Saat SBY Bicara Tangani Krisis 2008 hingga soal Utang

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang sejumlah tantangan besar nan dihadapi Indonesia selama masa pemerintahannya. Salah satu nan paling membekas adalah krisis finansial dunia 2008 nan sempat mengguncang perekonomian dunia.

SBY mengatakan Indonesia saat itu tidak luput dari akibat gejolak global. Namun, menurut dia, pemerintah sukses menjaga stabilitas ekonomi melalui sejumlah langkah, mulai dari menjaga kehati-hatian fiskal hingga memperkuat koordinasi kebijakan.

“Ketika krisis finansial dunia melanda pada 2008, Indonesia tidak kebal terhadap dampaknya. Namun kita bisa memperkuat lantaran menjaga kepercayaan, kehati-hatian fiskal, permintaan domestik, dan koordinasi kebijakan nan baik,” kata SBY dalam aktivitas Proficient di Perbanas Institute, Jakarta, Selasa (2/6).

Menurut SBY, pengalaman menghadapi krisis menunjukkan bahwa pasar tidak hanya menilai kondisi ekonomi dari info dan parameter makro. Di tengah ketidakpastian, kredibilitas pemerintah dan kualitas tata kelola juga menjadi aspek nan sangat menentukan.

“Kita belajar bahwa kredibilitas sangat penting. Di masa ketidakpastian, pasar tidak hanya mendengarkan angka-angka, tetapi juga kualitas tata kelola,” ujarnya.

Selain krisis finansial global, SBY juga menyinggung musibah tsunami Aceh pada 2004 nan menjadi ujian besar bagi Indonesia. Ia mengenang proses pemulihan Aceh tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat dan menciptakan perdamaian nan berkelanjutan.

“Rekonstruksi juga tentang memulihkan martabat, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan perdamaian. Pembangunan menjadi berkepanjangan ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses tersebut,” kenang SBY.

SBY Soroti Beban Utang Negara Berkembang

Dalam kesempatan nan sama, SBY juga mengulas tantangan ekonomi dunia saat ini. Ia menilai bumi tengah menghadapi fragmentasi nan semakin kuat, di mana perdagangan internasional sekarang tidak lagi semata-mata didorong oleh efisiensi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi aspek geopolitik.

Di sisi lain, perkembangan teknologi menghadirkan kesempatan sekaligus persaingan baru antarnegara. Kondisi tersebut, menurut SBY, turut menambah tekanan terhadap finansial publik, khususnya di negara-negara berkembang.

“Ekonomi dunia menghadapi fragmentasi. Perdagangan tidak lagi hanya didorong oleh efisiensi, tetapi juga oleh geopolitik. Teknologi menjadi sumber produktivitas sekaligus arena persaingan. Kita juga memandang tekanan nan semakin besar terhadap finansial publik,” kata SBY.

Ia menyoroti semakin besarnya porsi anggaran nan digunakan banyak negara berkembang untuk bayar utang, sementara kebutuhan pendanaan di beragam sektor strategis terus meningkat.

“Banyak negara berkembang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang, sementara kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan penyesuaian suasana terus meningkat,” lanjutnya.

Menghadapi situasi tersebut, SBY menilai Indonesia perlu menyusun strategi pembangunan nan sesuai dengan kebutuhan dan karakter nasional, tanpa kudu meniru sepenuhnya model pembangunan negara maju.

“Dalam situasi dunia seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia kudu bersikap bijaksana. Kita tidak bisa begitu saja meniru jalur nan ditempuh negara maju. Kita kudu merancang strategi pembangunan kita sendiri,” ujarnya.

SBY menambahkan, arah pembangunan Indonesia juga perlu tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, keterbukaan terhadap bumi kudu tetap diiringi dengan keberpihakan pada kepentingan nasional.

“Terbuka terhadap dunia, tetapi berakar pada kepentingan nasional. Berorientasi pada pasar, tetapi tetap bertanggung jawab secara sosial. Berorientasi pada pertumbuhan, tetapi berkepanjangan secara lingkungan. Maju secara digital, tetapi tetap berpusat pada manusia. Inilah prinsip pembangunan berkepanjangan bagi Indonesia,” kata SBY.