2,2 Ribu Hektare Hutan Hilang akibat Deforestasi di Kalimantan Selatan

Pabrik-pabrik penggergajian kayu nan berada di sepanjang aliran Sungai Barito.(MI/Denny S)

KALIMANTAN Selatan sekarang berada dalam kondisi darurat ekologis. Sebagai salah satu dari sepuluh besar provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia, wilayah ini terus mengalami penyusutan rimba tropis nan masif. Berdasarkan info terbaru hingga pertengahan Juni 2026, potret kerusakan rimba di "Bumi Lambung Mangkurat" menunjukkan nomor nan mengkhawatirkan akibat ekspansi industri ekstraktif nan tak terkendali.

Laju Deforestasi dan Emisi Karbon 2025

Sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 2,2 ribu hektare rimba alam di Kalimantan Selatan telah hilang. Kehilangan tutupan rimba ini tidak hanya merusak biodiversitas, tetapi juga berakibat langsung pada krisis suasana global. Deforestasi tersebut setara dengan pelepasan 1,7 Megaton (MT) emisi Karbondioksida ke atmosfer.

Jika ditarik dalam rentang waktu nan lebih panjang, organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat bahwa pada periode 2001 hingga 2025, Kalimantan Selatan telah kehilangan rimba seluas 960 ribu hektare. Angka ini setara dengan 34% dari total luas tutupan pohon pada tahun 2000, dengan akumulasi emisi mencapai 600 Megaton (MT) CO2E.

Dominasi Industri Ekstraktif

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq Wibisono, mengungkapkan bahwa tingginya nomor deforestasi ini merupakan akibat sistemik dari pemberian izin industri skala besar. Data Walhi menunjukkan bahwa 51,57% dari total 3,7 juta hektare luas provinsi Kalimantan Selatan telah terbebani izin upaya ekstraktif.

"Separuh lebih wilayah Kalsel bukan lagi milik rakyatnya, tetapi telah diserahkan kepada mesin-mesin industri nan bekerja diam-diam. Dampaknya terasa hingga ke dapur rumah-rumah penduduk nan terendam lumpur akibat musibah hidrometeorologi," tegas Raden Rafiq pada Sabtu (13/6).

Titik Panas Kerusakan Hutan

Walhi mengidentifikasi lima kabupaten di Kalimantan Selatan nan mengalami kerusakan rimba paling parah. Kabupaten Kotabaru menempati urutan pertama dengan kehilangan 340 ribu hektare, disusul oleh Tanah Bumbu (180 ribu ha), Banjar (84 ribu ha), Tanah Laut (73 ribu ha), dan Tabalong (71 ribu ha).

Kombinasi antara ekspansi tambang batubara, perkebunan monokultur nan masif, serta industri kayu menjadi motor utama pembukaan lahan. Selain itu, akses jalan nan semakin terbuka di area konsesi mempermudah praktik pembalakan liar (illegal logging) nan memperparah degradasi lingkungan.

Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Hilangnya kegunaan rimba sebagai wilayah tangkapan air telah memicu kerawanan musibah hidrometeorologi nan sekarang menjadi rutinitas tahunan di Kalimantan Selatan. Banjir bandang dan tanah longsor bukan lagi sekadar anomali cuaca, melainkan akibat logis dari lanskap alam nan telah dikupas lenyap untuk kepentingan ekstraksi.

Kondisi ini menuntut pertimbangan serius dari pemerintah pusat maupun wilayah terhadap tata kelola lahan di Kalimantan Selatan. Tanpa moratorium izin baru dan pemulihan area rimba nan tersisa, akibat ekologis dan kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal dipastikan bakal terus meningkat di masa mendatang. (DY/I-1)