Fraksi PDIP di DPR Terima Aduan Terkait Kasus Kerusakan Lingkungan

Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi PDIP di DPR menerima kejuaraan dari sejumlah organisasi, seperti Walhi dan perwakilan golongan masyarakat soal sejumlah kasus kerusakan lingkungan di beberapa daerah, Senin (21/9).

Perwakilan golongan datang dari sejumlah wilayah mulai Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Aceh.

"Ada pesisir, nelayan, petani, ya, ada juga kaum, di masyarakat di kota nan digusur di Jakarta. mungkin ini pas waktunya lantaran mungkin di Jakarta ada Pak Pramono kelak bisa langsung direct," kata pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas Walhi, Dana Prima Tarigan di kompleks parlemen.

Kholid, perwakilan Front Kebangkitan Petani Nelayan di Banten Utara misalnya, mengadukan persoalan bentrok lahan di wilayahnya akibat proyek strategis nasional (PSN) PIK 2. Menurut Kholid, status PSN menyebabkan penduduk kesulitan mempertahankan lahan mereka.

Dia pun mendorong DPR mangkaji ulang tata ruang di Banten. Sebab, perubahan tersebut dinilai tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

"Tanah-tanah kami digusur, dirampas, dengan angka-angkanya nan tidak ridho sama ridho. Mau nggak mau, dijual nggak dijual, kita urug. kita beli dengan nilai nan semena-mena," kata dia.

Kemudian Hatta, penduduk Indramayu, nan mengadukan akibat PSN terhadap 2 ribu KK dan lahan milik warga. Padahal, ribuan penduduk mulai Bekasi, Karawang, Subang hingga Indramayu banyak berjuntai ke area pesisir.

"Sedangkan kami bukan fakir miskin, bukan anak yatim, dan bukan korban musibah alam. Di sana kami punya garapan nan selama ini sudah berpuluh-puluh tahun, apalagi 50 tahun lebih," kata Hatta.

Sementara, penduduk Marunda, Jakarta Utara, Jan Torpa Saribu, mengadukan penggusuran nan dialami penduduk Marunda Kepu. Dia meminta DPR RI ikut memberi perhatian terhadap persoalan nan telah dilaporkan ke sejumlah lembaga tersebut.

"Udah ke Komnas HAM, udah ke LBHI, udah ke DPRD, melaporkan masalah eh, penggusuran mafia tanah di Marunda Kepu," kata Jan.

Sekretaris Fraksi PDIP, Dolfie OFP memastikan sejumlah aspirasi tersebut bakal dibawa dalam rapat-rapat di Komisi. Kata Dolfie, pihaknya bakal meminta pemerintah menuntaskan sejumlah persoalan penduduk di wilayah mereka.

"Nah, itu kan kita kelak lihat dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan itu sampai sejauh mana keberpihakan pemerintah. Ya rekomendasinya paling maksimal perintah kepada pemerintah untuk mengatasi perihal ini di dalam konklusi rapat kerja dengan mitra-mitra di komisi," ujar Dolfie.

(thr/fra)