Prabowo Naikkan Anggaran PPATK 100 Persen, Perkuat Intelijen Keuangan

Prabowo Naikkan Anggaran PPATK 100 Persen, Perkuat Intelijen Keuangan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meningkatkan anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lebih dari 100 persen. Kenaikan anggaran ini untuk memperkuat kapabilitas PPATK dalam menjalankan kegunaan intelijen finansial dan memberantas beragam tindak pidana.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, support Presiden Prabowo menjadi momentum krusial bagi penguatan lembaga dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian duit (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), serta beragam kejahatan nan merugikan negara dan masyarakat.

Menurut Ivan, penguatan tersebut salah satunya dilakukan melalui peningkatan kapabilitas kelembagaan. Atas pengarahan langsung Presiden Prabowo, anggaran PPATK bertambah lebih dari 100 persen.

Dalam Rincian Anggaran dan Usulan Terbaru Pagu Indikatif 2027, pemerintah menetapkan pagu sugestif PPATK sebesar Rp253,3 miliar. Sementara itu, PPATK mengusulkan tambahan anggaran Rp516,4 miliar sehingga total kebutuhan anggaran tahun 2027 mencapai Rp769,8 miliar.

"Dukungan ini memperkuat kapabilitas PPATK untuk menjalankan kegunaan intelijen finansial serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan beragam tindak pidana nan merugikan negara dan masyarakat," kata Ivan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Ivan mengungkapkan salah satu konsentrasi utama PPATK adalah pemberantasan gambling online. Berdasarkan info PPATK, perputaran biaya gambling online mencapai sekitar Rp359,81 triliun pada 2024 dan turun menjadi Rp286,84 triliun pada 2025 alias berkurang 20,3 persen.

Sementara itu, jumlah deposit gambling online tercatat sekitar Rp34 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp51,3 triliun pada 2025. Memasuki Semester I 2026, nilai deposit nan tercatat mencapai sekitar Rp22 triliun.

"Upaya tersebut juga diikuti dengan penghentian transaksi terhadap 5.762 rekening bandar gambling online," ujarnya.

Selain itu, biaya gambling online senilai Rp588,62 miliar telah disita untuk negara berasas putusan pengadilan nan berkekuatan norma tetap.

"Angka tersebut belum termasuk biaya nan tetap diblokir penyidik, ataupun proses hukumnya belum memperoleh putusan pengadilan," jelasnya.

Ivan menambahkan, kerja intelijen finansial PPATK juga mendukung proses penegakan hukum. Sepanjang 2025 hingga Semester I 2026, PPATK telah menyampaikan 1.479 Hasil Analisis (HA) kepada abdi negara penegak hukum.

"Pada periode nan sama, PPATK menghasilkan 17 Hasil Pemeriksaan (HP) sebagai bagian dari support terhadap penanganan beragam tindak pidana," imbuhnya.