Mendikdasmen: Tren Ortu Pilih Sekolah Swasta Jadi Penyebab Sekolah Negeri Sepi

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menilai tren orang tua nan memilih menyekolahkan anaknya di sekolah swasta menjadi salah satu penyebab banyak sekolah negeri, terutama jenjang SD dan SMP, mengalami kekurangan murid.

Menurut dia, pilihan tersebut dipengaruhi beragam alasan, mulai dari dugaan kualitas sekolah swasta lebih baik hingga aspek jarak.

“Sebagiannya lantaran menganggap belajar di swasta itu mutunya lebih baik. Dan lantaran itu walaupun kudu membayar, mereka tidak ada masalah dengan bayaran, apalagi sebagiannya pembayaran sangat mahal. Sebagian lain lantaran argumen misalnya jarak nan lebih dekat,” kata Mu’ti dalam agenda Media Gathering: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak di Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Mu’ti mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil pendataan Kemendikdasmen setelah penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Berdasarkan pendataan Kemendikdasmen, ditemukan cukup banyak sekolah nan mempunyai jumlah siswa di bawah 60 hingga di bawah 100 siswa, khususnya pada jenjang SD dan SMP.

“Dalam pengamatan kami, penyebabnya ada tiga,” ujar dia.

Selain tren orang tua memilih sekolah swasta, Mu’ti mengatakan penyebab lainnya adalah keterbatasan jumlah anak usia sekolah, terutama pada jenjang SD.

“Memang ada keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya anak-anak SD. Karena jumlah anak usia sekolah itu tidak cukup banyak. Penyebabnya tentu sangat kompleks, tapi intinya keterbatasan jumlah anak usia sekolah,” jelas Mu’ti saat ditemui awak media.

Lebih lanjut, Mu’ti juga menjelaskan banyaknya sekolah dasar nan dibangun pemerintah pada masa Presiden Soeharto melalui program SD Inpres untuk memperluas akses pendidikan dasar, turut menjadi penyebab banyaknya sekolah negeri kekurangan murid. Akibatnya, dalam satu desa bisa terdapat lebih dari satu sekolah dasar sehingga jumlah sekolah menjadi sangat banyak.

Terkait perihal itu, Mu’ti mengatakan Kemendikdasmen telah melakukan pembicaraan awal dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencari solusi. Ia menilai, penyelesaiannya tidak hanya menyangkut kemungkinan penggabungan (merger) sekolah, tetapi juga penataan pembimbing nan terdampak.

“Masalahnya tidak sekadar gimana sekolah-sekolah nan muridnya sedikit itu di-merger, tapi mengenai dengan tugas guru. Karena jika sekolahnya di-merger, otomatis gurunya kudu dimutasikan juga. Nah, ini mekanismenya kelak kudu kita atur secara komprehensif,” papar Mu’ti.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan sudah mempunyai keputusan mengenai penanganan sekolah dengan jumlah siswa sangat sedikit pada tahun aliran baru mendatang.

“Paling tidak kelak tahun aliran baru tahun depan sudah ada keputusan mengenai gimana sekolah-sekolah nan muridnya sangat sedikit,” ungkap Mu’ti.