Pengibaran Bendera GAM di Aceh, KBPP Polri: Pemerintah Kedepankan Langkah Terukur Tanpa Represif

Ketua Umum PP Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, AH Bimo Suryono

JAKARTA - Ketua Umum PP Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, AH Bimo Suryono, menilai pemerintah menunjukkan kehadiran negara dalam menangani beragam persoalan nan berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Bimo, kehadiran pemerintah terlihat dalam menghadapi dinamika di Aceh, penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga penyelenggaraan sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Sekolah Rakyat.

Bimo mengatakan kekuatan sebuah pemerintahan tidak hanya diuji ketika kondisi melangkah normal. Pemerintah, kata dia, justru kudu bisa menunjukkan kapasitasnya ketika menghadapi persoalan nan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Kita kudu memandang persoalan secara objektif. Pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan dengan satu pendekatan. Ada masalah nan memerlukan dialog, kecepatan, evaluasi, dan ada nan kudu ditangani dengan ketegasan hukum. nan krusial negara datang dan persoalan dapat dikendalikan,” kata Bimo di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Salah satu ujian pemerintah dan abdi negara keamanan, lanjut Bimo, terlihat dalam peristiwa peringatan Hari Damai Aceh ke-21 pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Dalam peristiwa tersebut, terjadi sejumlah kejadian seperti penurunan bendera Merah Putih, pengibaran bendera nan dikaitkan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta penurunan simbol negara Garuda Pancasila.

Bimo menilai situasi tersebut mempunyai sensitivitas tinggi lantaran menyangkut simbol negara sekaligus sejarah panjang bentrok di Aceh. Namun, pemerintah berbareng abdi negara keamanan dinilainya bisa mengedepankan langkah terukur dan tidak serta-merta mengambil tindakan represif nan berpotensi memperbesar konflik.

“Saya memandang pemerintah dan Polri menunjukkan kematangan dalam menangani persoalan Aceh. Tidak semua persoalan kudu dijawab dengan kekerasan. Pendekatan persuasif nan tepat justru dapat menjaga situasi tetap kondusif tanpa mengorbankan kewibawaan negara,” ujarnya.

Meski demikian, Bimo menegaskan andaikan dalam perkembangan selanjutnya ditemukan dugaan adanya pihak tertentu nan sengaja menggerakkan massa alias memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan tertentu, proses penyelidikan tetap kudu dilakukan secara profesional.

“Dengan demikian, perdamaian Aceh tetap terjaga, sementara proses norma tetap melangkah berasas kebenaran dan bukti,” imbuhnya.

Bimo juga menyoroti penanganan gempa bumi nan mengguncang wilayah NTT. Menurut dia, pemerintah kudu bergerak sigap dalam situasi musibah lantaran keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama.

“Kesiapsiagaan pemerintah, koordinasi antarlembaga, serta support TNI dan Polri menjadi bagian krusial dalam memastikan masyarakat terdampak memperoleh pertolongan. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil peran dengan menyiapkan support makanan bagi masyarakat dalam situasi darurat tersebut,” ungkapnya.