Visi Ekonomi 2027 dan Ujian Tata Kelola Digital

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menarik dibaca bukan hanya sebagai pidato ekonomi, melainkan juga sebagai pidato tata kelola negara. Presiden menyampaikan bahwa APBN bukan sekadar arsip keuangan, melainkan juga perangkat perjuangan untuk membangun bangsa dan melindungi kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks politik digital dan governance, pernyataan ini krusial lantaran keberhasilan APBN tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, transparansi data, dan keahlian negara memastikan kebijakan betul-betul sampai kepada warga.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, defisit anggaran dijaga pada 1,80 hingga 2,40 persen PDB, pendapatan negara ditargetkan 11,82 hingga 12,40 persen PDB, dan shopping negara berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB. Pemerintah juga menargetkan nomor kemiskinan turun ke kisaran 6,0 hingga 6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada pada 4,30 hingga 4,87 persen.

Angka-angka tersebut tentu penting. Namun, persoalan utama kebijakan publik bukan hanya gimana sasaran ditetapkan, melainkan juga gimana sasaran itu dikelola, dipantau, dievaluasi, dan dirasakan masyarakat. Di sinilah tata kelola digital menjadi krusial.

Ekonomi Besar Membutuhkan Data nan Kuat

Dalam era digital, kebijakan ekonomi tidak cukup hanya ditopang oleh narasi besar tentang pertumbuhan, kedaulatan, dan kesejahteraan. Kebijakan juga memerlukan info nan akurat, terbuka, terintegrasi, dan dapat diawasi.

Berbagai program prioritas pemerintah tidak bisa dijalankan hanya dengan semangat politik. Ia memerlukan pedoman info nan kuat: siapa penerima manfaat, di mana lokasinya, gimana kualitas layanannya, berapa anggarannya, siapa pelaksananya, dan apa parameter keberhasilannya.

Tanpa tata kelola info nan baik, program besar berisiko menghadapi persoalan klasik: salah sasaran, tumpang tindih, pemborosan, lemahnya pengawasan, dan sulitnya pertimbangan publik. Karena itu, visi ekonomi 2027 semestinya dibaca sebagai ujian kapabilitas negara dalam membangun data-driven governance.

APBN Digital dan Akuntabilitas Publik

Jika APBN disebut sebagai perangkat perjuangan rakyat, rakyat juga berkuasa mengetahui gimana perangkat itu bekerja. Dalam konteks governance modern, transparansi fiskal tidak cukup hanya melalui arsip resmi nan tebal dan teknokratis. Publik memerlukan info nan mudah dibaca, mudah diakses, dan mudah dipahami.

Pemerintah dapat memperkuat akuntabilitas melalui dashboard publik berbasis digital nan menjelaskan perkembangan program prioritas secara real time alias berkala.

Misalnya, berapa dapur Makan Bergizi Gratis nan aktif, berapa nan ditutup lantaran tidak memenuhi standar, berapa sekolah nan menerima jasa digital, berapa petani nan memperoleh faedah dari kebijakan pangan, dan gimana pengedaran anggaran antarwilayah.

Dengan langkah itu, digitalisasi bukan hanya menjadi perangkat administrasi, melainkan juga menjadi instrumen demokrasi. Publik dapat memantau, media dapat mengawasi, akademisi dapat meneliti, dan masyarakat sipil dapat memberi masukan berbasis data.

Kedaulatan Ekonomi Perlu Kedaulatan Data

Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan komoditas strategis dan sumber daya nasional agar manfaatnya kembali kepada rakyat. Reuters mencatat bahwa pemerintah berencana memperkuat pengelolaan ekspor komoditas utama, seperti nikel, kelapa sawit, dan batu bara melalui lembaga negara baru untuk meningkatkan penerimaan dan mencegah kebocoran ekonomi.

Gagasan ini dapat dibaca sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi. Namun, dalam era digital, kedaulatan ekonomi juga menuntut kedaulatan data. Negara kudu tahu secara presisi berapa produksi komoditas, siapa pelakunya, gimana rantai distribusinya, berapa nilai ekspornya, dan di mana potensi kebocorannya.

Artinya, penguatan peran negara dalam ekonomi kudu disertai sistem digital nan transparan dan akuntabel. Jika tidak, sentralisasi pengelolaan komoditas justru dapat membuka akibat baru: birokrasi tertutup, bentrok kepentingan, rente, dan lemahnya kontrol publik.

Digitalisasi Jangan Hanya Jadi Simbol Modernisasi

Pidato ekonomi 2027 juga menempatkan penguatan sumber daya manusia dan digitalisasi sebagai bagian dari agenda pembangunan. Ini krusial lantaran ekonomi masa depan sangat ditentukan oleh keahlian manusia menguasai pengetahuan, teknologi, dan keahlian digital.

Namun, digitalisasi tidak boleh berakhir sebagai simbol modernisasi. Memberi perangkat digital ke sekolah, membangun aplikasi, alias membikin sistem daring belum tentu otomatis memperbaiki kualitas jasa publik. Digitalisasi nan jelek hanya memindahkan masalah lama ke layar komputer.

Digitalisasi pendidikan, pelayanan publik, dan kebijakan sosial kudu menjawab pertanyaan nan lebih mendasar: Apakah aksesnya merata? Apakah masyarakat wilayah bisa menggunakannya? Apakah datanya aman? Apakah golongan rentan ikut terlayani? Apakah sistemnya mempermudah penduduk alias justru menambah beban administratif?

Partisipasi Publik dalam Kebijakan Ekonomi

Dalam kerakyatan digital, masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima faedah program. Warga juga kudu diberi ruang untuk memberi umpan balik. Kebijakan ekonomi sebesar RAPBN 2027 memerlukan sistem partisipasi nan lebih terbuka, terutama lantaran dampaknya menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pemerintah dapat memanfaatkan kanal digital untuk membaca keluhan publik, memetakan masalah penyelenggaraan program, dan menyerap aspirasi warga. Namun, partisipasi digital tidak boleh berakhir pada komentar media sosial. Masukan publik kudu diolah, diklasifikasikan, dianalisis, dan dijelaskan tindak lanjutnya.

Di sinilah kerakyatan digital menemukan relevansinya. Teknologi tidak hanya dipakai untuk menyebarkan info pemerintah, tetapi juga untuk memperkuat hubungan dua arah antara negara dan warga.

Visi Besar Perlu Governance nan Kuat

Visi ekonomi 2027 membawa pesan besar tentang pertumbuhan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat. Namun, visi besar tidak bakal cukup tanpa tata kelola nan kuat. Target pertumbuhan kudu dikawal dengan info nan akurat. Program prioritas kudu diawasi secara digital. APBN kudu dibuka secara lebih komunikatif. Kedaulatan ekonomi kudu ditopang oleh kedaulatan data. Digitalisasi kudu berpihak pada warga, bukan sekadar menjadi proyek teknologi.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi 2027 tidak hanya bakal diukur dari nomor pertumbuhan, defisit, inflasi, alias nilai tukar. Ukuran terpentingnya adalah apakah negara bisa mengubah sasaran makro menjadi pelayanan publik nan nyata, kebijakan nan tepat sasaran, dan kesejahteraan nan dirasakan rakyat.

Di era politik digital, pemerintahan nan kuat bukan hanya pemerintahan nan mempunyai program besar. Pemerintahan nan kuat adalah pemerintahan nan bisa bekerja dengan data, terbuka terhadap pengawasan, responsif terhadap warga, dan berani menjadikan teknologi sebagai perangkat akuntabilitas publik.