Sherly Tjoanda Ngaku Malut Tak Punya Cashflow Bayar Gaji PPPK

4 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengaku sudah tidak mempunyai anggaran untuk bayar tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK.

Hal ini diungkapkan dirinya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI nan juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri PANRB Rini Widyantini.

"Kami tidak punya cashflow untuk bayar penghasilan PPPK sampai akhir tahun. Apakah masalah wilayah sudah selesai, belum," kata Sherly.

Sherly mengatakan kebutuhan shopping pegawai di Maluku Utara mencapai Rp 1,1 triliun, sementara biaya alokasi umum (DAU) Rp 960 miliar. Artinya, shopping pegawai sudah melampaui DAU.

Untuk itu, pemerintah wilayah Maluku Utara kudu menggunakan biaya bagi hasil (DBH) untuk menutup kekurangan. Sayangnya, DBH dari Maluku Utara tetap ditahan sebesar 60%.

"Mungkin kami tidak meminta dibayar dari DAU, kami tidak meminta dibayar dari APBN, PPPKnya. Kami minta sebagian dari 60% dikembalikan," ujarnya.

Dia pun berambisi DPR dapat mengadakan rapat kembali membahas mengenai persoalan pemangkasan anggaran, terutama transfer ke wilayah (TKD) pada tahun depan. Sherly cemas jika ada pemotongan lanjutan dari posisi tahun ini.

Dia memahami permintaan pemerintah pusat untuk melakukan penemuan dalam menambah penerimaan negara. Namun, unik di Maluku Utara, dia menuturkan sudah banyak instrumen fiskal nan diambil oleh pusat.

"Dari ketua komisi mengatakan APBN sulit, kami memahami itu. Kami kudu melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi persoalan di wilayah banyak tools nan dari kami nan diambil oleh pusat sehingga kami tidak mempunyai ruang untuk berinovasi," katanya.

(haa/haa)

Add