Soroti 60 Ribu Peserta PTN Tak Daftar Ulang, Puan Minta Evaluasi Sistem

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru setelah mencuat kejadian banyaknya calon mahasiswa nan lolos seleksi perguruan tinggi negeri (PTN), namun tidak melakukan registrasi ulang.

“Informasi mengenai peserta nan tidak melakukan registrasi ulang masuk perguruan tinggi negeri perlu dijadikan momentum untuk mengevaluasi gimana Negara mendefinisikan keberhasilan sistem pendidikan tinggi,” kata Puan, Jumat (26/6).

Belakangan beredar info sekitar 60 ribu calon mahasiswa tidak melakukan daftar ulang. Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) kemudian menjelaskan bahwa nomor tersebut merupakan campuran peserta dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa baru, ialah SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan seleksi berdikari di masing-masing perguruan tinggi.

Meski demikian, Puan menilai jumlah tersebut tetap menjadi perhatian.

“Fenomena seperti itu kan patut disayangkan. Karena menghalangi kewenangan mahasiswa lain nan tidak lolos seleksi. Kesempatan nan ada jadi terbuang, sementara mungkin ada anak-anak lain nan berambisi masuk,” ungkapnya.

Menurut Puan, keberhasilan sistem penerimaan mahasiswa baru tidak cukup diukur dari jumlah peserta nan dinyatakan lolos seleksi.

“Keberhasilan sistem seleksi semestinya tidak berakhir pada pengumuman hasil penerimaan saja. Negara juga perlu memastikan bahwa setiap peserta nan telah memperoleh bangku di PTN mempunyai kesempatan nan sama untuk betul-betul memanfaatkannya,” jelas Puan.

Puan menyebut pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap beragam aspek nan menyebabkan calon mahasiswa tidak melanjutkan proses registrasi, mulai dari ketidaksesuaian program studi hingga hambatan pembiayaan.

“Harus ada pertimbangan sistem penerimaan mahasiswa baru. Pemerintah kudu bisa memetakan, ada di mana missed nan menyebabkan banyak peserta nan sudah lolos PTN memilih tidak lanjut ke proses berikutnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kekhawatiran bahwa sebagian peserta mengundurkan diri lantaran tidak memperoleh support KIP Kuliah.

“Apabila persoalannya adalah lantaran halangan ekonomi, termasuk kurangnya kesiapan KIP Kuliah, artinya kudu ada sinkronisasi antara kuota penerima KIP Kuliah dengan kuota SNBP,” terang Puan.

Karena itu, Puan menilai pertimbangan kudu mencakup seluruh tahapan transisi dari proses seleksi hingga mahasiswa betul-betul memulai perkuliahan.

“Maka pertimbangan menyeluruh terhadap mata rantai transisi dari proses seleksi menuju perkuliahan menjadi langkah krusial nan kudu dilakukan,” sebut mantan Menko PMK itu.

“Termasuk sinkronisasi antara hasil seleksi nasional dengan penetapan support pendidikan, penyederhanaan proses verifikasi penerima KIP Kuliah, serta penguatan jasa pendampingan bagi calon mahasiswa dari family rentan,” lanjut Puan.

Puan juga mendorong pemerintah dan panitia penerimaan mahasiswa baru membangun sistem pencarian nasional terhadap peserta nan tidak melakukan registrasi ulang.

“Sehingga setiap keputusan kebijakan berikutnya betul-betul didasarkan pada penyebab nan terukur. Dengan demikian, intervensi Pemerintah dapat lebih tepat sasaran,” tambah wanita pertama nan menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

“Intervensi tersebut dapat berupa ekspansi support pendidikan, penyempurnaan sistem seleksi, maupun penguatan jasa info bagi calon mahasiswa,” sambung Puan.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh banyaknya peserta nan lolos seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi juga keberhasilan negara memastikan mereka dapat menyelesaikan pendidikan.

“Yang jauh lebih menentukan adalah keahlian Negara memastikan bahwa setiap anak bangsa nan telah memperoleh kesempatan belajar betul-betul dapat menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi mereka,” ujarnya.

“Sebab investasi terbesar bangsa bukan terletak pada proses seleksinya, melainkan pada keberhasilan menjaga agar tidak ada talenta muda nan kehilangan masa depan lantaran halangan nan semestinya dapat diatasi oleh kebijakan Negara,” pungkas Puan.