Sah! 127,3 Hektare Wilayah Malaysia di Pulau Sebatik Jadi Milik RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan pemisah wilayah di Pulau Sebatik dengan Malaysia. Dari hasil diplomasi dengan Malaysia disepakati Indonesia mendapatkan wilayah baru seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik.

"Penyelesaian penegasan pemisah di Pulau Sebatik merupakan bentuk nyata keberhasilan diplomasi tenteram nan memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia. Dengan disepakatinya garis pemisah baru, wilayah seluas 127,3 hektare nan pada pemisah lama merupakan bagian dari Malaysia sekarang sah menjadi wilayah Indonesia," ungkap Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2026).

Sementara itu, hanya 4,9 hektare dari wilayah pada pemisah lama Indonesia di Pulau Sebatik nan sekarang menjadi bagian dari Malaysia.

Dia juga menegaskan komitmennya dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, di mana salah satunya adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Dari capaian program pembangunan PLBN, di mana sejak Desember 2016 hingga Oktober 2024, Indonesia telah membangun dan meresmikan 15 PLBN dari 18 PLBN nan diinstruksikan untuk dibangun.

"Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, dimana tercantum dalam salah satu tujuh belas program prioritas Presiden, ialah penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional nan kondusif," kata Qodari.

Qodari merinci 15 PLBN nan telah dibangun adalah PLBN Entikong (Kalimantan Barat), PLBN Mota'ain (Nusa Tenggara Timur), PLBN Badau (Kalimantan Barat), PLBN Aruk (Kalimantan Barat), PLBN Motamasin (Nusa Tenggara Timur), PLBN Wini (Nusa Tenggara Timur), dan PLBN Skow (Papua).

Selain itu, ada juga PLBN Serasan (Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Kalimantan Barat), PLBN Long Nawang (Kalimantan Utara), PLBN Labang (Kalimantan Utara), PLBN Sebatik/Sei Nyamuk (Kalimantan Utara), PLBN Napan (Nusa Tenggara Timur), PLBN Yetetkun (Papua Selatan), dan PLBN Sota (Papua Selatan).

Qodari menjelaskan bahwa sebanyak 3 PLBN bakal dibangun adalah PLBN Sei Kelik (Kalbar), PLBN Oepoli (NTT), dan PLBN Long Midang (Kaltara).

Qodari menjelaskan bahwa 15 PLBN nan telah beraksi sekarang menjalankan peran nan strategis, dimana tidak hanya sebagai penguat pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai motor penggerak mobilitas dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini dibuktikan dari capaian pada tahun 2025, di mana lebih dari 2,4 juta orang melintas di 15 PLBN dengan total nilai perdagangan mencapai Rp13,5 triliun.

"Pemerintah berkomitmen penuh memastikan bahwa kehadiran negara dirasakan oleh penduduk nan terdampak pergeseran pemisah ini. Percepatan tukar kerugian dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi prioritas utama agar tidak ada penduduk negara nan dirugikan secara sosial maupun ekonomi akibat penegasan pemisah negara tersebut," tegas Qodari.

Untuk menjamin operasionalisasi PLBN nan berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp86 miliar. Sementara itu, 3 PLBN lainnya terus dikejar penyelesaiannya, ialah PLBN Sei Kelik nan menunggu kesepakatan titik exit-entry, PLBN Oepoli nan menunggu penyelesaian garis pemisah dengan Timor Leste, dan PLBN Long Midang nan tetap berhadapan dengan tantangan akses material.

(wur/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]