TNI Kerahkan 14 Ribu Prajurit Bantu Lawan Karhutla di Sejumlah Daerah

Jakarta, CNN Indonesia --

Mabes TNI menyatakan telah mengerahkan kekuatan belasan ribu prajurit dan armada untuk membantu penanggulangan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Kalimantan dan Sumatra.

"Sebanyak 14.167 personel TNI tercatat terlibat dalam penanganan karhutla nan terjadi di beragam wilayah Indonesia, dengan support beragam sarana dan peralatan pemadaman," demikian dikutip dari siaran pers Puspen TNI, Jum'at (21/8).

"Penanganan karhutla dilaksanakan oleh satuan TNI di sejumlah wilayah nan terdampak, bersinergi dengan pemerintah daerah, Polri, pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, lembaga mengenai lainnya, serta masyarakat," sambungnya.

Mabes TNI memastikan seluruh satuan lembaga pertahanan berada dalam kesiapsiagaan pengamanan karhutla sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran rimba dan lahan. 

"TNI berbareng pemerintah daerah, Polri, pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, lembaga mengenai lainnya, dan masyarakat terus bersinergi dalam upaya pemadaman, patroli, pencegahan serta penanganan akibat karhutla," katanya.

Sebelumnya diberitakan, TNI turut mendukung penanganan karhutla di wilayah Kalimantan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Dukungan tersebut dilakukan dengan mengerahkan tiga pesawat Cassa-212 TNI AU untuk membantu penyelenggaraan OMC di sejumlah wilayah, Jumat (21/8).

Satu pesawat Cassa-212 A-2105 nan diawaki 11 personel saat ini berada di Lanud Dhomber, Balikpapan, untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dua pesawat lainnya, ialah Cassa-212 A-2117 dan A-2103, disiapkan untuk mendukung OMC di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Lainnya, A-2117 dengan 10 personel bakal mendukung OMC di wilayah Kalimantan Timur, sedangkan A-2103 dengan 10 personel untuk wilayah Kalimantan Selatan.

Dukungan OMC tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI berbareng BNPB dan BMKG dalam upaya penanganan karhutla.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerbitkan petunjuk mendesak untuk enam gubernur di Sumatera dan Kalimantan guna memperketat penanganan karhutla serta merespons penurunan kualitas udara.

Dalam surat pernyataan "Merespons Penurunan Kualitas Udara dan Ancaman Karhutla di Musim Kemarau 2026" nan diterima di Jakarta, Jumat (21/8), Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memfokuskan perlindungan keselamatan masyarakat di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dalam pesan petunjuk mendesak tersebut.

Instruksi mendesak karhutla kepada para gubernur di enam provinsi prioritas itu diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur selaras dengan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.

Instruksi tersebut mewajibkan pemerintah wilayah melakukan tindakan pencegahan masif, intensifikasi patroli campuran terpadu, pemantauan ketat Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) gambut, pembasahan lahan rawan hingga pemantauan sekat kanal.

Selain itu, KLH meminta wilayah mengaktifkan posko pengendalian karhutla, memaksimalkan kesiapan personel dan prasarana pemadaman serta mengevaluasi info Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) secara berkala.

Di sisi lain, personil Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta Pemerintah segera menetapkan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai musibah nasional menyusul kebakaran nan semakin parah.

Ia mengingatkan karhutla di Kalimantan sudah nyaris melumpuhkan aktivitas penduduk dan mengganggu kesehatan serta perekonomian masyarakat.

"Kalimantan sudah seperti separuh 'neraka' sekarang lantaran Karhutla nan semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai musibah nasional lantaran dampaknya sangat signifikan," kata personil DPR dari Kalimantan Barat itu dalam keterangan tertulis, Jumat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mengungkap sebaran titik panas alias hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara ada 3 titik.

Daniel meminta agar pemerintah tidak berakhir menyajikan jumlah hotspot sebagai info pemantauan.

(kid/gil)