Tekanan Rupiah hingga Anggaran MBG Jadi Sorotan Jelang Nota Keuangan

JAKARTA - Menjelang penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 oleh pemerintah pekan depan, arah penetapan patokan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS serta pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib pendidikan menjadi rumor krusial dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan kredibilitas fiskal.

Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi mengatakan, penetapan dugaan makro rupiah memerlukan tingkat keseimbangan (equilibrium) nan jeli agar bisa menjaga daya saing sektor ekspor sekaligus mencegah pembengkakan biaya bahan baku domestik.

Meskipun dugaan nilai tukar dalam APBN sebelumnya disepakati pada kisaran Rp16.500 per dolar AS, realitas transaksi pasar spot dan kurs tengah Bank Indonesia nan bergerak mendekati rentang Rp17.900 hingga Rp18.000 per dolar AS menciptakan deviasi nan memicu tekanan nyata pada perekonomian nasional.

Kekhawatiran terhadap pelemahan nilai tukar rupiah nan berkepanjangan dinilai mempunyai landasan teoretis dan empiris nan kuat. Ketergantungan industri pengolahan manufaktur nasional terhadap bahan baku dan peralatan penolong impor (backward linkage) menjadikan lonjakan biaya produksi tak terhindarkan saat rupiah melemah tajam.

Kondisi tersebut memaksa pelaku industri berada di antara dua pilihan sulit: meningkatkan nilai jual di tengah penurunan daya beli masyarakat alias memangkas kapabilitas produksi. Pada sektor-sektor padat karya nan sensitif terhadap biaya operasional, tergerusnya marjin untung berisiko mendorong langkah darurat berupa pengurangan jam kerja hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

"Ketika biaya produksi naik sementara daya beli masyarakat di dalam negeri melemah akibat inflasi, marjin untung industri tergerus tajam. Sektor-sektor padat karya nan sensitif terhadap biaya operasional sering kali mengambil langkah darurat mulai dari menghentikan pekerja kontrak, pembatasan jam kerja, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan," jelas Rahma kepada Okezone, Minggu (9/8/2026).

Dampak pelemahan kurs juga mentransmisikan tekanan biaya ke sektor pangan. Meski bahan pangan pokok diproduksi secara lokal, komponen pendukung produksi seperti pupuk kimia, bahan baku pestisida, serta pakan ternak (kedelai dan jagung impor) langsung terkerek naik, nan pada akhirnya mendongkrak nilai satuan sembako di tingkat konsumen.

Untuk meredam pelemahan nan melampaui pemisah fundamental, sinergi antara kebijakan moneter bank sentral dan koordinasi fiskal menjadi kunci utama.

"Jika deviasi kurs pasar terlalu jauh melampaui esensial alias dugaan fiskal seperti disparitas menuju kisaran Rp17.900/USD maka intervensi bank sentral melalui operasi moneter, instrumen valas seperti optimasi instrumen sekuritisasi, serta koordinasi fiskal menjadi tembok utama agar tekanan biaya ini tidak bermutasi menjadi krisis daya beli dan pengangguran struktural," lanjutnya.