Pemerintah Punya Program 100 Giga Watt PLTS, Ahli Beri Saran Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto mempunyai proyek percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapabilitas 100 Giga Watt (GW). Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan daya bersih di tingkat ASEAN.

Presiden Prabowo apalagi menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina beberapa waktu nan lalu.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya sasaran kapasitas, tetapi juga oleh keahlian pemerintah membangun fondasi untuk penerapan nan cepat, terukur, dan dapat direplikasi.

Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins nan dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program nan ambisius ini.

IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas nan perlu menjadi konsentrasi awal penerapan PLTS 100 GW, ialah pertama, percepatan program dedieselisasi, kedua percepatan PLTS genting dan Battery Energy Storage System (BESS), serta ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) alias Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Ketiga agenda ini krusial lantaran dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem daya secara nyata. Analisis Khusus: Dedieselisasi sebagai Quick Win Utama," terang Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, dalam siaran persnya, dikutip Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat penerapan PLTS 100 GW. Indonesia tetap mempunyai ribuan letak pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 letak terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

Namun, kata Fabby, proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum melangkah optimal. Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 tetap menghadapi hambatan persetujuan tarif. Adapun Keputusan Menteri ESDM (turunan dari Permen ESDM No. 19/2025) nan mengatur tentang nilai pemisah atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS tetap belum diterbitkan hingga saat ini.

IESR menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali sistem pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi developer dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan nan lebih mini tetapi kapabilitas proyek lebih besar. Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membikin proyek lebih bankable bagi investor.

Selain PLTD terisolasi, IESR juga menyoroti kesempatan penghematan diesel pada sistem besar melalui program fat burning, ialah penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel nan tetap beraksi di sistem kelistrikan besar. Konsumsi BBM PLN tetap mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya nan relatif tinggi. Karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan nan signifikan, selama sistem pengadaannya disiapkan dengan jelas

Rekomendasi Strategis IESR Respons jangka pendek 2026-2027

1.⁠ ⁠Membentuk satuan tugas alias unit unik daya surya nasional untuk mengoordinasikan penerapan PLTS 100 GW lintas kementerian, PLN, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.

2.⁠ ⁠Menetapkan rencana penerapan lima tahun nan memuat sasaran tahunan, letak prioritas, model pendanaan, sistem pengadaan, serta parameter keberhasilan.

3.⁠ ⁠Mempercepat penyelesaian izin tarif untuk PLTS hibrida dan memperluas cakupannya agar dapat mendukung dedieselisasi PLTD terisolasi maupun program fat burning pada sistem besar.

4.⁠ ⁠Meningkatkan transparansi pengadaan proyek PLTS, termasuk melalui pertimbangan sistem Daftar Penyedia Terseleksi (DPT), penyediaan kajian kepantasan proyek, dan pembagian peran nan jelas antara PLN pusat, PLN Indonesia Power, dan PLN Nusantara Power.

5.⁠ ⁠Merevisi patokan PLTS genting dengan memasukkan sistem pembebasan kuota bagi pengguna nan memasang BESS serta memberikan insentif awal untuk menurunkan biaya investasi BESS.

6.⁠ ⁠Melakukan studi kepantasan berbasis desa untuk menentukan model upaya PLTS nan paling sesuai dengan kapabilitas KDKMP, kebutuhan listrik produktif, dan potensi ekonomi lokal. Transformasi struktural 2027-2030

1.⁠ ⁠Menyiapkan dan melakukan penerapan sistem pengadaan PLTS berbasis lelang terbuka alias competitive reverse auction untuk meningkatkan efisiensi biaya dan transparansi proyek.

2.⁠ ⁠Membangun platform pendanaan terpusat untuk mendukung investasi proyek PLTS, BESS, rantai pasok, dan jasa pemeliharaan.

3.⁠ ⁠Mengembangkan jaringan nasional rantai pasok suku cadang dan jasa pemeliharaan PLTS di wilayah-wilayah strategis.

4.⁠ ⁠Memperluas training tenaga kerja daya surya, termasuk instalasi, operasi, pemeliharaan, manufaktur, serta integrasi BESS.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]