Guru Besar UMY Nilai Wacana Potong Gaji Menteri Kebijakan Tepat Arah

Jakarta -

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Imamudin Yuliadi merespons wacana pemotongan penghasilan menteri sebesar 25%. Ia menilai langkah tersebut merupakan kebijakan nan tepat arah di tengah tekanan defisit APBN nan kian berat.

"Pemotongan penghasilan pejabat merupakan salah satu corak kebijakan nan berakibat luas bagi masyarakat untuk memberikan contoh penghematan dan efisiensi anggaran negara," ujar Imamudin, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Bagi Imamudin, wacana ini bukan sekadar soal nominal penghematan nan dihasilkan. Lebih dari itu, pemotongan penghasilan pejabat mempunyai nilai simbolik nan kuat.

"Ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi dimulai dari jejeran pemerintah itu sendiri. Dalam situasi di mana daya beli masyarakat sedang tertekan, sinyal semacam ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan finansial negara," imbuh Imamudin.

Namun, efisiensi dari pemotongan penghasilan pejabat saja tidak bakal cukup untuk menutup tekanan fiskal nan sesungguhnya. Imamudin secara tegas menolak opsi penambahan utang luar negeri sebagai jalan keluar dari melebarnya defisit APBN.

Alasannya, utang luar negeri Indonesia berdenominasi mata duit asing. Saat rupiah sudah melemah menembus Rp 17.000 per dolar AS, nilai utang nan sudah ada pun otomatis ikut membengkak dalam hitungan rupiah. Menambah utang baru di atas kondisi ini, menurut Imamudin, justru memperburuk beban fiskal jangka menengah.

Sebagai alternatif, Imamudin mendorong pemerintah mengoptimalkan hasil pengembalian aset negara dari praktik-praktik korupsi. Menurutnya, ini sebuah potensi nan selama ini jarang masuk dalam kalkulasi fiskal umum namun dinilai cukup signifikan sebagai solusi darurat.

Ia juga mendukung langkah penghematan shopping nan sudah mulai dijalankan pemerintah, seperti pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan pengetatan selektivitas pencairan biaya pembangunan.

Ke depan, dia memprediksi langkah tersebut perlu diperdalam dan diperluas. Termasuk meninjau kembali pos-pos shopping program strategis nan dinilai belum memberikan akibat langsung bagi masyarakat.

"Pemerintah bakal lebih ketat lagi dalam pemanfaatan anggaran negara. Dalam situasi seperti ini, penghematan signifikan pada sektor-sektor nan tidak prioritas adalah langkah nan tidak bisa dihindari," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan jika gajinya sebagai Menteri Keuangan dipotong, apalagi memprediksi besaran potongan mencapai 25%. Namun, Purbaya juga menegaskan keputusan final sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Lihat juga Video Kelakar Sri Mulyani Mau Potong Gaji Sekjen lantaran Punya 3 Wamen

(anl/ega)