Transformasi Pengelolaan Hutan, Papua Siapkan Roadmap Kehutanan Berkelanjutan

ilustrasi(Antara)

Pemerintah Provinsi Papua menyatakan komitmennya untuk mempercepat pengembangan sektor kehutanan melalui penyusunan roadmap pembangunan kehutanan berkelanjutan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian wilayah sekaligus menjaga kelestarian rimba dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri, saat menerima kunjungan Dewan Pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Gedung Negara Jayapura, Rabu (25/6).

Mathius menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Papua terbuka terhadap beragam inisiatif nan bisa memperkuat pengelolaan rimba secara berkepanjangan serta memberikan faedah ekonomi nan lebih besar bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik beragam program nan dapat meningkatkan kontribusi pelaku upaya terhadap pendapatan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pengelolaan rimba lestari nan tidak merusak lingkungan. Papua mau berlari, bukan lagi berjalan, dalam memanfaatkan seluruh potensi nan dimiliki melalui kerjasama dengan semua pihak dan koordinasi berbareng kementerian serta lembaga terkait," ujarnya.

Ia menjelaskan pemerintah wilayah juga terus memperkuat prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan industri kehutanan. Di antaranya melalui peningkatan kapabilitas Pelabuhan Jayapura serta pembangunan pelabuhan di Kabupaten Sarmi guna mendukung pengedaran dan ekspor produk hasil rimba dari Papua.

Menurut Mathius, beragam usulan kebijakan, termasuk pembukaan akses ekspor langsung kayu gergajian dari Papua maupun penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan, perlu didasarkan pada kajian ilmiah nan komprehensif. Karena itu, penyusunan roadmap kehutanan dinilai krusial sebagai dasar penyelarasan kebijakan antara pemerintah wilayah dan pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua Umum APHI, Soewarso, mengatakan Papua mempunyai potensi besar untuk mengembangkan sektor kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan (MUK). Skema tersebut tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan hasil rimba kayu, tetapi juga hasil rimba bukan kayu serta jasa lingkungan.

"Papua mempunyai potensi nan sangat besar untuk mengembangkan transformasi upaya kehutanan melalui pendekatan Multiusaha Kehutanan nan tidak hanya mengoptimalkan hasil rimba kayu, tetapi juga hasil rimba bukan kayu dan jasa lingkungan," katanya.

Menurut Soewarso, penyusunan roadmap pembangunan kehutanan dalam jangka menengah hingga panjang diperlukan sebagai arah transformasi sektor kehutanan agar lebih kompetitif, berkelanjutan, dan bisa menghidupkan kembali industri kehutanan dari hulu hingga hilir. Roadmap tersebut juga diharapkan menjadi landasan pengembangan industri pengolahan hasil rimba nan lebih dekat dengan sumber bahan baku, peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon, serta penyempurnaan beragam kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Papua.

Dalam pertemuan tersebut, APHI turut mengusulkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain pembukaan akses ekspor langsung kayu gergajian dari Papua, penyempurnaan kebijakan penampang kayu olahan agar pemanfaatan jenis kayu tidak hanya bertumpu pada merbau, serta pengharmonisan izin antara pemerintah pusat dan wilayah untuk mempercepat penerapan Multiusaha Kehutanan.

Selain berjumpa Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Pengurus APHI juga melakukan obrolan dengan Fakultas Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua. Kedua pihak sepakat menindaklanjuti kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman nan mencakup penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penyelenggaraan kuliah umum dan kuliah tamu, serta program magang mahasiswa kehutanan di perusahaan personil APHI.

Pembahasan juga mencakup kesempatan penguatan pembiayaan pendidikan kehutanan melalui optimasi pemanfaatan biaya kompensasi kewenangan ulayat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kehutanan. Rangkaian aktivitas ditutup dengan pembahasan teknis berbareng Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengenai penyusunan roadmap pengelolaan rimba untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Melalui roadmap tersebut, pemerintah dan para pemangku kepentingan berambisi pengelolaan rimba di Papua dapat semakin produktif, berkekuatan saing, dan berkelanjutan. Selain mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil rimba di dalam daerah, roadmap ini juga diharapkan memperkuat pemanfaatan jasa lingkungan karbon, meningkatkan faedah ekonomi bagi masyarakat budaya dan pemerintah daerah, serta mendukung penyelesaian bentrok sosial dan tenurial sebagai fondasi pembangunan kehutanan berkepanjangan di Papua. (E-3)