Sebelum Ekspansi ke Jeddah, Penyempurnaan MBG di Dalam Negeri Harus Jadi Prioritas

menu MBG(MI)

ASOSIASI Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) meminta pemerintah memprioritaskan penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di dalam negeri sebelum melakukan ekspansi jasa ke Jeddah, Arab Saudi.

APPMBGI menilai penguatan kualitas, pengawasan, dan pemerataan program di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tetap menjadi pekerjaan rumah nan kudu diselesaikan terlebih dahulu.

Ketua Umum DPP APPMBGI, Abdul Rivai Ras mengatakan pihaknya mendukung visi pemerintah memperluas faedah program MBG, termasuk bagi anak-anak WNI di luar negeri. Namun, menurutnya, kondisi penyelenggaraan program di dalam negeri saat ini belum sepenuhnya siap untuk ekspansi internasional.

“Kamі mendukung penuh visi pemerintah untuk memperluas program Makan Bergizi Gratis, termasuk kepada anak-anak WNI di luar negeri. Namun, dengan kondisi saat ini di mana nyaris 30 persen dapur MBG pernah disuspend dan lebih dari 2.200 dapur tetap dibekukan, serta cakupan di wilayah terpencil nan tetap sangat terbatas, ekspansi ke Jeddah terasa prematur,” ujar Abdul Rivai dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/6).

Ia juga menegaskan pemerintah perlu memastikan keberhasilan program di dalam negeri sebelum memperluas cakupan ke luar negeri agar terjadi keberlanjutan nan dapat dipercaya publik. “Kita kudu membuktikan keberhasilan di Indonesia terlebih dulu sebelum melangkah ke luar negeri,” katanya.

Berdasarkan info Badan Gizi Nasional (BGN), dari sekitar 27.208 dapur MBG nan beraksi sejak Januari 2025, sebanyak 8.182 unit pernah dikenai hukuman penangguhan akibat beragam pelanggaran.

Pelanggaran tersebut meliputi kasus keracunan pangan, dugaan markup nilai bahan baku, hingga ketidakpatuhan terhadap standar sanitasi dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hingga akhir Mei 2026, tercatat tetap ada 2.213 dapur nan berstatus dibekukan.

Selain itu, Abdul Rivai menilai persoalan pemerataan jasa di wilayah 3T juga belum terselesaikan. Menurutnya, anak-anak di wilayah nan paling rentan mengalami stunting justru tetap menghadapi keterbatasan akses terhadap program MBG.

“Di wilayah 3T, anak-anak nan paling rentan stunting justru belum mendapatkan akses nan memadai. Bukan hanya soal jumlah dapur, tapi kualitas gizi, keamanan pangan, dan keberlanjutan pengedaran nan tetap menjadi tantangan besar,” ujarnya.

Ia menambahkan, ekspansi program ke luar negeri sebaiknya dilakukan setelah pemerintah mempunyai model penyelenggaraan nan sukses di wilayah terpencil dalam negeri. “Ekspansi internasional sebaiknya dilakukan setelah kita mempunyai model percontohan sukses di wilayah terpencil dalam negeri,” katanya.

Sebagai mitra strategis pemerintah, APPMBGI menyatakan siap membantu memperkuat tata kelola program MBG. Organisasi tersebut mendorong peningkatan kapabilitas mitra pengelola dapur, penguatan pengawasan dan transparansi rantai pasok, serta pengembangan model dapur unik untuk wilayah 3T nan disesuaikan dengan tantangan logistik dan infrastruktur.

Lebih lanjut, Abdul Rivai berambisi Badan Gizi Nasional dapat mempertimbangkan rekomendasi tersebut agar program MBG betul-betul memberikan akibat maksimal terhadap penurunan nomor stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (Dev/P-3)