Breaking: Trump Mau "Hukum" RI Cs, 60 Negara Kena

1 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) tengah menyiapkan "hukuman" baru bagi 60 negara. Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dilaporkan tengah mengusulkan tarif baru nan bakal menargetkan banyak negara atas dugaan kegagalan "bertindak melawan kerja paksa".

Merujuk pengajuan pemerintah, sebagaimana dimuat laman AFP, tarif berkisar antara 10% hingga 12,5%. Tarif tersebut sekarang sedang melalui masa "respons publik" sebelum keputusan akhir dibuat.

Langkah ini dilakukan beberapa bulan setelah Washington meluncurkan penyelidikan terhadap mitra dagangnya termasuk China, Uni Eropa, (UE) dan Jepang. Penyelidikan tersebut mengulik apakah mitra-mitra jual beli itu mengambil tindakan terhadap impor peralatan nan dibuat dengan kerja paksa, dan apakah perihal ini berakibat pada perdagangan AS.

Meski belum diketahui jelas negara-negara nan dikenakan sanksi, pada Selasa USTR telah mengatakan bahwa 54 negara "gagal menerapkan dan secara efektif menegakkan larangan impor pekerja paksa". China, Vietnam, Taiwan, dan Inggris termasuk di dalamnya.

Ada pula deretan negara nan dianggap "tidak secara efektif menerapkan larangan tersebut". Indonesia masuk di dalamnya, berbareng Kanada, Ekuador, UE, Meksiko dan Pakistan.

"Kegagalan mitra jual beli terpenting kami dalam mengatasi impor peralatan nan dibuat dengan kerja paksa tidak dapat diterima," kata pejabat perdagangan USTR, Jamieson Greer, dalam sebuah pernyataan.

"Hal ini menciptakan dinamika di mana pekerja Amerika dipaksa untuk bersaing secara dunia di lapangan nan tidak setara," tambahnya.

Namun tarif nan diusulkan disertai dengan beragam pengecualian seperti daging sapi, kopi, buah-buahan tertentu, dan kacang-kacangan. Barang-barang dari Kanada dan Meksiko nan mematuhi pakta perdagangan bebas Amerika Utara juga bakal dikecualikan, begitu pula tekstil dan busana jadi tertentu.

Warga AS sendiri diundang untuk memberikan komentar tertulis pada tanggal 6 Juli. Setelahnya USTR bakal mengadakan dengar pendapat.

Tarif impor adalah kebijakan unggulan Presiden Donald Trump untuk ekonomi dan perdagangan AS sejak menjabat di periode ke-2 ini. Namun Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan sejumlah tarif nan dikenakan Trump pada bulan Februari.

Para pejabat Trump kemudian meluncurkan penyelidikan perdagangan baru sebagai langkah menuju penerapan tarif nan lebih tahan lama. Selain penyelidikan terhadap kerja paksa, utusan perdagangan AS juga memulai penyelidikan terhadap kelebihan kapabilitas industri.

(sef/sef)

Add