MTI Soroti Transportasi Belum Terintegrasi, Bikin Ongkos Masyarakat Mahal

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti belum optimalnya integrasi antar moda transportasi di sejumlah wilayah nan dinilai membikin biaya perjalanan masyarakat lebih mahal.

Ketua Dewan Pembina MTI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan integrasi transportasi menjadi persoalan utama nan tetap perlu dibenahi pemerintah. Menurutnya, masyarakat tetap kesulitan beranjak moda transportasi.

“Permasalahan nan diinginkan oleh masyarakat adalah integrasi daripada transportasi ini sendiri. Jadi tetap banyak transportasi nan belum terintegrasi dengan maksimal,” kata Bambang dalam Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Milenium Hotel Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Menurutnya, kondisi tersebut memberikan akibat kepada biaya nan kudu dikeluarkan masyarakat. Ketika transportasi publik tidak terhubung satu sama lain, masyarakat terpaksa menggunakan moda transportasi semi private seperti Taksi.

“Ini sehingga masyarakat tetap menemui kesulitan terutama adalah biaya daripada transportasi itu sendiri nan akhirnya menjadi mahal lantaran masyarakat kudu menggunakan transportasi publik nan semi-private, taksi dan sebagainya sehingga ongkos daripada transportasi menjadi mahal,” ujar Bambang.

Ia mencontohkan kondisi transportasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dia mengatakan konektivitas transportasi publik menuju beragam letak seperti airport alias pelabuhan tidak saling terintegrasi satu sama lain. Akibatnya, banyak masyarakat di sana kudu menggunakan transportasi semi-private dengan biaya nan cukup tinggi.

“Ini sebagai contoh adalah transportasi udara nan misalnya ke Lombok, ke Pulau Lombok. Sampai di sana transportasi publiknya tidak ada nan terintegrasi dengan ke pelabuhan baik itu pelabuhan laut maupun udara,” tutur Bambang.

“Sehingga mereka kudu menggunakan transportasi semi-private dan mereka terbebani dengan biaya nan demikian mahal nyaris sama dengan biaya transportasi udaranya,” Bambang menambahkan.

Kondisi tersebut menunjukkan persiapan mahalnya biaya perjalanan tidak serta-merta dari tarif transportasi udara. Tetapi juga biaya transportasi darat nan justru jauh lebih mahal.

“Tapi nan lebih banyak dikritik oleh masyarakat adalah transportasi udaranya mahal padahal transportasi daratnya jauh lebih mahal,” ujarnya

Bambang mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat nan mulai mengintegrasikan pikulan bus dengan kawasan-kawasan wisata. Menurutnya, pola integrasi semacam itu perlu diterapkan di wilayah lain.

“Alhamdulillah sekarang dari Lombok pemerintah NTB, pemerintah wilayah NTB sudah mengintegrasikan dengan transportasi alias pikulan bus nan langsung menuju ke kawasan-kawasan wisata nan sebelumnya tetap belum,” kata Bambang.

Bambang menegaskan integrasi tersebut tidak boleh hanya diterapkan pada satu moda transportasi. Menurutnya, transportasi nasional kudu bisa menghubungkan moda udara, laut, dan darat sehingga perjalanan masyarakat dapat berjalan lebih efisien.

“Transportasi massal itu kan kudu terintegrasi dari transportasi udara, laut ya, menuju ke darat. Nah daratnya itu kudu terintegrasi dengan transportasi massal,” jelasnya.

Dengan sistem nan terintegrasi, Bambang berambisi masyarakat dapat memperoleh jasa transportasi dengan biaya terjangkau sekaligus waktu perjalanan nan efisien.

“Sehingga masyarakat bisa menggunakan perangkat transport itu dengan murah, cepat, dan tepat, iya toh? Dan aman, selamat,” katanya.

Dia menambahkan, penyediaan sistem transportasi terintegrasi merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun, pemerintah dapat menggandeng pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi masyarakat.

“Yang menyediakan adalah pemerintah. Pemerintah itu menyediakan itu bisa melalui alias bisa menghubungi ke pihak swasta untuk melengkapi kebutuhan daripada transportasi itu sendiri,” ujar Bambang.