1 bulan yang lalu
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan wilayah menjadi kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026).
Dalam paparannya, Bima menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong kepala wilayah untuk mengedepankan efisiensi belanja, penemuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar memberikan akibat nyata bagi perekonomian.
“Nah, jadi kami sering menyemangati para kepala wilayah dengan poin-poin efisiensi, penemuan PAD, kemudian PSN nan sebagian kepala wilayah menganggap itu rasanya berat, tapi rasanya jika dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menilai kapabilitas fiskal Provinsi Jawa Tengah secara umum tergolong kuat dan menjadi salah satu nan menonjol di tingkat nasional. Hal tersebut tercermin dari struktur pendapatan daerah, di mana porsi PAD mencapai 66,07 persen, sementara transfer dari pemerintah pusat sebesar 33,83 persen.
“Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, kapabilitas fiskal di Jawa Tengah ini mantap,” katanya.
Meski demikian, dia mengingatkan tetap terdapat sejumlah pekerjaan rumah, khususnya bagi wilayah nan tingkat kemandirian fiskalnya tetap rendah dan tetap berjuntai pada transfer pemerintah pusat.
Sejalan dengan itu, Bima menekankan pentingnya pengelolaan anggaran nan logis dan bertanggung jawab, terutama di tengah keterbukaan info nan membikin setiap kebijakan publik semakin mudah menjadi sorotan.
“Kita semua kudu hati-hati. Jangan sampai menganggarkan sesuatu nan tidak masuk akal,” tegasnya.
Selain efisiensi, dia juga menyoroti pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan wilayah dalam penyelenggaraan program pembangunan. Menurutnya, meskipun tidak selalu mudah, sinergi menjadi aspek krusial dalam memastikan keberhasilan penerapan program prioritas nasional.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa pemerintah mendorong pendekatan pembiayaan nan lebih inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pengelolaan fiskal nan prudent, efisiensi dan efektivitas belanja, optimasi pemanfaatan aset, serta penguatan sinergi dan penemuan pembiayaan.
Dalam konteks tersebut, optimasi aset dan penemuan pembiayaan dipandang sebagai instrumen strategis untuk mendukung penyelenggaraan program prioritas sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Terakhir, Bima menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi nan kuat dan komitmen bersama, wilayah bisa menjadikan program prioritas sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi nan inklusif dan berkelanjutan.
“Ketika birokrasi dan para pemimpinnya bersinergi, ketika kepala wilayah semangat untuk menjadikan program prioritas sebagai pengungkit ekonomi daerah, maka insyaallah Jawa Tengah bakal selalu terdepan,” pungkasnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·