Ketika Data Berhadapan dengan Kepentingan: Di Mana Integritas ASN?

Ada kalimat nan pernah membikin saya berpikir cukup lama dalam menjalankan tugas sebagai ASN: "Kalau ini menjadi kebijakan pimpinan, gimana kita bisa melaksanakannya?"

Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tetapi jawabannya tidak selalu sederhana.

Sebagai ASN nan bekerja di bagian perencanaan pembangunan, saya memahami bahwa kebijakan ketua kudu diterjemahkan menjadi langkah nyata. Ada visi misi nan kudu diwujudkan, sasaran nan kudu dicapai, dan kebutuhan masyarakat nan kudu dijawab. Tugas kami adalah membantu agar kebijakan tersebut dapat berjalan.

Tapi ada sisi lain nan tidak boleh diabaikan. Setiap kebijakan mempunyai koridor. Ada kewenangan, regulasi, perencanaan, penganggaran, data, dan prosedur nan kudu diperhatikan. Jika salah satu terabaikan, keputusan nan hari ini terlihat sebagai sebuah solusi, dapat menjadi persoalan ke kemudian hari.

Di sinilah saya mulai memahami bahwa pekerjaan ASN tidak hanya tentang melaksanakan kebijakan. Ada tanggung jawab untuk memastikan gimana kebijakan itu dilaksanakan.

Dalam perencanaan, saya berhadapan dengan beragam usulan pembangunan. Masing-masing datang dengan kebutuhan dan harapan. Ada usulan masyarakat, perangkat desa, perangkat daerah, maupun kebijakan pimpinan. Semuanya mempunyai argumen untuk dipertimbangkan.

Persoalannya adalah keahlian pemerintah terbatas. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dalam waktu nan sama. Maka diperlukan prioritas.

Di sinilah info menjadi penting.

Data membantu kita memandang kondisi secara lebih objektif. Seberapa besar masalahnya? Siapa nan terdampak? Apa manfaatnya? Siapa nan mempunyai kewenangan? Apakah sudah sesuai dengan arsip perencanaan? Apakah anggarannya tersedia?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menghalang sebuah kebijakan. Justru sebaliknya, pertanyaan itu membantu menemukan langkah terbaik untuk mewujudkannya.

Saya pernah berada dalam situasi ketika sebuah kebijakan perlu segera diterjemahkan ke dalam langkah nyata, sementara beberapa aspek tetap perlu dipertimbangkan. Pada saat itu, persoalannya bukan memilih antara mendukung alias menolak kebijakan. Tantangannya adalah mencari jalan agar tujuan kebijakan tetap tercapai tanpa mengabaikan ketentuan nan berlaku.

Saya belajar bahwa mengatakan "belum dapat dilakukan dengan langkah tersebut" tidak sama dengan menolak.

Kita perlu menjelaskan alasannya. Jika ada persoalan kewenangan, kudu dijelaskan. Jika dasar hukumnya belum cukup, kudu disampaikan. Jika info belum lengkap, perlu diverifikasi. Jika ada pengganti nan lebih sesuai, pengganti itulah nan perlu dicari.

Sebab sebuah keputusan pemerintah tidak berakhir ketika arsip ditandatangani. Ada akibat setelahnya. Bisa akibat administrasi, keuangan, pelayanan, apalagi hukum.

Karena itu saya memandang integritas ASN dari langkah kita memberikan pertimbangan sebelum sebuah keputusan dibuat.

Integritas bukan sekedar keberanian mengatakan "iya" alias "tidak". Integritas adalah keberanian menyampaikan kondisi sebenarnya dan menjelaskan konsekuensinya, meskipun jawaban tersebut tidak selalu nyaman.

Di sinilah saya memahami kembali makna loyalitas kepada pimpinan.

Loyalitas tidak berfaedah selalu mengatakan "bisa". Kadang corak loyalitas nan lebih bertanggung jawab justru berbunyi, "Bisa dilakukan, tetapi ada beberapa perihal nan kudu kita pastikan terlebih dahulu."

Atau, "Tujuan kebijakannya dapat kita laksanakan, tetapi langkah nan ditempuh perlu disesuaikan agar tetap sesuai ketentuan."

Bagi saya, kalimat seperti itu bukan corak perlawanan. Itu adalah corak tanggung jawab profesional.

ASN bukan penghambat kebijakan. ASN juga bukan sekedar pembenar kebijakan. Tapi ASN adalah translator kebijakan.

Ketika pemimpin menetapkan arah, ASN membantu mencari jalan untuk mencapainya. Ketika izin memberikan batas, ASN menjelaskan pemisah tersebut. Ketika muncul risiko, ASN menyampaikannya. Ketika satu langkah tidak dapat ditempuh, ASN mencari langkah alternatif.

Data menjadi krusial dalam proses tersebut. Data nan betul membantu ketua memandang kondisi dan pilihan dengan lebih jelas. Sebaliknya info nan tidak jeli alias disajikan tidak utuh dapat membawa keputusan ke arah nan keliru.

Karena itu, menjaga integritas dimulai dari sesuatu nan sederhana, ialah menyampaikan kondisi apa adanya.

Tidak memperindah info agar laporan terlihat baik. Tidak menyembunyikan masalah lantaran takut dianggap gagal. Tidak mengabaikan ketentuan hanya lantaran sebuah kebijakan kudu segera berjalan.

Saya menyadari bahwa ASN tidak selalu berapa pada posisi untuk menentukan keputusan akhir. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab terhadap proses sebelum keputusan itu dibuat.

Kita menyiapkan data, memberikan analisis, menyampaikan pertimbangan, menjelaskan risiko, dan menawarkan alternatif. Setelah itu ketua mengambil keputusan sesuai kewenangannya.

Di situlah saya memandang makna pengabdian ASN. Bukan sekedar menjalankan perintah, tetapi membantu memastikan bahwa kebijakan dapat memberikan faedah bagi masyarakat dan tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Kita mungkin tidak dapat memenuhi semua harapan. Kita juga tidak selalu dapat membikin kebijakan melangkah secepat nan diinginkan. Tetapi kita dapat memastikan bahwa setiap keputusan nan kita bantu siapkan mempunyai dasar nan jelas, menggunakan info nan benar, dan dilaksanakan dalam koridor aturan, sehingga kebijakan dapat tetap melangkah tanpa meninggalkan persoalan norma di kemudian hari.

Jabatan bakal berganti. Pimpinan dapat berganti. Kebijakan dapat berubah. Tetapi jejak sebuah keputusan bakal tetap ada.

Karena itu, ketika info berhadapan dengan kepentingan, saya tidak lagi melihatnya sebagai pilihan loyalitas dan integritas. Justru di sanalah keduanya kudu bertemu.

Mengamankan kebijakan ketua dengan langkah nan benar. Menyampaikan kebenaran meskipun tidak selalu nyaman. Mencari solusi ketika patokan memberikan pemisah dan memastikan keputusan hari ini tidak menjadi persoalan norma di kemudian hari.

Bagi saya, itulah integritas ASN.