Purbaya Rancang Defisit APBN 2027 di Level 1,8-2,4% PDB

4 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sasaran defisit APBN di hadapan para personil DPR RI pada Sidang Paripurna ke-21 Masa Persidangan V 2025-2026 DPR RI sekaligus pembacaan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027.

Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menargetkan defisit anggaran mencapai 1,8% sampai dengan 2,4% dari produk domestik bruto (PDB).

"Postur makrofiskal 2027 didesain secara kolaboratif, terarah dan terukur, dengan defisit APBN ditargetkan dapat dijaga kisaran 1,8% sampai dengan 2,4% dari PDB," kata Purbaya dalam pidatonya di Sidang Paripurna sekaligus pembacaan KEM-PPKF 2027, Selasa (9/6/2026).

Purbaya menambahkan, untuk mencapai sasaran defisit APBN tersebut, pihaknya bakal menargetkan rasio pendapatan negara di 2027 mencapai sekitar 11,82% sampai dengan 12,40% dari PDB. Sedangkan anggaran shopping didesain mencapai 13,62% hingga 14,80% dari PDB pada 2027.

"Pemerintah terus mendorong upaya optimasi pendapatan negara, baik melalui ekspansi pedoman penerimaan maupun pengelolaan sumber daya alam nan lebih baik," lanjut Purbaya.

Sejalan dengan perihal tersebut, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan optimasi pendapatan negara dengan tetap menjaga keberlanjutan ekonomi investasi dan pelestarian lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan sistem perpajakan nan adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.

"Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan kajian big info guna memperkuat efektivitas pengawasan, memperluas pedoman perbajakan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan," jelas Purbaya.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan insentif fisikal secara terarah, selektif dan terukur kepada sektor-sektor strategis nan mempunyai nilai tambah tinggi bagi perekonomian.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak, optimasi dilakukan melalui penguatan penerimaan berbasis sumber daya alam, peningkatan tata kelola nan transparan dan akuntabel, dan penemuan jasa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Upaya ini didukung oleh pengawasan dan penegakan norma nan lebih kuat, serta optimasi penagihan piutang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara," ujar Purbaya.

(chd/mij)

Add