Rieke Diah Pitaloka Desak Penguatan SDM LPSK di Tengah Lonjakan Kasus TPPO

, KUPANG, – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan urgensi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Desakan ini muncul merespons tingginya nomor Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta kekerasan terhadap wanita dan anak nan kian mengkhawatirkan.

Hal tersebut disampaikan Rieke saat melakukan kunjungan kerja reses ke instansi perwakilan LPSK di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu. Ia menyoroti peran vital LPSK nan semakin krusial, terutama dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026.

"Sekarang ini nomor kekerasan serta kasus TPPO sangat tinggi. LPSK itu sangat penting, apalagi dengan adanya undang-undang baru, Undang-Undang No 3 Tahun 2026, saya kira penguatan LPSK itu sangatlah penting," ujar Rieke.

Minimnya Personel di Tengah Lonjakan Kasus

Dalam kunjungannya, Rieke mengaku prihatin memandang realitas di lapangan. Meskipun pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perdagangan orang terus meningkat, jumlah pegawai LPSK justru sangat minim.

Untuk melayani seluruh wilayah NTT, LPSK hanya mempunyai enam orang pegawai. Ironisnya, secara nasional, total pegawai LPSK hanya berjumlah 500 orang. Kondisi ini dinilai sangat tidak ideal mengingat lonjakan kasus nan terjadi.

"Pegawai LPSK di seluruh Indonesia jumlahnya hanya 500 orang, sementara sekarang ini nomor kekerasan melonjak cukup tinggi. Kita memandang di beragam pemberitaan dan media sosial, kekerasan terhadap wanita dan anak serta trafficking juga tinggi," tegasnya.

Dorong Kolaborasi dan Penguatan Struktur Kepolisian

Oleh lantaran itu, Rieke menegaskan bahwa kondisi ini menjadi catatan krusial bagi Komisi XIII DPR RI untuk segera ditindaklanjuti. Ia menilai penanganan kasus di NTT tidak bisa hanya mengandalkan LPSK, melainkan memerlukan kerja sama solid dari beragam pihak.

Selain pemerintah daerah, Rieke juga mendorong pihak kepolisian untuk memperkuat struktur organisasinya. Ia mengusulkan perlunya penambahan direktorat unik nan menangani PPO dan PPA, tidak hanya di tingkat Polda, tetapi juga merambah hingga ke jejeran Polres.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara