Zulhas Cerita Diperintah Presiden Prabowo Urus Masalah Sampah

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan dirinya mendapatkan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus masalah sampah di Indonesia. Menurutnya, perintah tersebut sebagai upaya untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju.

Berdasarkan info Kementerian Lingkungan Hidup dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Indonesia menghasilkan sampah sekitar 25 hingga 71 juta ton pada 2025. Adapun kebanyakan sampah diproduksi dari sisa makanan nan menyumbang di nomor 40-45% dan disusul oleh sampah plastik sebesar 20%.

"Karena Presiden perintah, gimana Indonesia maju jika sampah saja tidak bisa diatasi. Kalau sampah saja kita tidak bisa urus, gimana kita mengurus nan lebih besar. Itu perintah Pak Presiden. Berapa lama? Saya mengatakan 60-70 persen, 2 tahun selesai," kata Zulhas.

Apalagi, saat ini masalah sampah, khususnya di sejumlah daerah, sudah masuk kategori darurat. Di mana terdapat gunung-gunung sampah nan tingginya tembus 60 meter. Kementerian Lingkungan Hidup juga menyebut saat ini tetap ada 75% alias 108.652 ton per day (tpd) nan belum dikelola secara maksimal.

"PSEL nan ada di Kota Bekasi. Pertama dulu di Bali, Jawa Barat, di Bandung. Terus di sini, berfaedah sudah tiga. nan bakal diresmikan, insyaallah, bulan Oktober di Sumatera Selatan. Target kita tadi, Danantara Mas Pandu mengatakan mudah-mudahan 2027-2028 itu bisa selesaikan," kata Zulhas.

"Pengelolaan sampah menjadi daya listrik ini. Nah, tapi itu semua baru nan darurat ini. Seperti Bantar Gebang ini, Kota Bekasi ini darurat. Di Tangerang itu juga darurat, Bali juga darurat. Tumpukannya sudah sampai 60 meter tingginya," sambungnya.

Terkait PSEL, Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Patria Sjahrir mengatakan kehadiran PSEL Bekasi bakal memanfaatkan 500 ribu ton sampah per tahun. Serta bisa mengurangi emisi karbon sebesar 640.000 ton dan menyuplai kebutuhan daya bersih bagi 55.000 rumah di Kota Bekasi.

"Dan inisiatif nan berbobot Rp3 triliun ini dari sisi investasi diperkirakan menciptakan 1.000 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 90%," tutup Pandu.

(akd/ega)