Trump Perketat Pengawasan AI, Model Canggih Harus Diuji Pemerintah AS

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal meminta para developer kepintaran buatan (AI) terkemuka untuk secara sukarela menyerahkan model AI paling canggih mereka, guna menjalani uji keamanan siber pemerintah sebelum dirilis ke publik.

Kebijakan itu tertuang dalam perpres nan dirilis Gedung Putih pada Selasa (2/6) waktu setempat. Perilisian perpres tersebut dilakukan, di tengah meningkatnya kekhawatiran di AS terhadap keahlian sistem AI generasi terbaru, termasuk model Mythos milik Anthropic.

Trump meneken perpres nan menginstruksikan Kementerian Keuangan, Kemhan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS, serta sejumlah lembaga federal lainnya, untuk menjalin kesepakatan dengan developer AI guna menguji keamanan model mereka.

Berdasarkan patokan tersebut, lembaga pemerintah bakal mempunyai waktu hingga 30 hari untuk menguji model AI sebelum teknologi itu dapat dirilis kepada organisasi di luar pemerintah.

Perintah itu juga meminta lembaga-lembaga mengenai memperkuat pertahanan siber di lingkungan pemerintahan federal.

Perubahan Strategi AI Trump

Perpres ini menandai perubahan pendekatan Trump terhadap AI. Sebelumnya Trump mendorong pemerintah federal untuk tidak terlalu mencampuri industri teknologi. Kini Trump mengambil peran nan lebih aktif dalam memantau keahlian dan akibat teknologi tersebut.

Sejak kembali menjabat, Trump kerap menyuarakan pendekatan nan lebih lenggang terhadap izin sektor teknologi. Ia juga berupaya menghalangi sejumlah negara bagian menerapkan patokan AI nan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah federal.

Namun, kebijakan pengetesan sukarela ini berpotensi memengaruhi industri AI. Proses pengetesan berpotensi memperlambat peluncuran model-model baru alias memaksa perusahaan mengubah sistem mereka untuk memenuhi standar keamanan siber nan ditetapkan pemerintah federal.

Pejabat senior AS nan namanya dirahasiakan mengatakan Anthropic, OpenAI, dan Google telah berbincang dengan pemerintah mengenai rumor keamanan siber saat penyusunan perpres ini.

Presiden Urusan Global Google, Kent Walker, menyebut kebijakan itu sebagai langkah krusial ke depan.

Sementara itu, Anthropic menyatakan siap bekerja sama dengan Gedung Putih dalam implementasinya.

CEO OpenAI Sam Altman juga mendukung kebijakan tersebut.

"Perintah ini sukses menemukan keseimbangan nan tepat. AS kudu memimpin pengembangan AI dengan terus menciptakan model terbaik, memastikan keamanannya, serta menempatkan alat-alat siber di tangan pihak nan dapat dipercaya," ujar Altman seperti dikutip dari Reuters.

Trump sejatinya dijadwalkan menandatangani perpres AI pada 21 Mei lalu. Namun, dia menunda penandatanganan lantaran menilai beberapa aspek patokan tersebut berpotensi melemahkan posisi AS dalam persaingan AI dengan China.