Walhi: ISPA Marak di Kalimantan, Masker Pemerintah Tak Sesuai Standar

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah membagikan masker ke masyarakat buntut maraknya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) nan terjadi di Kalimantan imbas kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan masker nan diterima masyarakat tidak sesuai dengan standar.

"Pembagian masker nan dilakukan pemerintah tidak memenuhi standar, misal dengan konsentrasi udara nan rawan dan sangat rawan itu di atas 300 kemudian kita membagikan masker nan memang tidak standar seperti N95," kata Perwakilan WALHI Kalimantan Barat, Sri, Selasa (15/9).

Ia juga menyebut bahwa masker nan tidak tepat membikin masyarakat tidak mendapat perlindungan penuh dari ancaman asap imbas karhutla.

"Tidak berpengaruh, jadi orang hanya sekadar bermasker tapi secara perlindungan tidak tepat," ucap Sri.

Padahal, kata Sri, kasus ISPA di sejumlah provinsi di Kalimantan terus melonjak. Di Kalimantan Barat, Sri menjelaskan sepanjang bulan Januari hingga 22 Agustus 2026 telah tercatat 165.727 kasus ISPA.

Ia juga menyebut nyaris seluruh masyarakat Kalimantan Barat terkena ISPA, termasuk lansia, anak-anak, dan balita.

Adapun, di Kalimantan Selatan jumlah kasus ISPA mencapai lebih dari 3.900 kasus. Data ini disampaikan oleh WALHI Kalimantan Selatan. Ia menyebut penanganan ISPA oleh pemerintah setempat belum maksimal.

"Pemerintah apalagi tidak menanggung biaya rumah sakit terhadap masyarakat nan terdampak ISPA di Kalimantan Selatan," kata Sri.

Hal nan serupa juga terjadi di Kalimantan Tengah. Berdasarkan laporan dari WALHI Kalimantan Tengah, kasus ISPA selama Agustus 2026 meningkat sebanyak 3.963. Adapun, Kota Palangka Raya menjadi kota dengan kasus ISPA tertinggi ialah 17.061 kasus.

Menurut Sri, maraknya laporan kasus ISPA di Kalimantan rupanya tidak membikin pemerintah melakukan penanganan secara komprehensif.

Salah satunya posko kesehatan seperti Puskesmas tidak melakukan pelayanan secara maksimal. Sri menyebut Puskesmas semestinya melayani 24 jam, tetapi pada akhir pekan justru tutup.

"Saya memantau di minggu nan lampau ketika pemerintah membikin rekomendasi puskesmas itu siaga 24 jam tapi tetap ada di akhir pekan puskesmas nan semestinya buka 24 jam tapi dia tutup, ketika lihat info data di websitenya dinas kesehatan Kalbar, jumlahnya menurun lantaran mereka tidak melakukan pelayanan," ucap Sri.

(knf/dal)