Harga Pertamax Naik Tajam, Ancaman Migrasi ke Pertalite Hantui APBN

Ilustrasi(MI/Lina Herlina )

PENYESUAIAN nilai bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi nan diberlakukan pemerintah berbareng Pertamina Patra Niaga per 10 Juni 2026 memicu kekhawatiran baru. Kenaikan signifikan pada lini produk Pertamax dinilai sebagai langkah pahit nan susah dihindari akibat tekanan ganda: lonjakan nilai minyak mentah bumi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Berdasarkan info kebijakan terbaru, nilai Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, alias naik sebesar 32,1%. Sementara itu, Pertamax Green 95 sekarang dibanderol Rp17.000 per liter dari nilai sebelumnya Rp12.900 per liter (naik 31,8%).

Tekanan Eksternal dan Realitas Fiskal

Peneliti Ekonomi Great Institute, Adrian Nalendra Perwira, menyebut bahwa koreksi nilai ini merupakan akibat logis dari kondisi makroekonomi nan ekstrem. Data menunjukkan nilai minyak mentah Indonesia (ICP) pada Mei 2026 telah menyentuh US$106,56 per barel, melambung jauh dari dugaan APBN nan hanya US$70 per barel. Kondisi ini diperparah dengan nilai tukar rupiah nan telah menembus level Rp18.000 per dolar AS.

“Menahan nilai Pertamax selama lebih dari tiga bulan di tengah tingginya nilai minyak dan pelemahan rupiah bukanlah kebijakan nan berkelanjutan. Jika terus dipaksakan, beban fiskal bakal beranjak ke neraca finansial Pertamina dan menakut-nakuti stabilitas negara,” ujar Adrian dalam keterangannya, Jumat (12/6).

Risiko Migrasi ke BBM Bersubsidi

Meski pemerintah tetap mempertahankan nilai Pertalite di nomor Rp10.000 per liter sebagai alas sosial, kebijakan ini menyimpan akibat besar. Selisih nilai (disparitas) nan semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite berpotensi memicu migrasi konsumsi secara masif.

Adrian memperingatkan bahwa jika pengguna Pertamax beranjak ke Pertalite, penghematan fiskal nan diharapkan dari kenaikan nilai nonsubsidi justru bakal sirna. Beban subsidi justru berisiko membengkak lantaran kuota Pertalite nan tersedot lebih cepat.

Rekomendasi Kebijakan

Untuk memitigasi akibat negatif, Great Institute mengusulkan beberapa langkah strategis kepada pemerintah:

• Pengetatan Penyaluran: Memperkuat penggunaan QR Code MyPertamina untuk memastikan Pertalite hanya dikonsumsi oleh kendaraan nan berhak.
• Perlindungan Sosial: Menyiapkan program kompensasi bagi golongan menengah rentan dan pelaku upaya mini (logistik/ojek daring) nan terdampak kenaikan biaya operasional.
• Transportasi Publik: Mempercepat penguatan jasa transportasi umum sebagai pengganti mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya di wilayah strategis Selat Hormuz, tetap menjadi aspek akibat utama nan dapat mendorong nilai daya dunia semakin liar ke depannya. Pemerintah diminta tetap waspada terhadap dinamika pengedaran daya internasional nan dapat sewaktu-waktu menambah tekanan bagi ekonomi domestik. (Ins/I-1)