Said Cermati Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 dalam PEM PPKF 2027

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berbareng pemerintah membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 dalam rapat kerja, Senin (9/6).

Dalam pembahasan tersebut, KetuaBanggar DPR RI SaidAbdullah mencermati satu per satu usulan KEM PKF 2027 nan diajukan pemerintah. Said juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto nan dinilainya membangun tradisi baru kenegaraan dengan menyampaikan langsung pengantar KEM PPKF 2027 dalam rapat paripurna DPR.

Menurut Said, langkah tersebut menjadi tradisi baru nan positif dalam praktik ketatanegaraan sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan parlemen dalam menyusun arah kebijakan ekonomi nasional.

"Kami mencermati satu per satu usulan KEM PPKF 2027 nan diajukan pemerintah. Kami mengapresiasi ketika Presiden Prabowo membikin tradisi baru kenegaraan dengan berpidato langsung di Paripurna DPR untuk menyampaikan Pengantar KEM PPKF 2027," kata Said.

Dalam arsip KEM PPKF 2027, pemerintah mengusulkan sejumlah dugaan dasar ekonomi makro, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, serta yield Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 6,5-7,3 persen.

Pemerintah juga menargetkan lifting minyak 602-615 ribu barel per hari dan lifting gas 934-977 ribu barel setara minyak.

Said menilai sasaran pertumbuhan ekonomi nan dicanangkan pemerintah menunjukkan optimisme sekaligus kesungguhan dalam mendorong Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi. Menurutnya, upaya mencapai pertumbuhan nan lebih tinggi perlu didukung seluruh instrumen kebijakan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkepanjangan sangat krusial sebagai strategi nasional untuk menuju high income country. Kita telah meminta Bank Indonesia ikut dalam urusan menopang pertumbuhan ekonomi. Sangat sepadan pula Danantara nan mempunyai aset belasan ribu triliun untuk ikut memikul tugas mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ia menambahkan, strategi pertumbuhan ekonomi nan dijalankan pemerintah juga perlu tetap memperhatikan aspek pemerataan agar faedah pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, kebijakan fiskal diharapkan bisa mengorkestrasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, serta pengurangan kesenjangan sosial secara bersamaan.

Di sisi lain, Said mengingatkan pemerintah agar mewaspadai tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan yield SBN, serta pelemahan pasar modal domestik. Menurutnya, kondisi tersebut kudu direspons dengan kebijakan nan terukur dan bisa memulihkan kepercayaan pelaku usaha.

"Saat ini kita menghadapi tekanan serius terhadap kurs dan suku kembang SBN. Sementara di lantai bursa, IHSG menunjukkan grafiknya kian merosot. nan kudu kita persiapkan adalah gimana mengatasi dolar nan kuat, yield SBN nan mahal, serta IHSG nan merosot," katanya.

Untuk memulihkan kepercayaan pasar, Said menilai pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan dan menghindari pengumuman kebijakan nan tetap prematur. Selain itu, perbincangan nan produktif dengan beragam pemangku kepentingan juga perlu diperkuat guna meminimalkan ketidakpastian usaha.

Ia juga mengapresiasi usulan pemerintah nan menetapkan sasaran defisit RAPBN 2027 pada kisaran 1,8-2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, sasaran tersebut dapat memberikan sinyal positif bagi pasar andaikan dibarengi realisasi defisit nan lebih rendah dalam APBN tahun berjalan.

"Ini berita nan bagus. Semoga bakal lebih meyakinkan market. Apalagi jika pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, setidaknya 2,58% dari sasaran APBN 2026 sebesar 2,68%, dan realisasi 2025, nan mencapai 2,81%. Ini menunjukkan tren positif," ujarnya.

Selain itu, Said mendorong reformasi tata kelola beragam program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), melalui peningkatan kapabilitas pelaksana, penguatan rantai pasok, serta pencegahan bentrok kepentingan.

Terkait pembiayaan negara, Said mengingatkan bahwa pada 2027 pemerintah tetap menghadapi beban pembayaran pokok dan kembang utang nan besar. Di saat nan sama, pemerintah juga perlu mencari sumber pembiayaan baru melalui publikasi utang.

Menurutnya, kenaikan yield SBN memang dapat menarik minat investor, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan beban kembang nan kudu ditanggung negara. Karena itu, pemerintah kudu memperhatikan beragam aspek nan memengaruhi persepsi investor, mulai dari stabilitas fiskal, volatilitas kurs, hingga kepastian regulasi.

"Kalaupun yield SBN kudu lebih tinggi, kami berambisi bisa ditebus dengan shopping nan produktif, nan mendatangkan kenaikan pendapatan lantaran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Dalam KEM PPKF 2027, pemerintah menetapkan delapan Program Prioritas Nasional, ialah kedaulatan pangan, kedaulatan daya dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

Said menilai seluruh program tersebut merupakan tahapan krusial dalam pembangunan jangka menengah dan panjang Indonesia. Namun dia mengingatkan ancaman perubahan suasana nan berpotensi mengganggu pencapaian target, terutama pada sektor pangan dan air.

"BMKG memperingatkan, kita kudu Bersiap menghadapi El Nino Godzila, alias musim kering nan panjang. Keadaan ini bisa menakut-nakuti program kedaulatan pangan, dan air. Oleh karena itu mitigasinya kudu sedini mungkin," ujarnya.

Dalam sektor energi, Said meminta pemerintah segera melakukan reformasi mendasar. Salah satunya dengan menyelaraskan produksi dan konsumsi daya nasional agar tidak terus berjuntai pada impor bahan bakar minyak.

"Kita ekspor batu bara untuk menopang dunia, tetapi konsumsi daya dalam negeri berasal dari impor BBM. Ketidaksinkronan ini membikin anggaran kebijakan daya berbiaya mahal," katanya.

Ia juga menyoroti persoalan subsidi daya nan dinilai belum tepat sasaran. Menurutnya, subsidi semestinya berfaedah sebagai penyangga bagi golongan masyarakat miskin saat menghadapi guncangan ekonomi.

"Kami berambisi pada tahun depan pemerintah dapat menuntaskan reformasi subsidi energi," ujarnya.

(inh)

Add as a preferred
source on Google