Respons Pemerintah-Keraton Yogya soal Pungli di Alun-alun Kidul

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah DIY Yogyakarta buka bunyi soal dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pemilik restoran food truck di Alun-alun Kidul Yogyakarta nan sempat viral di media sosial.

Wakil Wali Kota (Wawali) Yogyakarta Wawan Harmawan meminta kepolisian mengusut dugaan pungli tersebut.

"Kita lihat kelak di kepolisian, kan wewenangnya kepolisian itu. Tadi saya sudah koordinasi juga dengan kepolisian, memandang potensi-potensi (pelanggaran hukum)," kata Wawan saat ditemui di area Alun-alun Kidul Yogyakarta, Jumat (18/9) malam.

Sementara itu, terpisah, Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, GKR Condrokirono, mengatakan pihak Keraton Yogyakarta telah memberikan izin untuk aktivitas food truck tersebut sesuai dengan ketentuan.

"Mengenai pembayaran parkir serta permintaan lain nan disampaikan oleh berkepentingan melalui media sosial, perlu kami tegaskan bahwa perihal tersebut bukan merupakan bagian dari proses perizinan maupun pungutan nan ditetapkan oleh pihak Keraton Yogyakarta," ucap GKR Condrokirono seperti dikutip dari IG humasjogja.

Jangan diviralkan dulu

Pantauan detikJogja, Wawan beserta beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan tinjauan langsung ke area Alkid Yogya malam ini mengenai viral food truck resto sambat kena pungli.

Wawan juga menuturkan sebaiknya setiap pihak nan mempunyai keluhan terhadap akomodasi publik kudu dikonfirmasi ke pihak berkuasa terlebih dahulu, tidak boleh langsung diviralkan di media sosial.

"Ya saya kira apa nan disampaikan Keraton, komitmennya, sangat betul sekali. Memang jika tugas dari pihak berkuasa untuk menanyakan lebih lanjut, lebih detail, info konkretnya seperti apa," ujar Wawan.

"Sebetulnya lihat sesuatu perihal itu kan tidak boleh langsung diviralkan, jadi semuanya kudu dikonfirmasi, jadi semuanya biar clear. Itu nan kami harapkan, jadi semua enak, nyaman, tidak semuanya niat untuk memviralkan suatu perihal nan belum tentu semuanya benar," imbuh dia.

Disinggung soal upaya agar kejadian serupa tak terulang lagi, Wawan mengatakan pihaknya bakal mengundang pihak-pihak mengenai untuk duduk bersama.

"Ya tentu kami bakal coba undang untuk pihak-pihak ini semuanya, dan ini tidak hanya bertindak di Alun-Alun Selatan saja. Jadi semuanya bakal kita kondisikan agar tidak terjadi terulang di tempat-tempat nan lain juga," ucap dia.

Awal mula viral

Diberitakan sebelumnya, sebuah video berisi sambatan pemilik restoran nan membuka food truck di Alun-alun Kidul (Alkid) Yogyakarta viral di media sosial. Pemilik food truck itu mengungkap kena pungli parkir hingga Rp1 juta per hari dan juga jatah makan untuk preman dan polisi.

Video itu diunggah akun TikTok @dyahfardisa. Sedianya food truck itu bakal dia buka pada 16-20 September 2026, namun hanya memperkuat sehari. Alasannya, dia mengaku terkena pungli oleh pihak beragam pihak meski sudah mengantongi izin resmi ke Keraton Yogyakarta.

"Tak pikir rampung wes di situ aja, ternyata ora e ges, punglinya banyak, opo disebut nek ora pungli. Kita bayar parkir Rp1 juta per hari, total Rp5 juta, itu aja sudah nego tadinya tukang parkir minta sehari Rp2,5 juta, total Rp12,5 juta, ini parkir trucknya ya," paparnya dalam unggahan itu dilihat detikJogja, Jumat (18/9).

Tidak berakhir di situ, dia mengaku diminta menyediakan makan untuk preman dan polisi nan berjaga. Pemilik restoran ini juga mengaku kudu merogoh kocek lagi untuk mendapatkan akses listrik.

"Kita diminta untuk ngasih makan ke-10 preman alias tukang parkir. Kita juga ditelepon oleh pihak kepolisian, 'Mas ini saya kirimkan 3 polisi untuk ke sana tolong dirumat makannya'. Kita ngirim makan juga buat polisi," ujarnya.

"Kita ada kebutuhan nyolokin listrik, bikin nasi segala macam, di situ gak dikasih. Katanya, jika nyolokin listrik ada tambahan biaya lagi," sambungnya.

Terpisah, Ps Kasi Humas Polresta Yogyakarta, Iptu Dani Hasan menjelaskan Kapolresta Yogyakarta telah memberi petunjuk langsung untuk mengusut kejadian ini. Baik mengenai dugaan pungli parkir hingga adanya personil polisi nan disebut meminta jatah makan.

"Saat ini Unit Reskrim dan kegunaan Propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan," jelas Dani saat ditemui di Mapolsek Gondomanan, hari ini.

"Jika kelak ditemukan adanya pelanggaran norma alias pelanggaran SOP dari anggota, bakal kita tindak tegas sesuai dengan patokan nan berlaku," sambungnya.

Baca selengkapnya di sini.

(rds)