Tito Kawal Penyaluran Anggaran K/L untuk Pemulihan Pascabencana Sumatera

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal penyaluran dan percepatan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Adapun langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran nan telah disetujui pemerintah segera direalisasikan menjadi program pemulihan di lapangan. Hal itu ditekankan Tito dalam Rapat Satgas PRR Pascabencana Sumatera mengenai Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Ruang Rapat Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu (2/9).

Tito menegaskan percepatan penyaluran anggaran menjadi perhatian lantaran waktu penyelenggaraan program tahun ini semakin terbatas. Pemerintah telah menetapkan support anggaran rehab-rekon pascabencana Sumatera nan dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan 33 K/L.

Menurutnya, sebagian besar K/L utama telah memperoleh persetujuan anggaran dan mulai bergerak melaksanakan program di wilayah terdampak. Namun, tetap terdapat sejumlah K/L nan anggarannya belum disetujui lantaran memerlukan kelengkapan arsip pendukung dan rincian program nan lebih jelas.

"Jadi tolong bagi rekan-rekan PIC (penanggung jawab) nan belum approve ini prestasi rekan-rekan adalah gimana caranya bisa ngegolin ini dengan menunjukkan meyakinkan dokumennya lengkap," ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Guna mempercepat proses tersebut, Tito meminta jejeran Posko Satgas PRR berbareng para PIC K/L melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran. Koordinasi diperlukan agar setiap hambatan pengajuan dapat segera diselesaikan.

Di sisi lain, Tito meminta K/L nan anggarannya telah disalurkan untuk segera melaksanakan program. Ia menyebut sejumlah program rehab-rekon nan saat ini telah berjalan, seperti di sektor pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, agama, kehutanan, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain mengawal anggaran K/L, Satgas PRR juga bakal memastikan support anggaran kepada pemerintah wilayah (Pemda) digunakan untuk menangani akibat bencana. Pemda terdampak sebelumnya memperoleh beragam tambahan support anggaran, salah satunya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun.

Lebih lanjut, Tito menekankan, tambahan anggaran tersebut kudu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan nan belum dapat dijangkau oleh pemerintah pusat.

"Fokusnya adalah masalah-masalah kebencanaan," jelas Tito.

Simak juga Video 'Menteri PKP Ungkap 500 Huntap Pascabencana Sumatera Sudah Rampung':

(akd/ega)