Wawancara Khusus Menteri Abdul Mu'ti: Saya Tidak Ingin Dihormati karena Jabatan

Liputan6.com, Jakarta - Ada nan tidak biasa dari seorang menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Di tengah kultur pejabat nan identik dengan konvoi kendaraan dinas dan protokol ketat, Abdul Mu'ti memilih naik MRT. Bukan sekali, bukan untuk pencitraan, dan bukan pula lantaran tidak ada pilihan lain. Profesor sekaligus Sekretaris Umum Muhammadiyah itu memang sudah terbiasa begitu sejak sebelum dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kesederhanaan itu bukan sekadar style hidup, melainkan filosofi nan dia pegang dengan sadar. Ia mengutip pepatah Jawa: ajining raga ana ing busana, ajining diri ana ing lathi, bahwa seseorang dihormati bukan lantaran jabatan, melainkan lantaran perilaku dan tutur katanya.

Ketika berjamu ke daerah, dia menginap di balai alias UPT kementerian, bukan di hotel. Kalau terpaksa di hotel, bukan bintang lima, bukan suite. Pernah suatu malam dia menginap di hotel praktik SMK Negeri, dan dia menikmatinya dengan tulus sembari sekalian mengawasi langsung gimana siswa bidang perhotelan berlatih.

Di dalam MRT itulah lahir kisah nan sekarang sering dia ceritakan dengan tawa. Seorang penumpang duduk di sebelahnya, menatap ragu-ragu, lampau diam-diam membuka Google, mengetik nama "Abdul Mu'ti", membandingkan foto hasil pencarian dengan wajah orang di sampingnya, dan baru setelah percaya dia menyapa: "Pak Mu'ti mau ke mana?" Bagi sang penumpang, seorang Sekretaris Umum Muhammadiyah, apalagi seorang menteri, semestinya tidak naik MRT. Fakta bahwa dia ada di sana terasa mustahil sehingga perlu diverifikasi terlebih dulu lewat mesin pencari.

Mu'ti tertawa mengisahkan momen itu. Tapi di kembali tawa itu ada kesadaran nan serius: kedudukan adalah amanah nan tak tahu kapan berakhir, dan kemewahan nan menempel pada kedudukan bakal membikin seseorang "kaget" ketika kedudukan itu pergi. Ia tidak mau kaget.

Ia mau tetap menjadi dirinya, guru, akademisi, dan sekarang menteri, nan menjalani hidup dengan prinsip sederhana: banyak kurang, sedikit cukup. 

Dalam perbincangan panjang berbareng Pemimpin Redaksi Liputan6.com Titis Widyatmoko berikut ini, dia berbagi banyak hal: tentang kualitas guru, pemerataan pendidikan, deep learning, hingga filosofi hidup nan dia bawa ke dalam birokrasi.

Hampir dua tahun Pak Menteri menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Realita pendidikan apa nan selama ini menurut pandangan Pak Menteri cukup mengejutkan? Karena Pak Menteri ini sudah cukup lama sebagai akademisi, sebagai dosen, jadi memang tahu betul bumi pendidikan di Indonesia.

Problem nan kita hadapi sekarang adalah kualitas nan belum sebagaimana diharapkan. Masyarakat mempunyai kriteria berbeda-beda mengenai kualitas itu, ada nan memandang dari sisi capaian akademik. Misalnya dengan memandang skor PISA, ada nan memandang dari karakter, ada nan memandang dari serapan di bumi kerja, ada juga nan memandang dari sisi pemerataan dan beragam aspek lain nan semuanya menjadi bagian aspirasi masyarakat dan bagian realitas nan secara berjenjang kudu kita selesaikan bersama.

Pak Menteri pernah ada satu tulisan di The Economist, tulisan lama nan kira-kira judulnya seperti ini, “Why Vietnam School Is So Good?” Jadi kenapa sekolah di Vietnam itu cukup bagus? Di situ dijelaskan salah satu transformasi pendidikan di Vietnam itu kenapa bagus, ranking PISA juga bisa mengalahkan negara-negara maju adalah memperbaiki kualitas guru. Jadi memang tidak ada kualitas pendidikan nan bisa melampaui kualitas gurunya. Bagaimana Pak Menteri memandang situasi alias kondisi pembimbing dan langkah-langkah apa nan Pak Menteri siapkan untuk transformasi?

Saya setuju 100% dengan pentingnya pembimbing dalam menentukan kualitas pendidikan. Dan itu nan sering juga saya sampaikan, pembimbing itu tidak bisa digantikan posisinya oleh teknologi. Guru itu sebagai agent of learning dan agent of civilization.

Sebagai pemasok belajar dan pemasok peradaban, sebenarnya lebih luas dari sekadar memandang keberhasilan pendidikan hanya dari sisi capaian akademik. Tapi pada membangun peradaban dan itu juga petunjuk undang-undang. Pendidikan tujuannya membentuk karakter dan budaya serta peradaban bangsa. Guru adalah figur sentral nan menentukan keberhasilan pendidikan. Karena itu dua tahun berturut-turut tema hari pembimbing tidak kami ubah, ialah Guru dahsyat Indonesia Kuat.  

Ada tiga nan menjadi prioritas kami. Pertama pemenuhan kualifikasi guru. Sekarang tetap ada ratusan ribu pembimbing nan belum D4 alias S1. Padahal amanah undang-undang pembimbing dan pengajar itu pembimbing sekurang-kurangnya D4 alias S1. Dan itu sudah berpuluh tahun ditetapkan.

Yang kedua kompetensi guru. Periode Pak Nuh (Mendikbud Muhammad Nuh) dilakukan uji kompetensi guru. nan rupanya memang skornya kompetensi pembimbing kita ini belum sebagaimana diharapkan. Ketiga kesejahteraan guru. Soal ini paling banyak diungkap di publik. Maka saya sering menyebut sebagiannya didramatisasi sedemikian rupa dan kita tidak menutup mata. Kenapa ini menjadi masalah nan sangat serius dan saya menyebut masalahnya itu heuristik, ketika solusi kita berikan, solusi itu merupakan masalah baru nan kudu kita selesaikan.

Ungkapan lain menyebut masalah pembimbing ini berketiak ular. Tapi saya mau pakai bahasa lebih soft, heuristik. Kadang-kadang ini tidak bisa kita anggap sebagai masalah sederhana.

Saya sering mengatakan kepada teman-teman di kementerian. Masalah pembimbing adalah masalah nan paling flammable, paling mudah menyala. Paling mudah tersulut, paling mudah menimbulkan emosi masyarakat. Dan masalah pembimbing ini juga tidak bisa kita selesaikan sendiri. Karena ada akar-akar nan berasal dari pertama, sistem. Jadi sejak otonomi daerah, sejak undang-undang pemerintah wilayah pembimbing ini wewenangnya pada pemerintah wilayah nan mengangkat dan menugaskan guru. Nah kadang-kadang pengangkatan guru  selama dua dasawarsa ini, pendekatannya populis, bukan pendekatan kompetensi. Misalnya menjelang pilkada, mengangkat pembimbing nan banyak agar dapat support politik. 

Kedua kadang-kadang pengangkatan itu kurang memperhatikan keahlian anggaran daerah. Dan lantaran diangkat pemerintah wilayah maka ada problem nan juga sekarang sudah mulai mengemuka dimana satu wilayah kekurangan guru, wilayah lain kelebihan guru, sedangkan pembimbing tidak bisa diposisikan begitu saja lintas daerah.

Kadang-kadang juga ada satu sekolah kelebihan guru, sekolah lain kekurangan. Ini problem nan kita hadapi. Nah lantaran banyak pembimbing nan direkrut itu tidak melalui sistem nan seharusnya, maka akhirnya kompetensi tidak sebagaimana diharapkan.

Kita bicara sekolah mengangkat guru, minta maaf, sering kali saya sebut dengan istilah mengangkatnya itu pertimbangannya ASDP alias anak kerabat dan ponakan, kadang-kadang tidak pakai pertimbangan kompetensi. Ketika kekurangan guru, dia kenal saudaranya lulusan mana, ya angkat saja jadi guru. Ada pula lantaran kekurangan pembimbing kemudian mengangkat TU (tata usaha). nan akhirnya lantaran sekian lama kemudian jadi pembimbing beneran padahal aslinya dia sebenarnya tidak punya latar belakang guru.

Makanya sampai ada belum D4 alias S1 sampai ratusan ribu itu lantaran proses seperti ini dan berjalan sekian lama. Bahkan kemudian keadaan nan seperti ini dipolitisasi. Sehingga jika tadi saya sebut rumor flammable itu kan selalu nan mengemuka adalah guru-guru nan misalnya ya mengajarnya jauh. Kemudian kesejahteraannya rendah dan seterusnya. Tapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Ini sudah melangkah lama, tugas kami adalah gimana menyelesaikan persoalan ini.

Ada dua nan perlu di-highlight Pak Menteri, flammable dan dramatisasi. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kualitas pendidikan itu tidak bakal bisa melampaui kualitas gurunya. Jadi jika gurunya alias basic-nya kurang, susah mengangkat kualitas pendidikan. Dan juga jika obrolan di warung kopi ya, gimana orang pandai mau menjadi pembimbing jika misalnya kesejahteraannya itu tidak bisa melampaui pekerjaan lain. Apakah ada solusi gimana langkah memecahkan problem itu Pak Menteri?

Pertama begini, soal kekurangan nan berangkaian dengan kualifikasi kami memberikan danasiwa kepada guru-guru nan belum D4 alias S1 untuk dapat melanjutkan studi dengan skema RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau, dimana pengalaman mengajar mereka kita akui. Kita beri danasiwa Rp 3 juta per semester. Tahun 2025 alokasinya untuk 12.500 guru. Semua jenjang, tapi tahun 2025 kita prioritaskan untuk pembimbing taman kanak-kanak dan SD lantaran nan paling banyak belum memenuhi itu adalah pembimbing pada jenjang ini. Tahun 2026 ini kami alokasikan untuk 150.000 pembimbing agar mereka melanjutkan studi D4 alias S1 dengan skema sama, kuliah RPL danasiwa Rp 3 juta per semester.  

Kedua menyangkut kompetensi. Jadi sekarang kami membikin peraturan bahwa pembimbing tidak kudu mengajar 24 jam dalam 1 minggu tapi pemenuhan 24 jam itu bisa dipenuhi dari pembimbing belajar. Sekarang, ada kebijakan satu hari belajar guru. Dimana satu hari itu pembimbing tidak mengajar, tapi meningkatkan kompetensi belajar melalui misalnya MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) alias MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), nan narasumbernya berasal dari pembimbing nan kita latih di tingkat nasional alias dari unit pelaksana teknis kementerian di masing-masing provinsi. Dan jika dia memang kudu menghadirkan narasumber, training pembimbing ini bisa dibiayai biaya BOS.

Dana BOS itu peruntukannya bisa untuk pembimbing mengikuti pelatihan. Ini agar tidak ada alasan, mereka tidak ada biaya meningkatkan kompetensi. Cuma memang ada persoalan, tidak semua pembimbing rupanya siap meningkatkan kualitas diri. Banyak nan misalnya beralasan, saya tidak usah aja. Jadi itu masalah baru nan muncul.

Misalnya begini, kita beri kesempatan pembimbing nan sampai umur 55 tahun untuk RPL. Supaya jika RPL dia dapat piagam S1 alias D4, kemudian bisa PPG dapat sertifikasi. Banyak nan komentar, sudah lah sudah tua, kelak anak saya saja nan kuliah. Atau misalnya, banyak nan kemudian memang bermasalah dalam konteks berangkaian izin dari lembaga di mana dia bekerja. Kadang-kadang juga ada nan seperti itu, gurunya semangat, tapi yayasannya tidak mengizinkan.

Ini juga masalah lain nan memang rupanya tidak semua kebijakan nan kita maksudkan untuk peningkatan kompetensi itu di lapangan itu bisa melangkah smooth sebagaimana kita harapkan. Tadi nan saya sebut solusi, rupanya bisa menjadi masalah baru itu.

Tapi satu perihal nan bisa ditarik konklusi Pak Menteri bahwa memang pembimbing itu sebenarnya juga menjadi perhatian utama, agar pendidikan kita bisa bertransformasi?

Sangat, sangat. Bahkan sekarang kan menyangkut kesejahteraan. Jadi sekarang pembimbing kita di lapangan itu, jika saya petakan itu ada 5 kategori pembimbing menurut statusnya. Pertama itu pembimbing PNS (Pegawai Negeri Sipil). Ini nan digaji APBN. Ini nan rekrutannya melalui seleksi. Kedua pembimbing PPPK penuh waktu. Ketiga ada PPPK paruh waktu. Ini nan lagi gempar beberapa waktu nan lalu. Nah pembimbing PPPK paruh waktu ini kan pembimbing nan non ASN. Kemudian ikut seleksi PPPK tidak diterima. Nah akhirnya kemudian dia diberikan ruang baru namanya PPPK paruh waktu. 

Keempat itu pembimbing non ASN, ada 2 kategori. Guru non ASN nan sudah sertifikasi, artinya dia D4, S1, PPG, tapi statusnya itu non ASN. Jadi sebenarnya di undang-undang itu tidak dikenal honorer. nan dikenal adalah ASN dan non ASN. Nah ASN itu ada dua, PNS dan PPPK. Guru non ASN ini (ada) nan belum memenuhi ketentuan. Jadi mengajar 24 jam dan sudah sertifikasi itu kelak kita berikan tunjangan sertifikasi. (Tapi ada) Guru non ASN nan tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Kenapa tidak mendapatkan tunjangan? Pertama kualifikasinya belum memenuhi. Misalnya dia belum D4 alias S1. Kedua jam mengajarnya tidak memenuhi. Soal 24 jam mengajar itu petunjuk undang-undang, bukan kementerian.

Masyarakat kadang-kadang tidak memandang ini. Terhadap pembimbing nan seperti ini tentu kesejahteraannya berbeda. Guru nan PNS tunjangannya kita naikkan sebesar penghasilan pokok. Baik PPPK maupun nan PNS itu tunjangannya sebesar penghasilan pokok. Guru non ASN tunjangannya kita naikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta periode ini. Kemudian pembimbing nan non ASN nan tidak sertifikasi itu kita berikan insentif Rp 400.000 per bulan transfer langsung. Tapi masyarakat sering kali memandang hanya tunjangannya dan insentifnya.

Padahal sebenarnya pembimbing ini kan juga mendapatkan penghasilan dari lembaga dimana dia bekerja. Misalnya dia non ASN nan kerja di lembaga swasta. Bisa jadi dia dapat penghasilan dari lembaga dimana dia bekerja. Jadi tunjangan itu dari kami tapi gajinya itu dari masing-masing institusi. Non ASN di sekolah negeri mungkin dia dapat dari pemerintahan daerah. Karena itu, kadang-kadang, minta maaf masyarakat tidak memahami penuh pendapatan pembimbing ini. nan kami berikan itu adalah tunjangan.

Tahunya viral saja jika slip penghasilan segini gajinya kok mini gitu ya Pak?

Karena memang tidak lebih banyak dari seharusnya, mungkin lebih banyak wartawan kali ya. Tetapi kami tidak menutup mata itu. nan baru dalam kebijakan kami adalah, pertama tunjangan untuk pembimbing ASN itu sebesar penghasilan pokok. Berapa tunjangannya? Ya penghasilan pokoknya itu. Ini tidak sama. Karena jika PNS itu tentu menurut masa kerja dan golongan sehingga penghasilan pokoknya beda-beda.

Kalau nan non ASN itu selama ini sudah dapat tunjangan lampau dinaikkan. Tadinya Rp 1,5 juta sekarang Rp 2 juta per bulan. nan insentif ini dulunya itu hanya Rp 300.000 sekarang Rp 400.000. Kemarin ada nan agak menyampaikan komentar nan sinikal gitu ya. Kok hanya segitu? Ini kan insentif bukan gaji. Nah lantaran itu maka kami terus berusaha. Tapi kan tentu saja kewenangan untuk menyetujui ini bukan pada kami sepenuhnya. Kami kudu berbincang dengan Kementerian Keuangan.

Artinya Pak Menteri sebenarnya pemerintah tidak menutup mata terhadap kesejahteraan guru?

Sama sekali tidak.

Saya beranjak ke persoalan pendidikan lain nan menurut saya cukup krusial di Indonesia ini. Selain tadi pembimbing ya. Yaitu tentang pemerataan pendidikan Pak Menteri. Kalau kita lihat selama ini. Sekolah terbaik ada di Jawa. Guru-guru terbaik ada di Jawa. Nah sementara mereka jika kita memandang pelajar alias lulusan SMA (misalnya) di Papua, di NTT memperebutkan  satu bangku nan sama di perguruan tinggi dengan mereka nan di Jawa. Istilahnya jika kita pikir itu mereka sudah kalah start. Di Jawa ini gurunya sudah bagus-bagus, sekolahnya bagus-bagus. Problem pemerataan pendidikannya problem nan sangat krusial Pak Menteri. Kira-kira apa saja nan sudah dilakukan setidaknya selama Pak Menteri menjabat dua tahun ini?

Soal konsentrasi di Jawa kan tidak hanya sekolah, masyarakat juga. Ekonomi kita juga sebagian besar di Jawa. Bahkan dulu ya, minta maaf saya tidak bermaksud mengkritik, otonomi itu dulu semangatnya agar pengedaran dan kemakmuran merata di daerah-daerah sehingga tidak terjadi urbanisasi ke kota-kota besar, khususnya di Jawa.

Tapi itu pun kan sebagaimana tetap kita saksikan arus itu tetap saja. Gula-gula itu ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di kota-kota besar itu. Tapi saya tidak mau masuk ke wilayah itu meskipun ini problem serius. Sehingga saya selain akademisi, lama di kementerian. Saya dua periode di badan akreditasi. Saya juga memandang mutu pendidikan dari sisi akreditasinya. Saya dua tahun di badan standar. Jadi saya agak tahu peta sebelum menjadi menteri itu.

Problem kita memang soal kesenjangan. Nah kesenjangan itu ada tiga. Pertama kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain, khususnya Jawa dengan luar Jawa. Lebih unik lagi Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Itu nan memang bisa kita lihat dari hasil akreditasinya selama saya menjadi Ketua BAN (Badan Akreditasi Nasional), datanya sebenarnya juga tidak jauh-jauh bergeser.

Kedua itu kesenjangan antara negeri dengan swasta. Walaupun untuk swasta ini ada swasta nan elit, nan bayarnya mahal ada swasta nan alit. Swasta nan krusial muridnya mau sekolah gitu kan.

Ketiga itu adalah kesenjangan antar sekolah dalam satu wilayah sebagai ekses otonomi. Sekarang ada kejadian menarik ya. Saya tetap menyebut kejadian walaupun sudah jadi realitas sebenarnya.

Sekarang banyak SD nan tutup lantaran banyak masyarakat nan mementingkan mutu. Tidak masalah bayar mahal tetapi anak diurus dengan benar. Sebagian juga lantaran aspek misalnya geografi. Saya temukan setelah keliling Indonesia, nan ini mengejutkan dalam makna pembacaan saya belum sampai ke situ.

Bayangkan saya suatu saat ke kota Makassar. Saya ngobrol dengan wali kota Makassar, gambaran saya kota Makassar itu ya kota. Ternyata di kota Makassar itu ada pulau-pulau terpencil nan penduduknya hanya berapa ribu orang dan masyarakatnya tidak bisa setiap saat keluar pulau itu. Tapi masuk wilayah kota Makassar. Itu mengejutkan saya. 

Bayangkan juga Jakarta, mungkin Sudirman, Thamrin gitu. Orang lupa bahwa ada Kepulauan Seribu nan itu Jakarta juga. Jadi ini nan seringkali memandang kesenjangan tidak hanya antar area dan negeri tetapi antar satu wilayah pun berhimpitan. Nah ini problem kita. Karena itu prioritas kami gimana agar pemerataan ini berjenjang mulai bisa kita lakukan.

Tiga nan kami lakukan. Pertama revitalisasi nan menjadi program Presiden itu kami prioritaskan untuk pertama wilayah nan terdampak bencana. Kedua wilayah 3T. Ketiga sekolah nan rusak berat. Itu sekarang kami prioritaskan. 

Kedua itu pengedaran guru. Kami sudah menerbitkan patokan bahwa pembimbing ASN baik dia PNS maupun PPPK itu dapat ditugaskan di sekolah lain apalagi barangkali ditugaskan di sekolah swasta. Sudah kami terbitkan aturannya. Itu langkah negara membantu lantaran swasta dan negeri itu kan sama-sama mencerahkan kehidupan bangsa.

Kami beranggapan bahwa swasta itu bukan pesaing negeri. Swasta itu mitranya negeri. Karena undang-undang menjamin begitu. Undang-Undang  menyebut masyarakat berkuasa berperan-serta dalam pendidikan. Bahkan ada ayat nan menyebut di dalam undang-undang itu masyarakat juga wajib membiayai pendidikan. 

Karena itu kami berupaya untuk mulai melakukan pemihakan ini. Ketiga melakukan upaya untuk pemerataan belajar melalui beragam model pendidikan. Jadi selama ini masyarakat memahami pendidikan itu hanya sekolah. Schooling saja. Nah kami beranggapan pendidikan itu selain schooling itu nan krusial adalah learning. 

Sekarang kami membikin kebijakan di daerah-daerah nan tidak bisa dijangkau itu lantaran argumen geografis, argumen ekonomi, sebagian itu adalah dengan sekolah satu atap. Di tempat itu bisa berdiri SD, SMP di satu tempat. Kita juga perkuat PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk memberikan mereka pelatihan-pelatihan.

Kemudian di PKBM juga bisa diselenggarakan program kesetaraan. Banyak nan tidak sekolah ini tidak selalu lantaran argumen ekonomi. Sebagian lantaran argumen profesi. Misalnya atlet timnas. Saya sudah ketemu sama Menpora. Atlet timnas day to day waktunya lenyap untuk latihan. Ya nggak mungkin masuk sekolah formal. Tapi kudu kita beri kesempatan belajar.

Kemudian pembelajaran jarak jauh, distance learning. Pembelajaran jarak jauh ini kami lakukan berbasis organisasi dengan sarana nan kami usahakan. Pertama untuk wilayah nan belum ada internetnya, kami bantu Starlink. Kemudian nan belum ada listriknya, kami bantu berbareng dengan PLN dengan listrik tenaga surya.

Kemudian kami sediakan guru-guru nan mengajar di situ, volunteer, kelak kita bayar. Karena banyak masyarakat nan mencoba misalnya di wilayah itu dikirim pembimbing dari luar daerah. Ternyata begitu program berhenti, mereka kembali. Ada problem sustainability. Tapi jika kelak diangkat pemuda setempat, kita berikan training pedagoginya, kemudian materinya bisa dia unduh. Maka dia bisa mengajar organisasi di situ. Ini nan sudah kami lakukan dan kita tingkatkan sehingga masalah ini bisa diselesaikan secara bertahap.

Pak Menteri, tadi dari problem guru, pemerataan, saya memandang kok memang kudu kementerian ini kudu banyak bermusyawarah dengan lembaga lain, dengan lembaga lain, dengan pemerintah daerah. Nah ini seni negosiasinya gimana Pak?

Sekarang setelah persoalan semakin kompleks, kami memang memandang pemerintah wilayah tidak bisa bekerja sendiri dan tidak bisa kita salahkan. Tidak ada argumen untuk kita kembali ke masa lalu. Kita kudu memandang masa depan dengan beragam tantangan nan ada. Setiap kali saya turun ke daerah, saya sempatkan bicara dengan gubernur, saya sempatkan bicara dengan bupati, wali kota untuk memandang masalah secara perincian on the ground.

Kami membujuk masyarakat dari beragam pihak, swasta, dalam dan luar negeri untuk berkolaborasi dengan kami. Misalnya untuk training pembelajaran mendalam, deep learning, sebagai program prioritas saya itu untuk memperbaiki kualitas tidak hanya dari hilirnya, tapi dari hulunya. Itu kami memperkuat dan memperluas kerjasama dengan penemuan Australia.

Sudah banyak bekerjasama dengan kami untuk literasi dan numerasi, tapi sekarang kami minta mereka membantu untuk training gurunya. Pelatihan deep learning, training STEM, dan training ke-BK-an. Kemudian, kami juga sudah menjalin nota kesepahaman dengan McGill University, Kanada, untuk jangka panjang juga untuk membantu pelatihan-pelatihan pembimbing ini. Di dalam negeri ada banyak nan membantu kami dari perusahaan-perusahaan nan selama ini sudah bekerjasama nan memang mereka tentu punya pola sendiri. Misalnya dia memilih piloting di beberapa kabupaten. Tidak apa-apa, tapi kan tidak berfaedah tidak ada gunanya.

Kadang problemnya, masyarakat ini kurang sabar memandang hasil. Karena apa? Membangun pendidikan, membangun sumber daya manusia itu tidak seperti memperbaiki meja. nan hasilnya bisa langsung terlihat beberapa hari. Mengajari anak membaca, menulis, berhitung, itu prosesnya panjang. Tapi perlahan-lahan kita coba benahi, kita terus move forward, melangkah ke depan, berbasis komitmen nan sering saya sebut dengan 3M itu, mindset maju, mental nan kuat, dan misi nan lurus, untuk memperbaiki. Insya Allah semuanya bisa kita selesaikan secara bertahap.

Pak Menteri, jika kita lihat bicara pendidikan di Indonesia ya, itu kan budaya murid, budaya siswa, itu kan tetap menghafal ya Pak. Nah, bukan critical thinking, problem solving, sementara tuntutan kemajuan itu menghendaki critical thinking, problem solving. Tadi Pak Menteri menyinggung tentang deep learning. Apakah itu adalah bagian dari solusi masalah itu, Pak?

Jadi deep learning ini sebenarnya sebagai sebuah sebagai sebuah strategi pembelajaran tidak baru. Saya mulai mengenal deep learning ketika saya S2 di Australia. Saya mengambil mata kuliah nan rupanya mulai dibicarakan deep learning, kepintaran artificial, itu sudah dibahas dan itu tahun 95.

Ternyata di referensi nan saya baca, deep learning ini sudah diterapkan di negara-negara maju, terutama negara Skandinavia, Amerika, Australia, apalagi di China itu sejak pertengahan tahun 70-an. Jadi kita sudah tertinggal berpuluh tahun dengan negara itu. Makanya kemarin ketika saya mewakili pemerintah Indonesia di Nordic Night, seremoni negara-negara Nordic itu, itu saat cerita deep learning, wah dia langsung menyambut baik. Banyak masyarakat berkiblat ke Finlandia. Dia menerapkan deep learning itu dari tahun itu. Nah kita baru sekarang, lantaran apa tadi? Hafalan itu. Kenapa ini menjadi masalah? Karena mindset masyarakat itu tentang belajar itu tetap kuantitatif.

Angka ya, semua diukur dengan nomor ya Pak?

Dan lantaran kuantitatif, ada nan ditanya, dimana Ibu Kota Jawa Barat? 3 X 3 berapa? Itu kan jawabannya dihafal. Sehingga ketika belajar matematika itu menghafalkan rumus dulu, bukan logikanya dulu. Nah ini nan coba kami ubah. Jadi misalnya begini, 3 X 3 itu kan ditanya berapa? Di banyak negara maju itu, dengan deep learning itu, Anda punya tiga buah mangga, saya punya tiga mangga, dia punya tiga buah mangga. Berapa jumlah mangga? Sesungguhnya, 3 X 3 itu adalah tiga ditambah tiga, ditambah tiga. Nah anak-anak itu nggak diajari begitu. 

Ada candaan begini, ada seorang ibu nanya anaknya habis tes, anak gimana ulangannya? Alhamdulillah bu, bagus. 

Aku hanya ada satu nan ragu-ragu. Kata si Anak. Apa? Tadi itu pertanyaan ibu kota Jawa Barat.

Kamu jawab mana? Anak itu jawab Surabaya . Oh salah nak.

Salah. Ibu kota Jawa Barat itu Bandung. Akhirnya sang anak berdoa, ya Allah pindahkanlah ibu kota Jawa Barat.

Itu joke-nya begitu. Nah jika pendidikan kita tetap seperti itu ya, nggak bisa. Makanya sekarang saya sering contohkan begini, anak-anak kita juga tidak diajari membaca peta.

Dulu jika di kelas kita itu ada bola dunia.

Nggak sekadar itu. Misalnya begini, saya kan sering contohkan ini dengan movie animasi Dora Explorer itu. Itu kan waktu anak-anak saya tetap SD saya suka dampingi mereka. Dia setiap kali mau pergi itu mesti lihat peta. Mau pergi ke rumah nenek. Oh dimana rumah nenek? Dia buka peta. Setelah dia buka peta, dia ikuti peta itu. Oh rumah nenek kesini dia ikuti. Begitu dia kemudian sudah ketemu ada sungai. Wah kudu menyeberang sungai. Ini problem solving kan. Dia cari problem solving, oh ada sungai.

Begitu ada sungai, gimana saya bisa melewati sungai itu? Ini problem solving. Kemudian, oh saya bisa berenang. Solusinya dia mau coba berenang. Kemudian ketika dia coba berenang, dia memandang ada buaya, ya. Masalah lagi kan itu. Problem solving lagi kan itu. 

Maksud saya, pendidikan kita ini memang belum sampai ke situ. Makanya sekarang kita mulai dengan pembelajaran mendalam itu, tiga ful itu nan saya sering sebut. Mindful, Meaningful, dan Joyful. Pembelajaran mindful itu pembelajaran nan menstimulasi agar anak ini terlibat dalam proses belajar untuk saya sering menyebut dengan istilah engage.

Jadi dia terlibat, terus gurunya melibatkan diri.

Anak-anak senang lantaran dilibatkan dalam pembelajaran. Guru tampil sebagai fasilitator, tetapi penyedia bukan berfaedah hanya menyuruh siswa bekerja. Guru kudu mendampingi, menstimulasi, mengusulkan pertanyaan, memotivasi, dan memancing siswa berpikir. Sekarang akomodasi sudah lebih baik, misalnya ada IFP (interactive flat panel) dari Presiden. Saya memandang sebagian pembimbing sudah menerapkan deep learning, sebagian lagi tetap dalam tahap awal.

Contohnya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya masuk ke kelas kimia nan membahas korosi. Guru tidak hanya menjelaskan reaksi kimia besi dan air, tetapi juga menampilkan gambar jembatan karatan di IFP. Artinya, pelajaran sudah mulai dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga lebih bermakna.

Namun ada dua perihal nan menurut saya belum muncul, ialah pendidikan nilai dan karakter. Saya bertanya kepada murid, “Kalau jembatan berkarat, apa akibatnya?” Mereka menjawab jembatan bisa rusak alias putus, anggaran bertambah, dan aktivitas ekonomi terganggu.

Lalu saya tanya, “Bagaimana mencegah jembatan berkarat?” Murid mulai menerapkan teori nan dipelajari, misalnya dengan mengecat besi agar tidak bereaksi dengan air. Di situ mereka tidak hanya memahami reaksi kimia, tetapi juga memandang kaitannya dengan bagian lain dan masalah di lingkungan sekitar.

Kalau pendekatan seperti ini terus dilakukan, siswa tidak sekadar menghafal bahwa besi bereaksi dengan air menjadi korosi, tetapi juga memahami akibat dan solusinya dalam kehidupan nyata.

Problem solving bakal muncul dan mengena?

Itu nan coba kami tanamkan lewat deep learning. Sehingga dia tahu oh nan saya pelajari ini rupanya ada gunanya di sini. Ada tanggung jawabnya agar tidak terjadi korosi, agar jembatan tidak roboh. Nah nan begini ini nan kita sorong dalam banyak aspek.

Tadi sekilas saya di luar menemukan kitab lawakyang dikarang oleh Pak Menteri. Jadi memang Pak Menteri ini sangat suka dengan lawakdan bercanda. Pak Menteri menyebut tentang pendidikan karakter. Nah ini juga problem Pak. Pertama bullying tetap muncul. Kadang jika kita di Jogja juga Pak, itu kan rame juga namanya klitih. Itu kan anak-anak sekolah Pak. Nah ini memang ada sesuatu nan bermasalah Pak memang sepertinya dalam pendidikan karakter. Kok bisa anak sekolah itu sampai menghabisi nyawa sejawatnya gitu lho. Nah soal pendidikan karakter ini Pak Menteri apa saja nan sudah dilakukan dan rencana seperti apa nan memang diharapkan Pak?

Jadi nan sampaikan tadi betul itu masalah kita, dan lantaran itu kami sekarang punya 5 kebijakan untuk penguatan karakter. nan pertama tadi, semua mata pelajaran itu kudu ada muatan pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Itu kudu ada. Jadi tidak boleh hanya berakhir pada aspek pengetahuan. Nilainya kudu ada. 

Yang kedua semua pembimbing itu sekarang kudu menjadi pembimbing wali. Tidak hanya pembimbing BK saja. Jadi semua pembimbing kudu menjadi pembimbing wali dan ini tidak menambah beban pembimbing lantaran itu menjadi bagian dari pemenuhan nan 24 jam menurut undang-undang itu.

Selama ini ada pandangan bahwa penanganan masalah karakter itu hanya tugas dari pembimbing BK alias pembimbing agama. Guru nan lain merasa tidak tanggung jawab. Padahal tidak boleh begitu. Undang-undang ini juga mengatakan bahwa itu adalah tugas semua guru. Nah, nan ketiga itu kami sekarang membangun ekosistem dengan menerbitkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang sekolah nan kondusif dan nyaman.

Sekolah nan kondusif dan nyaman itu melibatkan sesama siswa dan nan agak kami perkuat adalah membentuk pokja-pokja. Dulu kan satgas namanya. Sekarang kita tukar dengan pokja. Kita buat golongan kerja itu melibatkan murid, orang tua. Kemudian pendekatan kita itu humanis, preventif, participatif.

Bukan kuratif. Karena itu, maka dengan kebijakan ini kami melibatkan semua pihak dan memperkuat saya sebut dengan ekosistem pendidikan empat catur pusat pendidikan. Empat catur pusat pendidikan itu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

Kita (industri media) juga punya tugas?

Harus dong. Empat ini kita perkuat. Nah kemudian nan berikutnya kita membikin kebijakan namanya 7 kebiasaan terdiri atas bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, doyan belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.

Di sini kelak mulai dibangun ekosistem. Anak-anak itu bangun pukul berapa di rumah. Divideokan oleh orang tuanya kelak gurunya itu merekam. Jadi akhirnya ada komunikasi. Anaknya di sekolah seperti apa, orang tuanya tahu nan dikerjakan apa. Jadi kita perbagi komunikasi antara orang tua dengan guru.

Kemudian nan kelima itu kita perkuat dengan memberikan perlindungan guru. Perlindungan pembimbing itu dalam bentuk, kami sudah memulai dari nota kesepahaman dengan Pak Kapolri, mengenai perlindungan pembimbing itu pertama, jika ada masalah-masalah nan terjadi di sekolah, maka diselesaikan di sekolah itu. Kalau ada masalah-masalah kekerasan di sekolah nan non-kriminal, diselesaikan dengan restoratif justice.

Itu nan kita coba lakukan sekarang. Nah lantaran itu jika tadi ada masalah-masalah di luar, rupanya sekarang ada pengaruh. Nah ini nan coba kita lakukan bersama-sama dan ini terus kita usahakan untuk bisa kita perkuat, termasuk misalnya MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah), itu kan kami tambah dengan muatan-muatan nan sifatnya penyuluhan-penyuluhan mengenai ancaman penyalahgunaan narkoba, ancaman gambling online, ancaman kekerasan dan sebagainya, kita coba lakukan itu dengan pendekatan nan lebih partisipatif dan humanis.

Kemudian upacara, ini ada nan baru. Sekarang setiap Senin dan hari besar itu kudu ada upacara. Dan upacara hari Senin itu ada satu nan baru, dibaca Ikrar Pelajar Indonesia. Isinya apa itu Pak? Isinya itu lima, dulu itu pesan Pak Presiden waktu beliau meluncurkan digitalisasi itu. Pertama, beragama bertakwa kepada Tuhan nan Mahesa. nan kedua, mencintai dan menghormati orang tua dan guru. nan ketiga, itu belajar dengan baik. nan keempat, itu rukun dengan teman. Nah, nan kelima, itu mencintai tanah air Indonesia.

Religi, respek, nasionalisme, ada di situ ya?

Ada di situ semuanya. Kemudian, untuk ini kita ciptakan lagu. Ada lagu rukun sama teman. Itu sekarang saya lihat di Youtube itu penontonnya sudah lebih dari 4 juta itu. 

Pak Menteri, tak terasa kita sudah berbincang cukup lama. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan nan lebih sifatnya santuy dan Pak Menteri bisa menjawab dengan ringkas alias singkat. Kementerian ini sekarang sedang ramai jadi bahan perbincangan. Terutama lantaran kasus norma ya. Nah, apa pesan nan disampaikan oleh Pak Menteri terhadap stakeholder kementerian ini? Pesan-pesan krusial nan selalu Pak Menteri sampaikan kepada teman-teman di kementerian ini?

Kami membangun budaya namanya Ramah Santun. Ramah itu akronim dari Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif dan Harmonis. Nah, kami tekankan ini, akuntabilitas ini penting.

Yang kedua Santun itu akronim dari Setia, setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, setia pada pemimpin dan juga setia pada korps, lembaga di mana bekerja dan patuhi semua norma nan berlaku. Itu ada di sini, setia ini. nan kedua itu Amanah. Bahwa bekerja ini adalah bagian dari kita beribadah. Bekerja ini bagian dari kita membangun tidak hanya aktualisasi, tapi juga legacy. 

Kemudian, Negarawan. Jadilah negarawan nan senantiasa mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian, U-nya itu Unggul. Jadilah insan pendidikan nan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas diri. Unggul itu tidak kudu selalu di atas. nan krusial above average. Di atas rata-rata saja lah gitu. Jangan jadi orang nan hanya sama. Apalagi di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata itu namanya enggal.

Nah, kemudian N-nya itu Ngemong. Jadi, kita berupaya untuk menerapkan nilai nan diajarkan Ki Hajar Dewantara. Asah, Asih, dan Asuh. Kalau ada kawan nan mau melakukan salah, jangan dibiarkan. Mari kita tegur, mari kita ingatkan. Kalau ada nan mau melakukan keliru, kita ingatkan. Kalau ada nan salahnya lantaran tidak mampu, lantaran kurang, maka kita bantu dengan memberikan pengetahuan.

Tapi jika lantaran dia sengaja, ya kita ingatkan dengan beragam macam cara.

Pak Menteri, saya alias kita wartawan itu banyak mendengar cerita tentang Pak Menteri. Salah satunya, ketika Pak Menteri ini berjamu ke daerah, nggak pernah nginep di hotel. Nginepnya di balai. Kemudian Pak Menteri juga tetap tinggal di kediaman pribadi. Atau jarang memakai rumah dinas. Mobil juga nan sederhana saja lah. Nggak perlu nan mewah-mewah. Nah sebenernya pesan nan mau disampaikan Pak Menteri dari laku seperti itu apa Pak? Atau lantaran memang Pak Menteri ini di Muhammadiyah teladannya banyak sekali nih. Pak AR (Fakhrudin) seperti itu misalnya, sederhana.

Saya itu pakai filosofi begini Hidup itu kan singkat. Seberapapun nan kita miliki itu ya nggak ada batasnya. Jadi ada ungkapan begini, banyak kurang, sedikit cukup. Dan saya mengembangkan prinsip bahwa kita dihormati bukan lantaran jabatannya, tapi lantaran kepribadian. Saya beranggapan begitu.

Mohon maaf ya bagi orang bukan Jawa. Saya ada sering, filosofi Jawa juga Ajining rogo ing busono, ajining diri ono ing lathi. Kita dihormati lantaran kita ini berperilaku berdandan nan baik. Kita ini dihormati lantaran berkata kata nan baik. Itu prinsip nan saya pakai. Saya sadar sesadar-sadarnya bahwa kedudukan itu kan amanah nan kita tidak tahu kapan berakhir. Kalau misalnya..

Minggu depan reshuffle..?

Kita tidak pernah tahu. Karena itu saya selalu menempatkan diri bahwa semua ini titipan. Saya berupaya hidup normal saja. Bahagia itu datang dari langkah kita menata hati.

Saya pernah merasakan naik pesawat dengan akomodasi sangat mewah, apalagi penerbangan jarak jauh ke Amerika. Tapi itu lantaran diundang sebagai pembicara dan difasilitasi penyelenggara. Setelah jadi menteri justru lebih jarang bepergian.

Di kementerian, saya membangun budaya hidup sederhana, bukan sekadar efisiensi. Kalau perjalanan ke wilayah di bawah enam jam, kudu naik kelas ekonomi. Saya juga begitu. Naik upaya hanya jika ekonomi penuh. Kami juga mengutamakan menginap di balai alias UPT milik kementerian. Kalau tidak ada, baru hotel, maksimal bintang empat dan bukan bilik suite.

Untuk transportasi, saya memilih nan sederhana. Saya tetap sering naik MRT lantaran memang sejak sebelum menjadi menteri sudah terbiasa begitu.

Ada cerita lucu. Pernah ada penumpang nan menghampiri dan bertanya, "Pak Mu'ti nan Sekum Muhammadiyah itu ya?" Setelah saya jawab iya, dia heran, "Kok Bapak naik MRT?".

Ada juga nan duduk di sebelah saya sembari beberapa kali memandang wajah saya. Rupanya dia membuka Google, mencari foto saya untuk memastikan. Setelah yakin, baru menyapa dan bertanya saya mau ke mana. Dia tampaknya tidak percaya seorang menteri naik MRT.

Sekarang saya tetap sering naik MRT. Karena sudah cukup sering, orang-orang nan memandang juga menganggap itu perihal biasa.

Dan tidak perlu divideokan ya Pak ya? Haha.

Malah mereka nan bikin kan. Jadi poin saya itu, saya suka simplicity. Saya suka perihal nan simple, nan sederhana. nan krusial kita menjalankannya itu bukan untuk pencitraan, bukan untuk cari sanjungan. Nah kemarin kan gitu.

Kemarin saya kan aktivitas Pak Presiden di Nganjuk. Semua hotel penuh. Akhirnya saya tidur di Hotel SMK sekaligus untuk memandang gimana hotel nan merupakan tempat praktek bidang perhotelan di SMK. Enak juga ternyata. Jadi saya menikmati semuanya. Saya jika kadang tidak makan di ruangan ya makan di kantin. Supaya kita ini jika suatu saat tidak jadi Menteri itu nggak kaget.

Pertanyaan terakhir Pak Menteri. Pak Menteri memimpin salah satu lembaga pemerintahan dengan anggaran terbesar di Indonesia. Legasi apa nan mau Pak Menteri tinggalkan setelah kelak barangkali setelah kelak barangkali ada tugas lain?

Ya sesuai dengan visi kami kan pendidikan berbobot untuk semua. Nah kami melaksanakan pengarahan Pak Presiden paling tidak empat nan mau kelak terlihat ketika saya selesai di sini. Pertama tentu banyak sekolah nan gedungnya bagus.

Sekarang ini kan lebih dari 200 ribu sekolah nan gedungnya rusak dengan beragam kategori. Sekarang sudah dimulai revitalisasi. Tahun 2025 sebanyak 16.167 sekolah, tahun ini nan sudah kondusif di anggaran itu 11.744. Nanti jika Pak Presiden sudah memberi pengarahan tambah 60 ribu jadi tahun ini 71.744. Sudah nyaris 100 ribu di tahun ini. Pak Presiden menyampaikan di Cilacap akhir 2028 semua sekolah nan rusak sudah diperbaiki. Itu saya kira legasi pertama. 

Yang kedua juga sesuai pengarahan Pak Presiden sekolah-sekolah menggunakan teknologi modern interaktif flat panel sekarang baru satu sekolah satu untuk 288.865. Pak Presiden menyampaikan tahun ini bakal ditambah antara 2 sampai 3 berfaedah nyaris 800 ribu. Beliau kelak berjanji nambah lagi jika itu sudah dilakukan maka semua sekolah itu kelak bakal mempunyai teknologi nan canggih pembelajaran dengan IFP jadi gak ada lagi nulis dengan kapur nan dihapus kayak kita sekolah dulu.

Yang ketiga saya mau perbaiki dari tadi pembelajaran mendalam itu deep learning itu dengan beragam kebijakan nan sekarang kami lakukan nan itu kami harapkan dapat meningkatkan misalnya skor PISA keahlian literasi dan numerasi nan itu terlihat dari situ.

Keempat kami mau agar guru-guru ini makin sejahtera makin meningkat kemampuannya sehingga mereka dapat mengajar dengan sebaik-baiknya. Sekarang sudah mulai terasa jika saya turun ke bawah ketemu guru-guru kan sekarang tadi tunjangan itu ditransfer tiap bulan mas tidak lagi tiga bulan sekali.

Saya turun ke bawah sudah mulai terlihat perubahan-perubahannya, tapi itu bukan tujuan itu baru tahap awal dan itu bagian dari proses agar anak-anak kita ini sebagaimana amanah undang-undang dasar menjadi anak-anak nan cerdas, anak-anak nan dapat memajukan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.