Rumah di Pondok Indah Belum Tentu Masuk Desil 10, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ukuran statistik pengelompokan masyarakat desil 1-10 sekarang tengah diperbincangkan masyarakat, setelah banyak nan merasa bukan orang kaya tapi masuk golongan desil 10 di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Desil itu sendiri merupakan istilah statistik nan digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berasas perkiraan tingkat kesejahteraannya, didasari dari ukuran pengeluaran rutin nan bisa diamati.

Wakil Ketua Forum Masyarakat Statistik Turro Wongkaren mengatakan, pengeluaran itu sendiri sebetulnya bukan menjadi kalkulasi tunggal dalam menentukan desil dalam konsep statistik, lantaran menyangkut seluruh unsur sosial, mulai dari pendidikan, kepemilikan barang, hingga komposisi keluarga.

Maka, ketika ada seseorang nan mempunyai kediaman di area Pondok Indah, namalain area elit, namun pendidikannya tercatat hanya sebatas SMP, belum tentu tergolong ke dalam desil tertinggi, ialah desil 10.

"Katakanlah Anda rumahnya di Pondok Indah, tapi Anda hanya lulusan SMP. Bukan berfaedah Anda bakal jadi desil 10 kan. Karena bisa jadi campuran dari semua itu membikin Anda di desil berapa," tutur Turro saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Jumat (4/9/2026).

Kondisi itulah nan menurut Turro kadang membikin masyarakat bingung, saat tetangganya nan mempunyai rumah lebih besar dibanding dirinya, namun masuk kategori nan apalagi tergolong dalam desil penerima support sosial pemerintah. Sebab, lagi-lagi ukuran desil tidak mempertimbangkan satu aspek.

"Ini nan membikin memang kadang-kadang saya bisa mengerti masyarakat bingung kan. Rumah si Budi lebih bagus dari rumah saya. Kok dia dapat bantuan? Saya enggak. Karena mungkin juga Budi hanya lulusan SMP. Saya lulusan kuliah," ucap Turro.

Penting dicatat, sumber datadesil yang ada dalamDTSEN sendiri merupakan hasil pengolahan dari beragam sumber info nan telah dilakukan BPS. Di antaranya dataset Regsosek namalain Registrasi Sosial Ekonomi, DTKS alias Data Sosial Kesejahteraan Sosial, serta P3KE alias Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Data tersebut kemudian diperkaya dengan beragam info administratif serta disinkronkan secara berkala dengan info kependudukan nan dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, Turro mengingatkan, desil itu sebatas info sosial namalain social registry nan dicatat BPS, bukan merupakan info social beneficiary alias penerima faedah sosial nan diolah oleh Kementerian alias Lembaga (K/L).

Desil menurutnya hanya pengelompokkan perkiraan tingkat kesejahteraan masyarakat nan diukur dengan metode statistik Proxy Means Test (PMT). Metode itu digunakan untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan family berasas karakter nan dapat diamati.

Maka, ketika desil digunakan oleh Kementerian alias Lembaga (K/L) sebagai perangkat ukur penerima faedah program perlindungan sosial, ukurannya penerimanya kata dia ditentukan masing-masing K/L sesuai pertimbangan program.

Ia mencontohkan, untuk program family angan misalnya, ketika ada dua family nan masuk ke dalam satu desil tapi salah satunya tidak termasuk syarat penerima PKH, tentu tidak bakal mendapatkan support pemerintah melalui program itu.

"Jadi Anda bisa saja miskin. Misalnya desil 1, tapi Anda enggak punya istri nan hamil. Enggak punya anak nan bisa sekolah, ya enggak dapat PKH," tuturnya.

Lalu, untuk program rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), kata dia bisa saja desil nan sama mendapatkan jatah serupa, lantaran syaratnya hanya berasas penghasilannya.

"Oleh karenanya saya katakan desil itu hanya salah satu basic saja, tapi begitu masuk ke program pemerintah, itu harusnya masing-masing K/L nan menentukan, oh ini dapat, dan makanya juga kan masing-masing KL punya nama ukuran nan berbeda," paparnya.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]