Kecelakaan Kereta Bekasi, Komisi V DPR Bongkar Data Perlintasan Sebidang

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti sejumlah aspek mengenai kejadian kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL rute Kampung Bandan-Cikarang di dekat Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Huda menyoroti masalah perlintasan sebidang dan signaling alias sinyal pada KA Argo Bromo Anggrek.

"Kami tentu menyampaikan duka mendalam bagi para korban dan keluarganya atas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek (PLB 4B) nan menabrak KRL PLB 5588a dengan rute Kampung Bandan-Cikarang. Insiden ini sangat memprihatinkan lantaran saat ini kereta api jarak jauh maupun commuter telah menjadi tulang punggung transportasi kita dan negara juga telah berinvestasi besar untuk terus mengembangkan infrastruktur, teknologi persinyalan, hingga prosedur operasional perjalanan kereta api kita," kata Huda saat dihubungi, Selasa (28/4/2026).

Huda meminta semua pihak menunggu hasil investigasi dari KNKT mengenai pemicu kecelakaan tersebut. Meski begitu, dia juga memberi sejumlah catatan penting, salah satunya kepatuhan pengguna jalan.

"Pertama, kepatuhan publik untuk mengutamakan perjalanan kereta api tetap relatif rendah. Kita tetap sering memandang masyarakat nan nekat menerobos palang pintu di perlintasan sebidang, meskipun sinyal tanda kereta bakal melintas sudah berbunyi. Akibatnya, banyak kendaraan nan terjebak di tengah perlintasan lantaran terburu-buru, nan kemudian memicu kecelakaan. Hal ini jugalah nan diduga terjadi di perlintasan JPL 85, di mana sebuah taksi nekat melintas hingga akhirnya mogok di tengah rel dan tertemper KRL 5181," ucap dia.

Kemudian, Huda juga menyoroti tingginya perlintasan sebidang nan kerap mengganggu perjalanan kereta api. Ia menyampaikan, berasas catatan, saat ini terdapat sekitar 3.000 hingga 4.000 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.

"Mayoritas dari perlintasan tersebut tidak mempunyai penjagaan, sehingga sangat rawan memicu kecelakaan. Saat ini, hanya sekitar 1.200 titik nan dijaga oleh PT KAI, Pemerintah Daerah, maupun Dinas Perhubungan. Sementara itu, terdapat 2.600 titik tanpa penjagaan, dan sisanya merupakan perlintasan liar. Informasi nan kami terima menyebut bahwa perlintasan JPL 85 di dekat Stasiun Bekasi Timur merupakan salah satu perlintasan tanpa penjagaan," ujar dia.

Lebih lanjut, Huda juga menyoroti persoalan sistem persinyalan. Dia menyebut KA Argo Bromo Anggrek harusnya memperlambat lanjut kereta.

"Kami menyoroti persoalan sistem persinyalan (signaling). Seharusnya, KA Argo Bromo Anggrek dapat memperlambat alias apalagi menghentikan perjalanan saat terdapat gangguan di lintasan. Pertanyaannya adalah, ketika KRL 5181 terlibat kejadian dengan taksi dan KRL 5588A menghentikan perjalanannya di Stasiun Bekasi Timur, kenapa KA Argo Bromo Anggrek tetap melaju? Apakah ini murni persoalan sistem sinyal alias ada unsur kelalaian manusia (human error)?" tutur dia.

"Jika hasil investigasi menunjukkan adanya masalah pada sistem sinyal, maka kudu ada revolusi persinyalan nan lebih presisi. Begitu pula jika perlintasan sebidang tanpa penjagaan menjadi pemicu utamanya, maka pemerintah dan operator kudu melakukan perbaikan prasarana secara mendasar," lanjut dia.

Ia juga menggarisbawahi dugaan masinis Argo Bromo Anggrek nan tertekan lantaran kudu kejar jadwal. "Misalnya, jika hasil investigasi KNKT menunjukkan bahwa masinis Argo Bromo merasa tertekan lantaran kudu mengejar jadwal, maka perlu ada perbaikan manajemen waktu agar aspek keselamatan tidak terabaikan," imbuhnya.

(maa/gbr)