kita tanggapi secara dewasa. Hari ini saya tegaskan orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran," kata KDM usai menghadiri aktivitas lepas sambut Kajati Jawa Barat di Gedung Pakuan, Selasa (2/6).

Menurutnya, jika terjadi bentrok nan berangkaian dengan intoleransi, penyebab utamanya lebih banyak lantaran miskomunikasi di tengah masyarakat.

"Kalau ada konflik-konflik intoleransi lebih disebabkan lantaran miskomunikasi," ujarnya.

KDM juga menilai sejumlah kasus nan menjadi perhatian publik sering kali tidak melibatkan penduduk original Jawa Barat.

"Biasanya juga para pelaku intoleransinya bukan penduduk Jawa Barat nan asli. Kebetulan mereka menjadi urban di sini dan seringkali berkonflik dengan sesama urban lagi," katanya.

Ia menegaskan kondisi sosial di Jawa Barat saat ini semakin kondusif dan beragam potensi bentrok dapat diselesaikan melalui pendekatan perbincangan dan komunikasi.

KDM juga menyebut selama Jabar dipimpin oleh dirinya, konflik-konflik tersebut mulai redup.

"Sekarang setelah saya pimpin sudah makin redup. Insya Allah Jawa Barat provinsi nan terbuka," ucapnya.

KDM apalagi menyebut Jawa Barat sebagai salah satu wilayah paling terbuka di Indonesia lantaran bisa menerima keberagaman masyarakat dari beragam latar belakang.

"Provinsi mana nan seterbuka Jawa Barat? Tidak ada. Cuman Jawa Barat provinsi nan terbuka," tegasnya.

Menurut KDM, kehidupan masyarakat nan selaras menjadi bukti bahwa stigma negatif terhadap Jawa Barat tidak sesuai dengan realita di lapangan.

Ia mencontohkan tidak adanya bentrok besar antar suku di Jawa Barat selama ini meski masyarakatnya berasal dari beragam daerah.

"Pernah enggak ada bentrok antar suku di Jawa Barat? Belum. Berarti ucapan itu sebenarnya terpatahkan dengan kehidupan masyarakat nan harmoni," katanya.

KDM menambahkan persoalan nan sesekali muncul mengenai rumah ibadah selama ini juga dapat diselesaikan melalui pendekatan nan tenteram dan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

"Biasanya nan jadi sorotan adalah bentrok rumah ibadah itu saja, bentrok rumah ibadah itu bisa diselesaikan dengan pendekatan nan harmoni. Pendekatan nan biasanya ada bentrok di lingkungan ada problem seperti itu dan selama ini juga selesai kan," tandasnya.