Wamensos Ajak Pemkab Kutai-Kaimana Entaskan Kemiskinan Lewat Sekolah Rakyat

Jakarta - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan program Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan sejak dini. Adapun targetnya ialah untuk anak-anak dari family miskin dan miskin ekstrem.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi pemerintah kabupaten Kutai, Sinjai, dan Kaimana di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, hari ini.

"Presiden memerintahkan pemutusan transmisi kemiskinan kudu dimulai sejak dini, sejak SD. Sekolah Rakyat ini program prioritas Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan melalui jalur pendidikan," kata Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Dia menyebut berasas info Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 4 juta anak nan tidak bersekolah.

"Presiden mau kemiskinan segera selesai. Dalam kondisi tertentu, orang tua nan kurang bisa meminta anak ikut bekerja, itu nan Presiden tidak mau," ujar Agus Jabo.

Menurutnya, presiden meminta setiap pemerintah wilayah mempunyai minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapabilitas hingga 1.000 siswa. Dia menambahkan pada tahun ini terdapat 104 titik Sekolah Rakyat permanen nan disiapkan untuk menggantikan Sekolah Rakyat rintisan, meski saat ini baru 93 titik nan melangkah lantaran beberapa letak tetap menghadapi kendala.

"Sementara untuk 2026, pemerintah menyiapkan tambahan 143 titik baru di luar letak nan sudah ada. Seluruh usulan wilayah nan memenuhi syarat nantinya bakal diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sosial untuk ditetapkan pembangunannya," jelasnya.

Agus Jabo pun meminta pemerintah wilayah menyiapkan lahan terbaik untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Sampaikan ke bupati, untuk mempersiapkan lahan bagus. Ini krusial untuk program Sekolah Rakyat," ujarnya.

Terkait usulan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung sosial di Sinjai, Agus Jabo meminta pemerintah wilayah segera berkoordinasi untuk ditindaklanjuti, mengingat Sinjai mempunyai kerawanan banjir dan longsor.

Mengakhiri audiensi, dia mengapresiasi kesiapan pemerintah wilayah dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan program kesejahteraan sosial lainnya.

"Orang miskin punya potensi, tapi kita di pemerintahan tidak pernah menjangkau mereka. Setelah beberapa bulan masuk Sekolah Rakyat, banyak potensi anak-anak mulai terlihat. Ada nan bagus bahasa Inggrisnya, bahasa Jepang, ada nan punya keahlian lain," tuturnya.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, ketiga pemerintah wilayah dari Kutai, Sinjai, dan Kaimana melaporkan kesiapan lahan, progres pembangunan Sekolah Rakyat, hingga usulan program pemberdayaan dan perlindungan sosial di masing-masing wilayah.

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri melaporkan kesiapan lahan seluas tujuh hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Legalitas lahan telah diserahkan kepada Kementerian Sosial dan saat ini letak tengah memasuki tahap pematangan lahan. Area tersebut dinilai strategis lantaran mempunyai akses jalan dan dekat dengan pemukiman warga.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kaimana diwakili oleh Wakil Ketua III DPRK Kaimana, Dennis Yusuf Sawi menyampaikan hambatan lahan nan tetap berupa rawa sehingga memerlukan penimbunan sebelum dapat digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Terkait Sekolah Rakyat di Kaimana, lahannya sebenarnya sudah ada. Namun kondisi lahannya tetap berupa rawa sehingga perlu penimbunan," ujar Dennis.

Pemerintah wilayah juga mengusulkan support surat rekomendasi dari Kementerian Sosial untuk memperkuat proses penyiapan lahan tersebut ke Kementerian PU.

Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda turut melaporkan progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah mencapai sekitar 69,8% persen.

Selain pembangunan Sekolah Rakyat, Sinjai turut mengusulkan penguatan program Kampung Siaga Bencana (KSB), pengisian lumbung sosial, support Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi family penerima manfaat.

"Di lapangan sudah ada empat gedung nan terpasang atap. nan krusial tanggal 14 Juli sudah bisa dipakai untuk proses belajar mengajar," tutup Andi. (prf/ega)