2 bulan yang lalu
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta wacana ‘war tiket’ haji tidak dipandang sebagai polemik. Ia menilai wacana tersebut semestinya menjadi momentum pertimbangan dan transformasi sistem penyelenggaraan haji.
Menurut Dahnil, latar belakang munculnya wacana ‘war tiket’ haji bermulai dari upaya Kemenhaj memotong waktu tunggu jemaah nan sekarang tetap 26 tahun. Ia menjelaskan, ‘war tiket’ bukan berfaedah dulu-duluan mengakses sistem, namun siapa nan siap secara isthita’ah, dia nan berangkat.
‘War tiket’ pun bakal digunakan pada kuota-kuota tambahan nan mungkin bakal didapatkan Indonesia jika terdapat kenaikan jumlah jemaah per tahun dari Arab Saudi. Sistem ini tak bakal mengganggu sistem reguler nan tengah berjalan.
“Untuk itu, wacana nan sedang berkembang hari ini semestinya tidak dilihat sebagai polemik, melainkan momentum refleksi dan perbaikan,” ujar Dahnil dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (11/4).
Ia menegaskan, pemerintah membuka ruang diskursus agar sistem haji terus disempurnakan dan tidak dianggap final.
“Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI telah membuka ruang diskursus nan krusial bahwa sistem nan ada hari ini tidak boleh dianggap final, dan kudu terus disempurnakan,” tutur Dahnil.
Menurutnya, transformasi nan dilakukan tidak sederhana lantaran mencakup beragam aspek, mulai dari prinsip istitha’ah hingga tata kelola keuangan.
“Kementerian Haji dan umrah membuka jalan transformasi haji dan umrah, transformasi nan dimaksud tentu tidak sederhana. Ia kudu mencakup beragam aspek, mulai dari penguatan kembali prinsip istitha’ah, penataan sistem antrean nan lebih setara dan realistis, serta penguatan tata kelola finansial haji nan transparan dan berkelanjutan,” ujar Dahnil.
Ia juga menekankan pentingnya sistem transisi nan setara bagi jutaan jemaah nan sudah masuk dalam sistem antrean saat ini.
“Dan nan tidak kalah penting, memastikan adanya sistem transisi nan setara bagi jutaan jemaah nan sudah berada dalam sistem saat ini,” tutur Dahnil.
Dahnil menyebut diskursus mengenai ‘war tiket’ kudu dipahami sebagai upaya mencari solusi terbaik bagi penyelenggaraan haji.
“Wacana nan berkembang hari ini kudu dilihat sebagai bagian dari ikhtiar berbareng untuk memperbaiki dan mencari jalan alias solusi terbaik,” ujar Dahnil.
Ia menegaskan penyelenggaraan haji merupakan amanah besar nan kudu dikelola dengan kehati-hatian dan integritas.
“Karena haji tidak hanya kita lihat sebagai jasa publik, haji adalah amanah besar umat, bangsa dan negara. Dan amanah sebesar itu, memang sudah semestinya terus kita jaga dengan keberanian untuk menghadirkan ruang diskusi, mengevaluasi, dan kebijaksanaan untuk memperbaiki,” tutur Dahnil.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·