Zohran Mamdani Tawarkan Tim Keuangan Bantu Jakarta Terbitkan Obligasi

Jakarta, CNN Indonesia --

Wali Kota New York Zohran Mamdani menyatakan siap mengirimkan tim keuangannya untuk bantu DKI Jakarta terbitkan obligasi daerah alias Jakarta Municipal Bond.

Hal ini dia sampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Civic Hall, New York, Minggu (20/9).

Mamdani ungkap bahwa dia antusias dan mendukung rencana Jakarta dalam menerbitkan obligasi daerah.

"New York juga telah menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, termasuk pengolahan limbah dan beragam akomodasi publik," ujar Mamdani.

Berpengalaman menerbitkan obligasi daerah, Mamdani pun menawarkan kesempatan bagi pemerintah DKI Jakarta belajar dari tim finansial New York.

"Kami siap mengirimkan tim finansial untuk berbagi pengalaman dengan Pemprov DKI Jakarta mengenai persiapan dan proses publikasi obligasi daerah," ungkapnya.

Sebelumnya, Pramono umumkan rencana publikasi obligasi wilayah senilai Rp3.5 triliun.

Penerbitan obligasi ini, sebutnya, dilakukan untuk mendukung pembangunan ibu kota di tengah tekanan fiskal usai pemerintah pusat memotong Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta.

"Dengan dipotong Rp15 triliun, tentunya ada tekanan daripada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap perihal ini? Saya sekarang ini, tahun ini, pertama kali menerbitkan, dan mungkin baru pertama kali ada di republik ini nan namanya obligasi daerah," ungkap Pramono, Selasa (30/6).

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo juga menjelaskan publikasi obligasi direncanakan untuk mempercepat pembangunan tanpa usik keberlanjutan fiskal.

"Jakarta tidak memerlukan obligasi lantaran kekurangan uang. Jakarta memerlukan obligasi lantaran kudu mengelola neracanya secara lebih cerdas," tulis Prastowo, Sabtu (25/7).

Kini, Pemprov DKI Jakarta tetap menunggu persetujuan pemerintah pusat mengenai publikasi obligasi.

"Kami sedang bersiap untuk menerbitkan Jakarta Municipal Bond, nan kami sebut obligasi daerah. Saya berambisi kami bisa mendapatkan izin dari pemerintah pusat," ujar Pramono, Jumat (28/8).

(mou/isn)