Tak Ada "Hadiah" dari Trump, AS Malah Pasang Syarat Berat Ini ke Iran

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Donald Trump menegaskan bahwa pencabutan hukuman terhadap Iran tidak bakal diberikan sebagai hadiah untuk pembukaan kembali Selat Hormuz. Washington menyatakan setiap pelonggaran hukuman hanya bakal diberikan jika Teheran bersedia menghentikan program nuklirnya, di tengah upaya diplomatik nan tetap berjalan untuk mengakhiri perang nan telah memasuki bulan keempat.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sidang dengar pendapat di Senat AS pada Selasa (2/6/2026), ketika personil parlemen mulai mempertanyakan strategi pemerintahan Trump dalam menghadapi bentrok Iran.

Rubio menolak spekulasi bahwa tim negosiasi Trump menawarkan keringanan hukuman kepada Iran sebagai hadiah atas dibukanya kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran vital nan menjadi urat nadi ekspor minyak dan gas dari area Teluk.

"Saat ini, semua nan telah dibahas dengan mereka [Iran] adalah bahwa ... setiap pelonggaran hukuman berkarakter berbasis syarat, nan berfaedah kudu diberikan sebagai hadiah atas argumen hukuman itu diberlakukan sejak awal, ialah program nuklir mereka," kata Rubio di hadapan sidang Senat, dikutip dari Reuters.

Ia menegaskan kembali bahwa akar utama hukuman terhadap Iran adalah aktivitas nuklir negara tersebut.

"Iran dikenai hukuman lantaran mereka memperkaya uranium pada tingkat tinggi. Iran dikenai hukuman lantaran aktivitas nuklir mereka. Jika mereka setuju untuk menghentikan hal-hal tersebut, maka bakal ada pelonggaran hukuman nan mengenai dengan komitmen dan kepatuhan mereka terhadap kesepakatan tersebut," ujarnya.

Kesaksian Rubio menjadi penampilan publik pertamanya di Kongres sejak perang antara AS, Israel, dan Iran pecah.

Ia datang dalam sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat sebagai bagian dari rangkaian empat sidang nan digelar pekan ini mengenai usulan pemerintahan Trump untuk memangkas anggaran urusan luar negeri sebesar 30% menjadi US$36 miliar, sementara pada saat nan sama meningkatkan shopping militer sebesar 50% menjadi US$1,5 triliun.

Selain di Senat, Rubio juga menghadiri sidang Komite Anggaran DPR pada hari nan sama dan dijadwalkan menghadiri dua sidang tambahan pada Rabu.

Sejumlah personil Partai Republik mulai menunjukkan kegelisahan terhadap bentrok Iran nan berkepanjangan, sehingga banyak personil parlemen berambisi Rubio dapat menjelaskan secara rinci strategi pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang nan dimulai setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.

Dalam salah satu momen perdebatan nan memanas dengan Senator Demokrat dari New Jersey, Cory Booker, Rubio apalagi secara tegas menyatakan bahwa perang telah berakhir.

"Perang sudah berakhir," kata Rubio.

Pernyataan itu langsung memicu perbedaan pendapat dengan Booker nan tidak sependapat dengan penilaian tersebut.

Tekanan terhadap Rubio juga datang dari Senator Demokrat senior asal New Hampshire, Jeanne Shaheen, nan menuduh pemerintahan Trump tidak memberikan info nan memadai kepada Kongres mengenai arah kebijakan perang Iran.

Shaheen mengatakan masyarakat Amerika sebenarnya lebih menginginkan perbaikan kondisi ekonomi dibanding agenda perubahan rezim di luar negeri.

"Saat saya berbincang dengan para konstituen saya, mereka meminta support ekonomi di dalam negeri, bukan perubahan rezim di Havana alias Caracas alias Teheran," katanya.

Ia juga menuduh Gedung Putih berupaya menghindari pengawasan Kongres.

"Sebaliknya, Anda mengirimkan pemberitahuan kewenangan perang kepada Kongres nan menyatakan bahwa kita tidak terlibat dalam permusuhan aktif dengan Iran, sementara AS melakukan serangan terhadap Iran dan Iran membombardir kedutaan serta pangkalan AS di seluruh Timur Tengah. Itu bukan konsultasi, itu adalah upaya untuk menghindari pertanggungjawaban kepada komite ini dan Kongres mengenai perang ini."

Adapun dalam sidang Senat maupun DPR, Rubio berulang kali memihak kebijakan luar negeri Trump.

Ia juga mempertahankan langkah Washington di Venezuela setelah pasukan sukses menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu, meskipun sebagian besar struktur pemerintahannya tetap memperkuat di bawah kepemimpinan mantan Wakil Presiden Delcy Rodriguez.

Menurut Rubio, Venezuela saat ini belum mempunyai kondisi nan memungkinkan penyelenggaraan pemilu nan bebas dan adil.

Perlu duketahui, pemerintahan Trump memang menghadapi tekanan politik nan makin besar di dalam negeri.

Warga AS mengeluhkan tingginya biaya hidup dan nilai energi, sementara Partai Republik berambisi Trump bisa membuka kembali Selat Hormuz serta menurunkan nilai bensin sebelum pemilu November mendatang.

Pemilu tersebut bakal menentukan apakah Partai Republik bisa mempertahankan kebanyakan tipis mereka di Senat dan DPR.

Di sisi lain, Trump juga kudu menghadapi golongan garis keras anti-Iran di dalam partainya sendiri nan menolak segala corak konsesi kepada Teheran.

Trump terus berdasar bahwa perang bakal dianggap sukses jika bisa mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Ia juga berulang kali menyatakan nilai bensin bakal turun dan meyakini kesepakatan untuk mengakhiri bentrok bakal segera tercapai.

Namun hingga sekarang negosiasi tetap melangkah alot. Iran diketahui menginginkan kesepakatan sementara nan memungkinkan pencabutan sebagian hukuman sehingga negara itu bisa kembali mengakses miliaran dolar pendapatan dari ekspor minyaknya.

Meski pembicaraan terus berlangsung, Washington justru tetap menambah daftar hukuman terhadap beragam perseorangan dan entitas Iran. Rubio pun tidak memberikan agenda pasti kapan kesepakatan dapat dicapai.

Dalam keterangannya, Rubio juga menjelaskan argumen kenapa Trump memutuskan meluncurkan operasi militer terhadap Iran. Menurutnya, Teheran berupaya membangun kekuatan militer konvensional sebagai pelindung program nuklir mereka.

"Apa nan mereka coba lakukan adalah membangun perisai konvensional dan berlindung di kembali perisai konvensional tersebut," kata Rubio.

Ia menyebut perihal itulah nan membikin Trump menganggap perang sebagai langkah nan perlu dilakukan.

Rubio juga mengungkapkan adanya tanda-tanda keterlibatan Pemimpin Tertinggi Iran nan baru, Ayatollah Mojtaba Khamenei, dalam proses negosiasi. Menurut Rubio, terdapat "indikasi" bahwa Khamenei semakin aktif dalam pembicaraan nan berlangsung.

Sementara itu, seiring bentrok memasuki bulan keempat, semakin banyak personil Kongres nan mempertanyakan kelanjutan perang. Keraguan itu tidak hanya datang dari Partai Demokrat, tetapi juga dari sejumlah personil Partai Republik nan selama ini mendukung Trump.

Bulan lalu, Senat AS menyetujui langkah awal untuk memajukan resolusi kewenangan perang nan bakal mengakhiri bentrok Iran selain Trump memperoleh otorisasi resmi dari Kongres.

Beberapa hari kemudian, ketua DPR secara mendadak menunda pemungutan bunyi atas resolusi serupa ketika terlihat bahwa usulan tersebut berpotensi memperoleh support nan cukup untuk lolos.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]