dr Stevi Harman Bicara soal Tantangan Bangun Ekosistem Kesehatan di NTT

Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dr Maria Caecilia Stevi Harman menilai penerapan program Satu Data Indonesia menjadi langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas beragam program kesehatan dan perlindungan sosial pemerintah.

Namun, di sisi lain, proses transisi menuju sistem info terintegrasi tersebut tetap menyisakan sejumlah tantangan nan perlu segera dibenahi agar tidak berakibat pada masyarakat nan memerlukan jasa kesehatan.

Menurut dr Stevi, keberadaan satu pedoman info nasional bakal membantu memastikan beragam program pemerintah, mulai dari penanganan stunting hingga support kesehatan bagi family miskin, tepat sasaran.

"Dengan Satu Data ini, ruang untuk perbedaan nomor antarinstansi menjadi semakin kecil. Program-program pemerintah nan sudah dirancang dengan baik bakal lebih mudah tepat sasaran lantaran menggunakan info nan sama," kata dr Stevi, dalam aktivitas detikSore, Rabu (3/6/2026).

Data Akurat Jadi Kunci Program Kesehatan

dr Stevi menjelaskan bahwa beragam program kesehatan sangat berjuntai pada kualitas info nan digunakan pemerintah. dr Stevi mencontohkan program pencegahan stunting nan memerlukan identifikasi family rentan sejak sebelum kehamilan hingga masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak.

"Sudah ada program untuk memberian sebako pada family miskin dengan ibu nan hamil, misalkan saja. Lalu ada juga program untuk pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil," kata dr Stevi.

"Itu semua kan data, butuh info nan sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan, dan itu nan menjadi concern Komite III sekarang ini. Karena kita tahu jika program baru itu berfaedah kudu ada penyesuaian," sambungnya.

Karena itu, Komite III DPD RI nan menjadi mitra sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) di bagian kesehatan serta kesejahteraan sosial saat ini memberikan perhatian unik terhadap penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Keluhan Penerima BPJS PBI Saat Masa Transisi

Meski demikian, dr Stevi mengakui proses transisi menuju sistem baru tetap menimbulkan sejumlah hambatan di lapangan. Salah satu persoalan nan banyak dikeluhkan masyarakat adalah perubahan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan nan terjadi setelah proses pemutakhiran data.

"Banyak masyarakat nan datang mengadu lantaran status PBI mereka tiba-tiba terputus. Ada ibu mengandung nan panik lantaran sebelumnya menerima bantuan, lampau mendadak tidak aktif," kata dr Stevi.

Menurut dr Stevi, beragam keluhan tersebut langsung disampaikan kepada Kementerian Sosial RI (Kemensos), Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan agar segera mendapat solusi.

dr Stevi mengapresiasi respons sigap pemerintah nan kemudian berkoordinasi dengan pemerintah wilayah untuk memastikan masyarakat nan memerlukan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.

"Itu nan kita sudah koordinasikan, kita turun ke Dapil, kita turun ke Dinas Kesehatan, turun ke Dinas Sosial. Lalu Puji Tuhan, kami suarakan di sini, suarakan di Kementerian Sosial, suarakan di BPJS Kesehatan, di Kementerian Kesehatan, mereka sigap tanggap," kata dr Stevi.

Tantangan Budaya dalam Akses Kesehatan

Selain persoalan sistem dan data, dr Stevi juga menyoroti tantangan sosial budaya nan tetap memengaruhi akses jasa kesehatan masyarakat di sejumlah wilayah NTT.

Menurutnya, budaya patriarki nan tetap kuat membikin bunyi wanita sering kali tidak terdengar dalam forum-forum masyarakat.

"Banyak pertemuan desa nan dihadiri laki-laki. Sementara ibu-ibu ada di belakang, menyiapkan konsumsi alias memilih tidak berbicara," kata dr Stevi.

Untuk mengatasi perihal tersebut, dr Stevi menerapkan pendekatan unik saat melakukan kunjungan wilayah pemilihan. dr Stevi secara unik meminta agar kader wanita dan para ibu dilibatkan dalam setiap pertemuan nan digelar.

"Jadi saya minta, dalam kunjungan saya itu kudu ada perempuan, terutama kader. Itu kudu ada," ujar dr Stevi.

"Jadi pasti ada wanita di situ dan saya kudu suruh bicara," sambungnya.

Tak jarang, dr Stevi memilih mendatangi langsung dapur alias bagian rumah lainnya untuk memandang kondisi kesehatan family secara lebih nyata.

"Saya lihat dapurnya, sanitasinya, tempat sampahnya, kondisi kamar, jumlah anak, apakah ada ibu hamil. Dari situ kita bisa memandang kondisi kesehatan family secara langsung," kata dr Stevi.

Kisah Pasien Kanker nan Menolak Berobat

Dalam salah satu kunjungannya ke Kabupaten Malaka, NTT, dr Stevi menemukan kasus nan hingga sekarang tetap membekas dalam ingatannya.

Saat itu, dr Stevi diminta memeriksa seorang wanita penderita kanker tetek stadium lanjut nan hanya terbaring di rumah.

Kondisi pasien sudah sangat parah dan memerlukan penanganan rumah sakit. Namun family menolak rujukan medis lantaran mempercayai kepercayaan tertentu nan menyebut operasi justru bakal memperburuk keadaan pasien.

"Dibilang jika ibu ini pergi untuk ke rumah sakit, operasi bakal meninggal. Saya bilang, 'Bapak', lantaran saya tidak bisa marah-marah disana ya. Mereka menghormati om mereka," jelas dr Stevi.

"Itu adalah suatu tatanan sosial. 'Bapak begini, apakah masalahnya apa? Apakah masalah ekonomi?' Bukan itu. Tetapi adalah kepercayaan masyarakat dan penghormatan mereka kepada omnya," sambungnya.

Menurut Stevi, kasus semacam itu bukanlah kejadian tunggal. Ia menilai tetap banyak masyarakat nan menghadapi penyakit serius, tetapi terlambat mendapatkan penanganan medis lantaran keterbatasan informasi, aspek budaya, maupun pengaruh lingkungan sosial.

"Itu menjadi tantangan besar bagi bumi kesehatan. Persoalannya bukan hanya akomodasi alias tenaga medis, tetapi juga gimana membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengobatan dan pemeriksaan kesehatan sejak dini," ujar dr Stevi.

Bagi Stevi, perbaikan jasa kesehatan di NTT tidak cukup hanya melalui pembangunan akomodasi alias penyediaan tenaga medis.

Dibutuhkan pula info nan akurat, koordinasi lintas lembaga, serta pendekatan sosial budaya nan bisa menjangkau masyarakat hingga tingkat keluarga. (hnu/ega)