Purbaya Buka Suara soal Isu KCIC di Bawah Kemenkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka bunyi mengenai rumor PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bakal berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya meminta publik menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai skema pembayaran utang proyek Whoosh. Pengumuman tersebut bakal dilakukan oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

“Nanti setelah diumumkan Pak AHY, saya pikir saya enggak berkuasa ngomongin sekarang ya,” kata Purbaya usai ditanya soal kemungkinan KCIC di bawah Kemenkeu, di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Pembahasan Skema Utang Whoosh Sudah Rampung

Terkait restrukturisasi pembiayaan proyek Whoosh, Purbaya memastikan seluruh pembahasan telah rampung dan sekarang tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

“Sudah, sudah kelar, tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China, saya bilang sudah diputuskan tinggal diumumkan,” ujarnya.

Dia menekankan penyelesaian ini juga krusial untuk menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional, khususnya dalam hubungan dengan China sebagai mitra proyek.

“Jadi pihak China enggak usah cemas Indonesia tidak pernah melanggar janji, itu kan kredibilitas kita nan kita jaga di bumi internasional,” ujarnya.

Meski demikian, dia menyebut dalam skema kerja sama investasi, baik Indonesia maupun China sama-sama menanggung akibat dari proyek tersebut. “Ketika ada loss, urusan sini juga loss. Kita berapa persen, dia juga berapa persen bayarnya. Jadi sama-sama agak menderita lah,” kata dia.

Dia juga menyinggung persoalan cost overrun proyek Whoosh nan sempat membengkak pada masa awal pembangunan. Menurut dia, perihal itu terjadi lantaran lemahnya koordinasi dan tidak adanya pihak nan secara jelas mengawal proyek tersebut.

Purbaya mengaku pernah mendapat keluhan langsung dari pihak China mengenai lambannya progres proyek, terutama dalam pembebasan lahan.

Menurut dia, kondisi tersebut membikin proyek melangkah tidak efektif lantaran koordinasi antar lembaga tidak jelas. Bahkan, penanammodal kudu berpindah-pindah koordinasi dari BUMN ke Kementerian Pekerjaan Umum dan lain-lain.

“Tapi ke depan harusnya tidak seperti itu. Untuk proyek-proyek besar betul-betul dikawal sehingga nan menjalankan proyeknya gak bingung, pada waktu itu mereka bingung, saya juga bingung lho enggak ada nan jaga,” tutupnya.