Penguatan Rupiah Ditopang SRBI, Indef Soroti Risiko Pengetatan Kredit

ilustrasi penguatan nilai tukar rupiah(Antara)

PENGUATAN nilai tukar rupiah dalam beberapa hari terakhir dinilai tidak terlepas dari tingginya minat penanammodal terhadap instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Namun, di kembali itu, ada akibat terhadap sektor riil nan perlu diwaspadai. Utamanya mengenai penyaluran angsuran perbankan ke sektor produktif.

Head Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, meningkatnya penempatan biaya pada SRBI nan menawarkan imbal hasil alias yield tinggi berpotensi mendorong perbankan lebih memilih memarkir likuiditas dibandingkan menyalurkannya melalui angsuran ke sektor industri.

"Memang belakangan keahlian rupiah cukup positif. Salah satunya digerakkan oleh instrumen moneter, di mana kita tahu dari pelelangan, sudah cukup besar rupiah nan masuk ke SRBI," ujar Andry dalam obrolan Indef berjudul Daya Beli Tertekan, Ketahanan Ekonomi Dipertaruhkan nan digelar secara daring, Minggu (14/6).

Indef mencatat peserta lelang SRBI semakin meminta tingkat imbal hasil nan jauh di atas rata-rata tertimbang (weighted average), mencerminkan meningkatnya persepsi akibat di pasar. Hal tersebut terlihat dari pelebaran spread penawaran SRBI tenor 12 bulan, dari minus 30 pedoman poin (bps) pada awal April dengan kisaran yield 5,50%-5,80%, menjadi 118 bps pada 5 Juni dengan rentang 7,10%-8,28%, dan kembali melebar menjadi 146 bps pada 12 Juni dengan kisaran 7,40%-8,86%. Kenaikan ini menunjukkan penanammodal menuntut premi akibat nan lebih tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi.

Di sisi lain, Bank Indonesia sempat menahan diri sebelum akhirnya meningkatkan penyerapan likuiditas melalui SRBI. Pada 6 Mei, total penawaran SRBI tenor 12 bulan mencapai Rp32,6 triliun, namun BI hanya menyerap Rp1,86 triliun pada tingkat yield 6,50%. Memasuki Juni, BI mulai meningkatkan cut-off yield dan kembali menyerap biaya dalam jumlah besar, termasuk sebesar Rp36 triliun pada 12 Juni.

Menurut Andry, kondisi tersebut menjadi salah satu biaya nan kudu ditanggung untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menyoroti besarnya biaya nan terserap pada SRBI tenor 12 bulan. Dari total biaya nan diterima pada lelang 12 Juni sebesar Rp36 triliun, sekitar Rp30 triliun berasal dari tenor tersebut.

"Pada 12 Juni kemarin total accepted sampai Rp36 triliun. Rp30 triliunnya sendiri berasal dari tenor 12 bulan. Jadi di tenor 12 bulan cukup banyak nan masuk ke sana," katanya.

Ia menambahkan, nilai penyerapan tersebut jauh di atas rata-rata historis nan berada di kisaran Rp16 triliun. Bahkan, pada 29 Mei, BI tercatat menyerap biaya SRBI hingga Rp40 triliun.

"Jadi inilah salah satu biaya nan cukup besar untuk menahan kelemahan kurs rupiah nan pada hari ini kurang lebih selisihnya baru sekitar Rp200 sampai Rp300 dibandingkan kondisi sebelumnya nan sempat mencapai Rp18 ribu," jelasnya.

Andry menilai, andaikan pemerintah belum bisa meyakinkan pasar terhadap prospek perekonomian, maka penanammodal bakal terus mencari instrumen dengan imbal hasil tinggi. Kondisi ini berpotensi mengubah perilaku perbankan lantaran pemegang utama SRBI adalah bank. "Dan jika kita lihat pada akhirnya perbankan pasti bakal memilih parkir biaya di SRBI ini daripada menyalurkan ke angsuran industri," jelasnya.

Ia memperingatkan, jika tren tersebut terus berlanjut, rasio likuiditas perbankan seperti Loan to Funding Ratio (LFR) berisiko meningkat dan ruang ekspansi angsuran bakal semakin menyempit.

"Ke depan kita bakal menghadapi fase nan cukup susah jika kita berbincang industri dalam perihal ini untuk mendapatkan angsuran murah, lantaran cost of fund pasti bakal meningkat," kata Andry.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan survei Bank Indonesia menunjukkan adanya perlambatan permintaan angsuran baru, terutama untuk modal kerja dan investasi. Pada kuartal I-2026, permintaan angsuran untuk kedua segmen tersebut tercatat mengalami penurunan cukup dalam.

"Dalam perihal ini perbankan cukup memandang bahwa kemungkinan terbesar ke depan adalah adanya penurunan dari permintaan angsuran dari sisi modal kerja dan investasi," jelasnya.

Meski permintaan angsuran konsumsi mengalami peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya, Andry menilai kondisi tersebut lebih mencerminkan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

"Biasanya memang seperti itu. Ketika permintaan angsuran modal kerja dan investasi melemah, kondisi tersebut diakomodasi dengan angsuran konsumsi nan semakin besar lantaran memang tekanannya ke daya beli masyarakat," ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya perlambatan pada perusahaan-perusahaan besar nan selama ini menjadi kontributor utama permintaan angsuran perbankan. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sinyal meningkatnya kehati-hatian sektor perbankan. "Jadi ini menurut saya sinyal nan diberikan bahwa perbankan sudah mulai waspada," terangnya.

Menurut Andry, bank condong memarkirkan dananya pada instrumen nan lebih kondusif di tengah perlambatan industri dan tertahannya daya beli masyarakat. Sentimen bumi upaya pun tetap terbatas, tercermin dari Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia nan tetap stagnan di level 50 pada Mei. "Ini menjadi salah satu perihal nan cukup berat," katanya.

Tekanan terhadap sektor industri juga diperparah oleh penurunan pesanan ekspor selama tiga bulan berturut-turut serta meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan nilai bahan baku impor di tengah pelemahan rupiah. Menurut Andry, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan biaya nan pada akhirnya diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan nilai produk. "Ada sinyal bahwa tekanan ini datang dari sisi biaya nan pada akhirnya cukup meningkat," pungkasnya. (Ins/P-3)