Wamendagri Bima Ungkap 7 Peran Pemda dalam Percepatan Transisi Energi

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pemerintah wilayah (Pemda) berkedudukan strategis sebagai kunci percepatan transisi energi.

Ia mengatakan, visi dan misi mengenai transisi daya perlu diterjemahkan Pemda menjadi tindakan nan konkret dan terukur, dengan sasaran serta parameter nan jelas.

Pesan tersebut disampaikan Bima saat memberikan keynote speech pada Forum Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi bertema "Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan dan Inklusif di Tingkat Kota dan Kabupaten" di The Westin Jakarta, Selasa (15/9).

"Dalam perihal transisi energi, kuncinya memang pada pemerintah daerah. Pemerintah wilayah nan punya wilayah, pemerintah wilayah juga punya anggaran, pemerintah wilayah mempunyai kreasi program, dan sasaran Nationally Determined Contribution kita betul-betul ditentukan, dibentuk oleh teman-teman pemerintah daerah," kata Bima Arya.

Bima merinci, ada tujuh peran Pemda dalam memperkuat ketahanan daya dan mengurangi emisi melalui transisi daya nan berkeadilan.

Pertama, Pemda perlu mempunyai baseline nan jelas sebagai dasar dalam menyusun kebijakan. Karena itu, penyusunan inventarisasi emisi wilayah nan jeli menjadi krusial untuk mengetahui kondisi awal masing-masing daerah.

Kedua, hasil inventarisasi tersebut dapat menjadi kontribusi kepala wilayah terhadap penyediaan info di tingkat nasional. Data wilayah nan jeli diperlukan untuk memperkuat gambaran kondisi emisi secara nasional.

Ketiga, Pemda mempunyai tanggung jawab untuk menyusun Rancangan Umum Energi Daerah (RUED), sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang. Penyusunan RUED diperlukan agar kebijakan daya di wilayah dapat melangkah secara sinkron dan selaras.

Keempat, Pemda perlu melangkah pada tindakan konkret dengan mengendalikan sektor-sektor penyumbang emisi, seperti limbah, sekaligus mendorong efisiensi daya dan transportasi publik rendah emisi.

"Jadi ketika sudah mempunyai data, baseline-nya, maka bakal diketahui mana penyumbangnya. Kota-kota besar penyumbangnya pada transportasi misalnya, alias beberapa wilayah [adalah] angkot penyumbangnya misalnya, alias beberapa wilayah industri pada area industri. Jadi mana nan bisa difokuskan untuk mulai dikerjanya," tutur Bima.

Kelima, Pemda perlu melakukan penyesuaian berbasis kondisi lokal, salah satunya melalui Program Kampung Iklim, untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap akibat perubahan iklim.

Untuk menggambarkan pentingnya langkah tersebut, Bima mencontohkan praktik nan dilakukan Ketua RT Taufiq Supriadi Yusuf di Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta.

Menurut Bima, beragam inisiatif nan dilakukan Taufiq telah melampaui tugasnya sebagai Ketua RT, mulai dari penghijauan, membikin kolam bertingkat untuk ikan, mengolah kompos dan maggot, hingga mengadakan pembangkit listrik tenaga surya.

"Sebanyak 40 rumah dia urus dengan sangat maksimal, dan sekarang semuanya datang ke situ, dan beliau, dia diundang ke Cina untuk berbagi," katanya.

Keenam, Pemda perlu membuka akses pendanaan suasana melalui kemitraan dengan lembaga pendanaan guna memperoleh sumber pembiayaan pengganti di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketujuh, Pemda perlu mendorong investasi hijau dengan menarik investasi ke proyek-proyek daya bersih berskala mini dan menengah di daerah.

Bima kemudian kembali menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen transisi daya di wilayah ke dalam tindakan nan dapat diukur dan dievaluasi.

"Kami mengharapkan teman-teman kepala wilayah untuk menurunkan melalui aksi-aksi nan terukur. Ada targetnya, ada indikatornya," pungkas Bima Arya.

(rea/rir)