Hasan Nasbi Blak-blakan Dugaan Praktik Curang Sektor Sawit-Batu Bara

1 hari yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengungkap adanya praktik curang dalam perdagangan komoditas strategis selama 40 tahun nan merugikan negara.

Menurutnya, banyak pihak nan mengetahui itu namun tidak berani membicarakannya. Ia mengatakan hanya Presiden Prabowo Subianto nan berani dan mengambil sikap tegas.

"Praktek ekonomi kita 40 tahun terakhir mungkin itu ada sesuatu nan menjadi pengetahuan umum. Orang nan ada di sektor itu tahu kejadian ini sebenarnya ada tapi tidak mau membicarakannya, tidak mau membahasnya, tidak mau kemudian mencarikan jalan keluar dari persoalan ini," kata Hasan dikutip dari unggahan di akun instagramnya, Selasa (2/6).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasan menjelaskan dalam perdagangan komoditas batubara dan sawit keluar negeri, ada praktek nan selama ini terjadi nan disebut dengan undercounting, ialah hitungan peralatan nan diekspor dicatat jauh lebih rendah daripada ekspor nan sebenarnya.

"Misalnya ekspornya 10 dicatatnya hanya 5, nan 5 lagi wallahualam," katanya.

Ada juga praktik underinvoicing. Contohnya, nilai ekspornya Rp100 miliar kemudian klaimnya hanya Rp50 miliar. Lalu ada praktik transfer pricing, ialah memainkan nilai jual ke luar negeri lewat perusahaan afiliasi.

"Saya bikin perusahaan Indonesia kemudian saya juga bikin perusahaan di Singapura misalnya. Saya jual dari perusahaan Indonesia ke perusahaan saya nan di Singapura dengan nilai di bawah nilai pasar. Harga normalnya mungkin Rp15 ribu saya jual Rp10 ribu," kata Hasan.

Dalam praktik itu, perusahaan di Singapura kemudian menjual ke pembeli berikutnya dengan nilai Rp15 ribu.

"Keuntungannya, selisih nan Rp5 ribu tadi tidak dinikmati oleh perusahaan saya nan ada di Indonesia. Uangnya tidak ada di perusahaan saya nan di Indonesia tapi di perusahaan saya nan ada di Singapura. nan pegang uangnya siapa? Bukan Indonesia," katanya.

Hasan mengatakan praktik itu merugikan Indonesia hingga Rp2.600 triliun per tahun.

Ia menyebut Prabowo sekarang mengambil sikap untuk mengatasi praktik itu dengan membikin perdagangan satu pintu lewat Danantara Sumber Daya Indonesia.

"Langkah berani ini diambil demi mengembalikan kewenangan rakyat dan menegakkan kedaulatan ekonomi," kata dia.

(yoa/isn)

Add