Selat Hormuz(BBC)
WAKIL Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, pada Jumat (26/6) mengatakan bahwa jalur pelayaran nan kondusif di Selat Hormuz tidak dapat dijamin melalui pengaturan nan ambigu alias rute paralel nan dirancang tanpa mempertimbangkan posisi Teheran sebagai negara pantai.
Dalam unggahan di platform media sosial X, Gharibabadi menegaskan bahwa setiap kerangka kerja nan andal untuk lampau lintas maritim di jalur perairan strategis tersebut kudu didasarkan pada koordinasi dengan Teheran dan sejalan dengan Pasal 5 nota kesepahaman (MoU) Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat.
“Jalur pelayaran nan kondusif di Selat Hormuz tidak dapat dijamin melalui pengaturan nan ambigu, rute paralel, alias pengambilan keputusan di luar pertimbangan Iran sebagai negara pantai,” tulisnya.
Dia memperingatkan bahwa andaikan ketentuan tersebut tidak dipenuhi, mengakibatkan penangguhan rute paralel nan telah ditetapkan. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa Selat Hormuz berada di wilayah perairan teritorial Iran dan Oman. Kementerian menambahkan bahwa pengelolaan pelayaran di jalur tersebut bakal diatur berasas Pasal 5 nota kesepahaman tersebut.
Pernyataan itu dikeluarkan sebagai tanggapan atas komunike berbareng Amerika Serikat dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), nan menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz serta menekankan pentingnya kebebasan navigasi nan bebas, tanpa syarat, dan tanpa pembatasan di jalur perairan strategis tersebut.
Pernyataan berbareng AS-GCC juga menolak pengenaan tarif, biaya, alias upaya apa pun untuk menegakkan kendali atas Selat Hormuz.
Nota Kesepahaman Islamabad antara Amerika Serikat dan Iran secara resmi mulai bertindak pada 18 Juni setelah presiden kedua negara menandatanganinya secara elektronik. (Ant/P-3)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·