Sensus Ekonomi 2026 DIY: Wagub Paku Alam X Tekankan Kejujuran Data

Data nan jeli tentu bakal membantu pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan secara lebih tepat sasaran.(Dok. Istimewa)

WAKIL Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, memberikan support penuh terhadap penyelenggaraan pendataan lapangan door to door Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) nan bakal dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam pertemuan dengan Plt. Kepala BPS Provinsi DIY, Endang Tri Wahyuningsih, di Gedhong Pareanom, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (10/06), Sri Paduka menekankan pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan data.

Menurut Sri Paduka, info nan berbobot merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nan tepat sasaran. Ia berambisi BPS terus melakukan edukasi agar masyarakat mempunyai literasi nan baik mengenai pentingnya sensus ini.

Digitalisasi dan Efisiensi Pendataan

Sri Paduka mengapresiasi penggunaan teknologi dalam SE2026. Penggunaan gadget untuk input info secara langsung dinilai jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan metode manual masa lalu. "Tanya lampau input jadi bisa lebih efektif dan efisien. Tidak seperti dulu lagi nan perlu pengolahan info manual," ujar Sri Paduka.

Selain konsentrasi pada ekonomi, pertemuan tersebut juga membahas integrasi info kemiskinan melalui platform Manunggal Raharja (MR). Sistem ini dipersiapkan sebagai 'rumah besar' manajemen info kemiskinan di DIY nan mengintegrasikan info dari level provinsi hingga kabupaten/kota secara by name by address.

Pemetaan Usaha hingga Level Desa

Plt. Kepala BPS Provinsi DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa output dari SE2026 bakal menghasilkan pemetaan upaya nan sangat mendetail hingga level manajemen terkecil alias desa. Hal ini bakal sangat membantu pemerintah dalam melakukan pertimbangan dan perencanaan wilayah.

Endang juga menyambut baik sinergi dengan platform Manunggal Raharja untuk mengoptimalkan pemutakhiran info kemiskinan. Dengan adanya pemadanan info nan rutin (setiap 3 bulan alias lebih cepat), intervensi pemerintah terhadap penduduk miskin diharapkan menjadi lebih jeli dan efektif.

BPS berambisi support dari seluruh komponen masyarakat, mulai dari tingkat RT hingga tokoh masyarakat, untuk menyukseskan agenda nasional ini demi masa depan ekonomi Yogyakarta nan lebih terukur. (AU/I-1)